BPK Siap Dikonfrontir dengan KPK Soal Sumber Waras

JAKARTA, BLOKBERITA — Komisi III DPR mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan penyelidikan kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, jika KPK dapat membuktikan bahwa tak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan kecerobohan dalam melakukan perhitungan atau audit investigasi.

"Tetapi, KPK kan baru kesimpulan sementara, apakah perbuatan melawan hukum identik dengan mencari keuntungan dan merugikan negara," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

"(Kalau ternyata BPK ceroboh), kami minta pimpinan BPK diganti," kata dia.

Sebelumnya, KPK tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Agus menjelaskan, pihaknya sudah mengundang para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut, di antaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan MAPI.

"Mereka menyandingkan temuan-temuan," kata Agus.

Hasilnya, tambah Agus, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian lahan Sumber Waras.

"Dari pendapat ahli tidak seperti itu (audit BPK). MAPI ada selisih, tetapi tidak sebesar itu. Ahli ada yang berpendapat terkait NJOP (nilai jual obyek pajak) itu harga bagus," kata Agus.

Menyikapi hasil kerja penyidik tersebut, KPK akan bertemu BPK. Menurut Agus, kemungkinan pertemuan digelar sebelum Lebaran. BPK sebelumnya menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar.

BPK Tunggu KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak ada korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemrov DKI. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya menilai ada kejanggalan dalam pembelian lahan tersebut menunggu penjelasan resmi dari KPK.

" BPK sampai saat ini belum menerima penjelasan resmi dari KPK. Substansi yang beradar itu kan dari media. Kami akan menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPK," kata Juru Bicara BPK R Yudi Ramdan saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (14/6/2016).

Yudi mengatakan, pihaknya belum bisa menentukan sikap terkait pernyataan KPK yang menganggp 'clear' soal pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut.

" Kita tidak bisa bersikap. Kalau pekerjaan kita sudah selesai dan dulu sudah kita serahkan ke KPK atas permintaan," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan segera memberikan pernyataan resmi soal tidak adanya indikasi korupsi dalam pembelian RS SUmber Waras oleh Pemprov DKI. Penjelasan itu akan disampaikan Agus pada rapat dengan Komisi III Rabu (15/6) besok.

" Ya besok saja lah," kata Ketua KPK Agus Rahardjo seusai rapat dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

" Kami akan jelaskan besok pagi karena pertanyaan yang detail maka kami akan berikan jawaban yang detail," imbuh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di tempat yang sama.

Terkait kasus RS SUmber Waras ini, dalam hasil audit BPK menyebut laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Salah satu indikasinya, yaitu pengadaan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai, sehingga BPK mencatat pembelian lahan merugikan keuangan negara senilai Rp 191 miliar. KPK pun turun tangan dalam perkara ini.

Temuan itu dinilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak berdasar karena terpatok dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) 2013. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan pada 2014. Dokumen pelepasan hak lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras ditandatangani pada 17 Desember 2014.

Hal ini lah yang menjadi polemik soal audit pembelian lahan RS Sumber Waras antara BPK dengan Ahok kian memanas. Bahkan Ahok menyebut audit BPK ngaco hingga akhirnya menyebabkan kedua belah pihak saling serang dengan argumen masing-masing. (bin/dtc/kmps)