Mempertanyakan Janji Politik Jokowi. Yang Bener dong ?

JAKARTA, BLOKBERITA -- Janji politik Presiden Joko Widodo dalam penunjukkan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN dipertanyakan. Di awal ia menjabat, Jokowi pernah berjanji bahwa kabinetnya tidak akan diduduki oleh ketua umum partai politik supaya fokus dalam menjalankan jabatannya.

" Jokowi pernah punya kesepakatan bahwa menteri enggak boleh menjabat ketua umum parpol. Pertanyaan retorisnya, kenapa ini enggak berlaku terhadap Sutiyoso?" kata pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, kepada Kompas.com, Minggu (14/6/2015).

Sutiyoso memang berjanji akan mundur dari jabatan Ketua Umum PKPI apabila telah dilantik menjadi Kepala BIN. Namun, menurut Pangi, janji Jokowi tersebut sudah tidak membuka ruang negosiasi dan harus direalisasikan.

Ia menilai, penunjukkan Sutiyoso lebih disebabkan Jokowi tersandera hutang budi politik kepada para pendukungnya saat Pilpres 2014. Sehingga, Jokowi lupa bahwa BIN harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki rekam jejak bersih dari kejahatan masa lalu.

" Pemilihan ini jelas melukai perasaan korban peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Penyerangan Kantor DPP PDI yang saat itu dikuasai pendukung Megawati oleh kubu Soerjadi," ujarnya.  

Pernyataan Menkopolkam Menyesatkan

Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy soal penunjukan Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dikecam oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai, pernyataan Tedjo menjerumuskan Presiden Joko Widodo.

" TPDI sangat menyesalkan pernyataan Tedjo, yang meminta penunjukan Sutiyoso menjadi kepala BIN oleh Presiden Jokowi tidak perlu dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996 mengingat perbuatan Sutiyoso sudah dimaafkan," ujar Petrus melalui siaran persnya, Sabtu (13/6/2015).

" Tedjo seperti tidak mengerti duduk persoalan yang sebenarnya, tetapi berkomentar sesuatu yang sensitif dan menjerumuskan Presiden Jokowi kepada pilihan yang sesat," lanjut dia.

Petrus menegaskan, pecahnya peristiwa 27 Juli 1996 silam bukan lagi menjadi persoalan pribadi antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bersama pendukungnya dan Sutiyoso semata. Peristiwa itu, kata dia, adalah persoalan ketidakadilan bagi para korban fisik yang telah digadaikan oleh Megawati sendiri hanya demi melanggengkan kepentingan politiknya.

Hal tersebut, kata Petrus, jelas terlihat setelah Megawati merangkul Sutiyoso, bahkan rela mendukungnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

" Tedjo malah mengarang bahwa keterlibatan Sutiyoso dalam peristiwa 27 Juli 1996 sudah dimaafkan tanpa menjelaskan siapa yang beri maaf dan dalam konteks apa maaf tersebut diberikan," kata Petrus.

Petrus menganggap, Tedjo hanya subyektif menilai bahwa Megawati, sebagai pihak yang terzalimi pada peristiwa 27 Juli, memaafkan Sutiyoso dari perlakuan baik Megawati kepada Sutiyoso setelah itu. Petrus menilai, Tedjo tidak menghargai perasaan korban yang telah dipenjara atas kasus itu.

Untuk itu, TPDI meminta Jokowi menarik kembali nama Sutiyoso sebagai calon kepala BIN dan memerintahkan Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Panglima TNI untuk menyelesaikan pemberkasan perkara pidana peristiwa 27 Juli.

Tedjo sebelumnya meminta penunjukan Sutiyoso sebagai calon kepala BIN tak perlu dikaitkan dengan peristiwa penyerangan ke kantor PDI. Sampai saat ini juga, kata Tedjo, belum ada bukti bahwa penyerangan tersebut didalangi atau melibatkan Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya.

" Buktinya, beliau sudah bergabung dengan PDI-P. Tak ada masalah. Sudah dimaafkan, istilahnya begitu," kata Tedjo.

Komisi I akan meminta klarifikasi kepada Sutiyoso soal kasus 27 Juli 1996 pada uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Komisi I DPR akan lebih dulu menelusuri rekam jejak Sutiyoso.

Jokowi mengaku sudah memperhatikan rekam jejak Sutiyoso yang memiliki latar belakang di dunia intelijen dan militer. Dia berharap DPR tidak mempersulit pencalonan Sutiyoso.   

[ bin / kmps ]