Program Bela Negara Bertabrakan dengan UU Pertahanan

JAKARTA, BLOKBERITA -- Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar menilai, wacana wajib militer dalam program bela negara bagi warga negara Indonesia yang berada di bawah umur 50 tahun tidak sesuai dengan ancaman aktual yang ada dalam pertahanan negara saat ini. Apalagi jika wajib militer dibungkus dengan isu bela negara yang secara teknis diimplikasikan dengan pelatihan dasar wajib militer.

“ Menjadi lucu jika isunya pelatihan wajib militer. Di satu sisi dia melabrak prosedur yang diatur dalam UU pertahanan negara sendiri dan tidak sesuai dengan ancaman yang ada saat ini,” jelasnya, Kamis (15/10/2015).

Kemunculan wamil tersebut, menurut Wahyudi, tidak lepas dari doktrin perang total atau defense yang pertama kali dikeluarkan oleh Napoleon Bonaparte di Prancis dan diadopsi negara-negara di Eropa dan Amerika ketika perang sipil 1700-an.

" Beberapa negara Eropa terakhir sudah mengakhiri wamil mereka. Sampai 2015 hampir semua negara di Eropa mengakhiri, hanya tinggal tujuh negara yang masih mempraktekkan wamil yakni Cyprus, Yunani, Denmark dan bahkan sudah mengurangi jumlah total wajib militernya. Beberapa negara Asia-pun juga mengurangi wamil mereka," jelasnya.

Terakhir, lanjut Wahyudi, Taiwan di 2015 yang meniadakan wamil. Padahal ancaman Taiwan sangat nyata dari Cina daratan akan tetapi Taiwan memilih mengakhiri wamil. Terakhir di negara Asean yakni Malaysia sekira tahun 2003.

" Saya tidak tahu kenapa Malaysia melakukan wamil mungkin ancaman dari Indonesia atau Singapura. Lalu Indonesia apa latar belakangnya sehingga muncul ide hidupkan kembali wamil,” katanya.

Isu wamil di Indonesia hadir dari dua pemikiran. Pertama, isu militeritaktik yang dipraktekkan Napoleon Bonaparte dan diadposi pertahanan Indonesia. Yang kedua, sebagai alat politik.

" Kalau dari pernyataan Menhan (wajib militer untuk bela negara) bisa dibaca sebagai alat politik. Wamil sebagai alat politik diterapkan di negara-negara dengan kompleksitas penduduk yang heterogen artinya dikatakan beberapa negara di Amerika dulu diterapkan sebagai bagian membangkitkan rasa nasionalisme mereka. Apakah itu benar dengan situasi Indonesia sekarang akan diterapkan," sambungnya.

Bahkan, dikatakannya, Amerika sudah mengakhiri wamil sejak 1973 ketika mengalami kekalahan di perang Vietnam dan adanya tuntutan dari kelompok liberal untuk mengakhiri wamil. Inggris yang mula-mula mempraktekan wamil hari ini sudah tidak memakai wamil lagi. Menjadi pertanyaan besar mengapa wamil diharuskan padahal Indonesia saat ini dalam kondisi aman.

" Apakah kita akan perang total dengan Malaysia? Apakah kita akan perang total dengan Papua New Guinea? Apakah kita akan perang total dengan Singapura? Jadi ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan ulang," pungkasnya.

Bukan Militerisme

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, bela negara bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam bela negara, warga bersama Tentara Nasional Indonesia harus berani menentukan sikap siapa kawan dan lawan Indonesia.

"Setiap warga negara punya hak dan kewajiban. Kewajiban bela negara tidak hanya milik TNI/ Polri. Tapi seluruh warga wajib bersama-sama TNI membela kedaukatan NKRI. Berani tentukan sikap siapa kawan siapa lawan," ujarnya.

Tjahjo menambahkan, dalam ketentuan bela negara, warga bukan hanya dilatih disiplin. "Untuk menjadi pembela negara harus dilatih tidak hanya disiplin. Tapi harus memahami cara menggunakan senjata," ucapnya.

Pemahaman menggunakan senjata bagi warga yang mengikuti program bela negara, dinilai sangat penting. Sebab penggunaan senjata untuk membela negara membentuk jiwa nasionalisme.

"Itu penting sekali. Ada jiwa nasionalisme, semangat bela negara. Berani tinggalkan tugas, keluarga untuk negara," tutur Thahjo.

Sebelumnya dikabarkan Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta warga dalam program bela negara. Program ini mengundang pro dan kontra.

"Saya rasa itu bukan untuk militerisme. Tapi membangun bangsa ini kalau setiap saat ada ancaman kita siap," ucap Tjahjo.  (bmw/oke)