Paradoks Jokowinomics

BLOKBERITA -- Beberapa hari ini kembali mengemuka banyak pertanyaan terhadap kinerja perekonomian, yang pada kuartal I lalu mengalami pelambatan. Meski pemerintah menyatakan kuartal II adalah titik balik bagi ekonomi untuk kembali naik, tetapi depresiasi rupiah yang persisten dan tekanan atas indeks harga saham gabungan di bursa efek Indonesia (IHSG) di bawah level 5.000 dianggap sebagai indikator yang mengkhawatirkan.

Terlebih, seorang analis dari Singapura sempat  membuat 'lelucon' tentang stress test perbankan yang dipakai Bank Indonesia, yang seperti asal sebut angka. Orang Singapura itu mengatakan BI perlu membuat stress test Rp25.000 per dolar AS.

Asal tahu saja, stress test adalah simulasi yang dipakai untuk mengukur seberapa kuat daya tahan perbankan terhadap pelemahan nilai tukar. Artinya, semakin besar nilai tukar untuk menguji perbankan melalui stress test itu, semakin besar daya tahan sektor perbankan menghadapi depresiasi rupiah.

Tetapi disinformasi telah telanjur terjadi. Level stress test itu dianggap sebagai prediksi, bahwa rupiah akan melemah hingga Rp25.000 per dolar AS. Sebuah informasi yang menyesatkan, tetapi begitu cepat menyebar ke berbagai forum diskusi di dunia maya.

Bahkan beberapa trader dan investor di forum diskusi kalangan pemain saham pun menyebut-nyebut angka Rp25.000 itu, yang menggiring mereka melepas saham. Jauh panggang dari api, tetapi "reaksi panik" nyata sekali.

Tanpa bermaksud menggunakan teori konspirasi, gosip yang dibuat oknum dari tetangga sebelah relatif ampuh membuat "galau" pasar. Di sinilah kadang saya merasa sedih. Jangan-jangan ini operasi kesengajaan. Jangan-jangan banyak spekulan tetangga sebelah yang memperoleh manfaat manakala sektor finansial Indonesia, khususnya rupiah, bergejolak.

Sementara, pelaku pasar domestik begitu mudah galau, terombang-ambing dan tergiring oleh sikap panik, seperti gerombolan biri-biri, yang selalu mengikuti ke arah mana sang pemimpin berlari.

***
Sayangnya, tim ekonomi seperti mengabaikan situasi yang urgent tersebut. Padahal, belakangan ini urgensi melihat dan mengantisipasi gejolak yang lebih dalam semakin dibutuhkan.

Antisipasi haruslah cepat. Jangan sampai pemerintah dan otoritas keduluan pergerakan kurva yang dikendalikan para spekulan.

Kita ingin, dalam situasi seperti ini tim ekonomi memegang kendali.

Sebab dengan begitu, akan mengirim sinyal kepada pelaku pasar, bahwa pemerintah memegang kendali di kabin pilot. Bukan autopilot, di saat cuaca sedang mengalami turbulensi.

***
Tiba-tiba saja saya ingin menyebut istilah ini: Jokowinomics. Ini latah saja, merujuk sebutan terhadap pendekatan para pemimpin dalam mengelola kebijakan ekonominya.

Di Indonesia, istilah ini mulai populer saat Presiden Habibie mengenalkan pendekatan suku bunga "zig-zag", untuk mengelola ekspektasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu muncullah sebutan Habibienomics.

Jaman Pak Harto tidak dikenal istilah Soehartonomics. Padahal, Presiden Soeharto diakui dengan pencapaian ekonomi yang tinggi kendati berakhir dengan krisis yang dalam. Pak Harto terkenal dengan tiga pendekatan utama yang disebut trilogi pembangunan, yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sayup-sayup istilah  Yudhoyonomics sempat terdengar. Namun di era Presiden SBY, muncul istilah baru, yakni ekonomi autopilot.

Sejumlah kalangan menggunakan istilah autopilot untuk mendeskripsikan pergerakan ekonomi yang jalan sendiri tanpa banyak pengaruh dari kebijakan pemerintah.

Tetapi, harus dicatat, pemerintahan SBY memiliki kinerja sangat nyata dalam pengelolaan stabilitas politik selama satu dekade.

Stabilitas politik inilah yang memfasilitasi perputaran ekonomi dan dunia usaha, yang bergerak dengan sendirinya, meskipun tak banyak insentif dari kebijakan pemerintah.

Bahkan beberapa hari lalu, era kepresidenan SBY diulas dalam sebuah diskusi di CSIS, yang ditandai dengan peluncuran buku bertajuk “The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation”. Dekade stabilitas tetapi stagnan.

Namun bagaimana pun, stabilitas politik menjadi modal dan kontribusi penting pemerintahan SBY selama dekade itu.

Di luar Indonesia, pemimpin yang dikenal dengan paradigma ekonomi barunya adalah Perdana Menteri Jepang Sinzho Abe.

Beberapa tahun terakhir, PM Jepang itu dikenal dengan pendekatan kebijakan yang disebut Abenomics, yang mengkombinasikan ekspansi fiskal, pelonggaran moneter, dan reformasi struktural.

Abenomics dinilai belum sepenuhnya berhasil mengeluarkan Jepang dari jebakan deflasi, tetapi satu hal yang dianggap berhasil adalah dampak Abenomics dalam memperlemah nilai tukar yen ke level 120 per dolar AS, dari semula 80 per dolar AS, yang dianggap mengangkat daya saing ekonomi Jepang.

***
Presiden Jokowi, yang pekan ini punya hajatan mantu putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, juga punya pendekatan yang disebut nawacita.

Tapi sebenarnya tak banyak yang tahu apa itu nawacita. Bappenas kemudian menerjemahkan "nawacita" ke dalam dokumen RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional setebal ribuan halaman.

Sebenarnya, RPJMN dapat menjelaskan lebih ringkas bahwa pemerintahan Jokowi ingin mencapai beberapa sasaran pokok seperti kedaulatan energi (kemandirian energi), kedaulatan pangan, pengembangan sektor unggulan (industri dan pariwisata), membangun konektivitas (poros maritim, tol laut, infrastruktur), dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan, pemerataan, lapangan kerja, dan daya beli.

Namun, sayangnya, saat ini justru terdapat paradoks yang muncul ke permukaan, karena implementasi "Jokowinomics" belum benar-benar kelihatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradoks dimaknai sebagai pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran.

Sifat paradoks ini dapat dilihat pada sejumlah isu yang berkembang belakangan ini. Masyarakat justru disuguhi oleh gaduh politik, dan wacana "kulit muka", yang justru kerap lari dari substansi persoalan.

Kasus 'beras plastik', polemik kelahiran Bung Karno, kisruh PSSI, adalah contoh bahwa hal-hal yang kurang substansial lebih mendominasi perbincangan publik, ketimbang tujuan besar.

Ketika wacana publik lebih didominasi kulit ketimbang isi, buat saya hal ini adalah sebuah paradoks kebijakan. Bahkan bentuk kegagalan memasarkan kebijakan, yang seharusnya menjadi prioritas saat memulai dan mengeksekusi perubahan.

***
Suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa sampai hari ini, setelah delapan bulan pemerintah ini berkuasa, tidak terlihat sebuah upaya TSM --terstruktur, sistematis dan masif, jika boleh meminjam terminologi yang rame saat pemilu lalu-- untuk "memasarkan" kebijakan dan perubahan.

Langkah awal yang selalu disebut Presiden Jokowi bahwa perubahan itu selalu menyakitkan di awal, dan membutuhkan pengorbanan, seolah hanya berhenti dan bergaung di lingkungan Istana dan gagal menyebar kepada masyarakat yang lebih luas.

Bahkan, kalaupun kalangan masyarakat yang "diam" mencoba memahami esensi perubahan, tetapi terdapat kelompok "elite" yang dengan sengaja melakukan upaya disinformasi terhadap makna perubahan sebagai 'penyengsaraan' yang mencoba menginfiltrasi publik dengan semangat negatif dan menjegal.

Buat saya, disinformasi adalah musuh perubahan. Gejala ini bukan cuma membutuhkan upaya "memasarkan" perubahan yang lebih tegas dan jelas. Ia juga butuh upaya yang lebih meyakinkan, bahwa perubahan itu sendiri, tampak jelas dan terang, berjalan ke arah yang benar. Jadi, bagaimana menurut Anda ?

[ Arif Budi Susilo/ bisnis indonesia ]