Reaksi Muncul, Bambang Widjojanto Menjadi Panelis Debat Pilpres 2019

BLOKBERITA, JAKARTA -- Sekretaris Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhatikan netralitas panelis dalam debat Pemilihan Presiden 2019.
Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang menjadi panelis.

Hasto meminta KPU mendengarkan masukan masyarakat juga mengenai hal ini. "Ketika ada yang memberikan masukan tentang Bambang Widjojanto dan kemudian yang lain, itu KPU harus menggunakan seluruh instrumen publiknya untuk menangkap pendapat tersebut karena syarat panelis netral itu sangat penting," ujar Hasto di Posko Cemara, Minggu (30/12).
Hasto mengatakan, rekam jejak Bambang Widjojanto harus menjadi perhatian. Pada Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017, Bambang menjadi tim pakar pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Sandiaga Uno kini menjadi calon wakil presiden yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019. "Rekam jejak yang disampaikan bahwa pernah jadi partisan dalam kontestasi pilkada, itu harusnya didengarkan oleh KPU," kata dia.
Meski demikian, TKN Jokowi-Ma'ruf menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada KPU. Hasto hanya berharap KPU bisa menunjuk panelis yang terbukti independen dan netral. "Termasuk menjaga jarak dengan penguasa itu sendiri," kata dia.
Pertama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan delapan orang panelis untuk debat pertama pilpres. Dari delapan orang panelis itu, tujuh orang sudah dikonfirmasi dan mengaku bersedia.

Sementara, satu orang lagi yang berasal dari unsur pimpinan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) masih dalam konfirmasi. Tujuh nama yang sudah menyatakan kesediaannya adalah Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, Adnan Topan Husodo, Bambang Widjojanto, dan Margarito Kamis.
Pada debat pertama pilpres, tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya digelar pada 17 Januari 2019.

Reaksi Kubu Prabowo

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menilai terlalu berlebihan menyangsikan integritas Bambang Widjojanto (BW) sebagai panelis debat Capres-Cawapres perdana pada 17 Januari 2019.
"Terlalu berlebihan itu, meski mas BW sempat masuk dalam tim Pak Anies-Sandi di Pilkada 2017 lalu," katanya saat dihubungi, Minggu (30/12).

Menurut Andre, BW yang merupakan mantan Komisioner KPK memiliki rekam jejak yang baik.
Ia tidak mungkin mempertaruhkan nama besarnya tersebut dengan tidak independen dalam menjadi panelis debat.
"Dia tidak akan mempertaruhkan nama besarnya integritasnya, saya yakin itu," katanya.
Apalagi menurut Andre, debat perdana nanti disiarkan langsung stasiun televisi.  Jutaan mata akan melihat dua pasangan calon beradu gagasan.
Sehingga, ia yakin baik moderator maupun panelis akan bersikap netral. "Saya yakin baik moderator dan seluruh panelis netral, karena ini kan rakyat yang akan menilai," katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan delapan orang panelis untuk debat pertama kandidat calon presiden-calon wakil presiden di Pemilu 2019.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, delapan orang tersebut, yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, dan Bivitri Susanti.
Lalu, Adnan Topan Husodo, Bambang Widjojanto, Margarito Kamis, dan terakhir unsur pimpinan KPK.
Namun, untuk unsur pimpinan KPK, masih dalam tahap konfirmasi. Pencantuman nama mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebagai panelis debat kandidat pertama dipertanyakan.
Hal ini, karena BW pernah berstatus sebagai Anggota Tim Gubernur DKI Jakarta untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
BW bekerja di bawah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
Belakangan, Sandiaga, maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Selain itu, BW pernah menyandang status tersangka dalam kedudukan sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon bupati Kotawaringin Barat pada 23 Januari 2015.
Namun, Jaksa Agung memutuskan menerbitkan penetapan deponeering atas perkara itu, dengan dalih menggunakan hak prerogatif yang diberikan pasal 35 huruf C UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Agung RI.
Seperti diketahui, KPU RI telah menetapkan jadwal Debat Capres-Cawepres 2019.
Debat pertama akan menghadirkan Capres-Cawapres untuk membahas masalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Debat rencananya akan digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada 17 Januari mendatang. Debat tersebut disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi, salah satunya Kompas TV.   (gram/kontan/kmps)