Golkar Ical: Politik Pecah Belah, Upaya Penggembosan KMP
https://kabar22.blogspot.com/2015/04/golkar-ical-politik-pecah-belah-upaya.html
JAKARTA, BLOKBERITA -- Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai ada keterlibatan Koalisi Indonesia Hebat dalam konflik yang terjadi pada partai berlambang pohon beringin itu. Menurut dia, ada upaya menggembosi kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen sehingga bisa secara penuh mengatur Presiden Joko Widodo.
" Bagaimana cara menggembosi kekuatan KMP di parlemen agar posisi
tawar mereka tinggi di hadapan Presiden? Ya dengan politik pecah belah
ala Belanda dulu," ujar Bambang dalam pernyataan tertulis yang diterima
wartawan, Minggu (12/4/2015).
Bendahara Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali itu memaparkan, upaya memecah belah itu awalnya terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kemudian Golkar. Mereka, menurut Bambang, berhasil memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Menkumham sebagai petugas partai untuk memecah belah partai Golkar.
"Sebenarnya sederhana sekali mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi dari praktik 'politik belah partai' saat ini, yakni kerakusan atas keinginan menguasai 'kekuasaan Istana' seluruhnya, termasuk menguasai Presiden dengan memaksanya tetap menjadi petugas partai," ucap dia.
Bambang mengungkapkan, praktik pecah belah ini dilakukan karena Jokowi terlihat sulit ditundukkan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pasalnya, kekuatan KIH di parlemen tidak terlalu kuat dibandingkan kekuatan KMP.
" Terlebih lagi, hubungan Presiden dengan KMP belakangan mulai lengket, terutama saat pembahasan APBN-P 2015. KIH ketika itu berusaha untuk mengulur waktu. Namun, mereka akhirnya tidak berdaya karena KMP di parlemen kompak membantu pemerintah dan Presiden untuk mengutamakan kepentingan rakyat dengan mengesahkan APBN-P 2015 tepat waktu," ucap Bambang.
Dengan melakukan politik pecah belah, Bambang menuding bahwa KIH justru berusaha menaikkan posisi tawar. Selama ini, dia melanjutkan, kendati telah mendapatkan beberapa kursi menteri dalam kabinet dan direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan BUMN, mereka belum merasa puas dan ingin menguasai Presiden.
" Mereka kerap geram dan galau karena sampai saat ini mereka merasa sulit mengatur Presiden. Kondisi tersebut tampak jelas dalam pidato Megawati pada Kongres PDI-P di Bali kemarin yang berkali-kali menekankan bahwa para anggota DPR, menteri, termasuk Presiden, adalah petugas partai dan harus tunduk pada aturan, misi, dan visi partai," tandasnya.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali itu memaparkan, upaya memecah belah itu awalnya terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kemudian Golkar. Mereka, menurut Bambang, berhasil memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Menkumham sebagai petugas partai untuk memecah belah partai Golkar.
"Sebenarnya sederhana sekali mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi dari praktik 'politik belah partai' saat ini, yakni kerakusan atas keinginan menguasai 'kekuasaan Istana' seluruhnya, termasuk menguasai Presiden dengan memaksanya tetap menjadi petugas partai," ucap dia.
Bambang mengungkapkan, praktik pecah belah ini dilakukan karena Jokowi terlihat sulit ditundukkan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pasalnya, kekuatan KIH di parlemen tidak terlalu kuat dibandingkan kekuatan KMP.
" Terlebih lagi, hubungan Presiden dengan KMP belakangan mulai lengket, terutama saat pembahasan APBN-P 2015. KIH ketika itu berusaha untuk mengulur waktu. Namun, mereka akhirnya tidak berdaya karena KMP di parlemen kompak membantu pemerintah dan Presiden untuk mengutamakan kepentingan rakyat dengan mengesahkan APBN-P 2015 tepat waktu," ucap Bambang.
Dengan melakukan politik pecah belah, Bambang menuding bahwa KIH justru berusaha menaikkan posisi tawar. Selama ini, dia melanjutkan, kendati telah mendapatkan beberapa kursi menteri dalam kabinet dan direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan BUMN, mereka belum merasa puas dan ingin menguasai Presiden.
" Mereka kerap geram dan galau karena sampai saat ini mereka merasa sulit mengatur Presiden. Kondisi tersebut tampak jelas dalam pidato Megawati pada Kongres PDI-P di Bali kemarin yang berkali-kali menekankan bahwa para anggota DPR, menteri, termasuk Presiden, adalah petugas partai dan harus tunduk pada aturan, misi, dan visi partai," tandasnya.
[ kmpscom / ram ]
