Marwan Jafar : Kemiskinan Sulit di Atasi !

JAKARTA, BLOKBERITA --  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan kemiskinan merupakan masalah yang sifatnya laten dan tidak mudah diatasi.

" Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, namun penurunan jumlah penduduk miskin masih belum mencapai angka yang diharapkan," ujar Marwan di Jakarta, Sabtu.

Marwan menjelaskan jalan keluar dari permasalahan itu adalah dengan program transmigrasi.

" Kemiskinan adalah masalah bangsa yang harus secepatnya kita entaskan karena menjadi hambatan dalam upaya pensejahteraan rakyat, meskipun tidak mudah tapi saya optimistis transmigrasi bisa menjadi solusi kongkritnya. Bahkan bisa jadi program andalan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia," jelas dia.

Presiden Jokowi dalam Konferensi Asia Afrika mengakui kemiskinan menjadi tantangan utama negara-negara Asia-Afrika, termasuk Indonesia yang belum bebas dari masalah kemiskinan dan ketertinggalan dari negara-negara maju.

Seperti "Millennium Development Goals" (MDGs) yang menetapkan target penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada level 7,5 persen pada 2015.

" Target itu nampaknya hampir mustahil dicapai, karena sampai dengan akhir 2014, angka kemiskinan masih berada pada level 10,96 persen dari total penduduk Indonesia atau sebesar 27,7 juta orang."

Sementara pada 2015, target penurunan angka kemiskinan yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK menjadi 10,3 persen atau sebesar 26 juta orang. Diperkirakan baru pada akhir 2017 target MDGs tersebut bisa tercapai, dengan syarat penurunan kemiskinan selama dua tahun ke depan secara konsisten berhasil mencapai angka 0,6 persen.

"Saya yakin program transmigrasi bisa memberikan sumbangsih nyata dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yang ditargetkan Pemerintah, karena melalui program transmigrasi bisa diputus sumber penyebab terjadinya kemiskinan yang membuat keluarga miskin sulit lepas dari jeratan kemiskinan," terang dia.

Dia menambahkan jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan adalah membuka selebar-lebarnya akses keluarga miskin terhadap pekerjaan atau usaha.

Pemerintah juga akan membangun infrastruktur di kawasan permukiman transmigrasi, tempat ibadah, sekolah, sarana medis, dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Dengan adanya berbagai fasilitas ini, warga transmigran dapat menggarap lahan dengan tenang dan produktif, karena anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik, mendapat layanan kesehatan memadai, bisa melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaannya dengan nyaman.

Kemiskinan di Maluku

Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan penurunan tingkat kemiskinan penduduknya secara bertahap hingga berada di kisaran 11 persen.

" Sebenarnya target saya adalah 12 persen tapi dukungan para pimpinan SKPD menginginkan 11 persen dan itu sudah lumayan, jadi nantinya gubernur berikut bisa turunkan lagi di bawah angka tersebut," kata Gubernur Maluku Said Assagaff di Ambon, Minggu.

Meski pun posisi Maluku sudah naik dari peringkat tiga menjadi peringkat keempat provinsi termiskin, namun pemerintah daerah lainnya juga giat menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Semua daerah, kata Gubernur, juga ingin menurunkan angka kemiskinan penduduknya dan Pemprov Maluku sendiri punya strategi yang sudah tergambar dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Said Assagaff yang baru menjalankan roda pemerintahan selaku gubernur sejak dua tahun lalu, optimistis bisa mencapai target penurunan angka kemiskinan penduduk dan hasilnya ke depan bisa terlihat.

" Karena itu saya minta Bappeda bersinergitas dengan semua sektor dan semua SKPD harus tunduk pada Bappeda yang merupakan tulang punggung merencanakan pembangunan dengan baik dalam rangka meningkatkan pedapatan rakyat," ujar Gubernur.

Dalam meningkatkan program kesejahteraan rakyat, pada 2014 pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp11,87 miliar dengan realisasinya Rp10,88 miliar.

Anggaran tersebut ditujukan untuk pembiayaan program fakir miskin, pembiayaan komunitas adat terpencil, program keluarga harapan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dari alokasi anggaran tersebut, upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan telah mengalami perbaikan dan bisa terlihat dari persentase kemiskinan yang mengalami penurunan sebesar 19,27 persen pada tahun 2013 menjadi 18,44 persen tahun 2014.

" Sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan maka tingkat pengangguran di Provinsi Maluku juga terus mengalami perbaikan dengan pencapaian rata-rata 9,02 persen dalam lima tahun terakhir," katanya.

[ hbd / antara / tribunn ]
View

Related

KESOS 683212511570189889

Posting Komentar

Follow us

Terkini

Facebook

Quotes



















.

ads

loading...

Connect Us

loading...
item