Ahmad Dhani di Vonis 1,5 Tahun Penjara

BLOKBERITA -- Kubu Jokowi - Ma'ruf Amin tersengat tudingan bahwa Ahmad Dhani merupakan korban rezim. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan tudingan tersebut tak beralasan.

Karding mengatakan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada mantan pentolan Band Dewa 19 itu merupakan kewenangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Menyalahkan rezim atas vonis merupakan bentuk sikap tidak bertanggungjawab. Selama ini sidang Ahmad Dhani terbuka untuk umum. Ia juga tidak kehilangan haknya untuk menempuh langkah hukum lanjutan berupa banding," kata Karding melalui keterangan persnya, Kamis 31 Januari 2019.
Ahmad Dhani dihukum atas laporan Jack Lapian, pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017. Pendiri BTP Network itu melaporkan politikus Gerindra itu ke polisi pada Kamis, 9 Maret 2017.

Jack melaporkan tiga kicauan musikus tersebut di akun Twitter-nya. Ketiga unggahan status di media sosial Dhani tersebut dianggap mengandung unsur ujaran kebencian.
Karding mengatakan Dhani merupakan korban dari ucapannya sendiri, bukan korban dari rezim. Sebab, kata dia, selama ini Presiden Jokowi selalu menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin dan tidak boleh mengintervensi proses hukum.
Menurut Karding, sejumlah kasus hukum yang melibatkan lembaga negara di kementerian, tokoh-tokoh partai pendukung pemerintah, dan kepala daerah yang diusung partai pendukung pemerintah juga berjalan semestinya.
Meski sebagai sesama politikus Karding menyatakan prihatin, tetapi menurut dia kasus Ahmad Dhani ini dapat dijadikan pelajaran bersama agar berhati-hati berucap di media sosial. Karena kebebasan berpendapat dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Saat ini Ahmad Dhani ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Dhani dijebloskan ke penjara setelah divonis bersalah dalam kasus ujaran kebencian. Ia divonis melanggar pasal 45A ayat 2 jucto Pasal 28 ayat 2 UU ITE.

Soal Undang-Undang yang menjerat Ahmad Dhani ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berencana mengangkat topik ini ke rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi Hukum DPR. Fadli mengatakan akan membahas perihal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sarat pasal karet. Fadli mengatakan dewan bakal mengkaji isi pasal per pasal beserta penerapannya.
View

Related

HUKRIM 8753955552880840708

Posting Komentar

Follow us

Terkini

Ketum PPP, Romahurmuziy Terjaring OTT KPK di Jatim

BLOKBERITA, JAKARTA -- Ketua Umum PPP Romahurmuziy terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti dikutip Antara, penangkapan dilakukan di Kantor Wilayah Kemente...

Ruang Kerja Menag dan Sekjen Kemenag di Segel KPK

BLOKBERITA, JAKARTA  -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel dua ruangan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019). Salah satu ruangan yang disegel adalah ruang Mente...

Teroris di Masjid Selandia Baru sudah Rencanakan 3 Bulan Sebelumnya

BLOKBERITA, CHRISTCHURCH -- Pelaku teror di masjid Selandia baru, Brenton Tarrant ternyata sudah merencanakan jauh hari 3 bulan sebelumnya untuk melakukan aksinya di Masjid Al Noor, Christchurch, Se...

Terjerat Narkoba, Andi Arief akan Mundur dari Partai Demokrat

BLOKBERITA, JAKARTA --  Andi Arief terjerat kasus narkoba dan hingga kini masih menjalani proses hukum. Atas kasusnya itu, Andi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wase...

Sebaris Prosa Apologi Sri Mulyani: Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Utang

BLOKBERITA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab tudingan terhadap dirinya dan pemerintah umumnya terutama soal utang. Isu ini mencuat menjelang Pilpres yang digelar April mendatang. Kubu pena...

IHSG Menguat, Ditutup pada level 0,09%

BLOKBERITA, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mantap menguat pada awal perdagangan hari pertama di bulan Februari, Jumat (1/2/2019). Berdasarkan data Bloomberg, IHSG menguat 0,54% ata...

Facebook

Quotes



















.

.

ads

loading...

Connect Us

loading...
item