Ical Siap Mengalah Demi Golkar, atau Demi Kian ?

https://kabar22.blogspot.com/2015/05/ical-siap-mengalah-demi-golkar-atau.html
CILEGON, BLOKBERITA — Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, mengatakan bahwa dirinya siap mengalah untuk mewujudkan islah di tubuh Partai Golkar. Hal ini dilakukan agar semua kader partai berlambang pohon beringin itu dapat mengikuti pilkada serentak.
" Saya akan mengalah kalau masih buntu, demi nama besar Golkar menghadapi pilkada," kata Aburizal saat menyampaikan orasi dalam Musyawarah Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Cilegon, Banten, Kamis (21/5/2015).
Aburizal mengatakan, hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah cukup jelas menyatakan bahwa untuk sementara waktu kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 sebagai kepengurusan yang sah. Putusan itu diambil menyusul akan dilangsungkannya tahapan pilkada serentak.
" Bahwa putusan sudah jelas, itu adalah suatu islah otomatis. Karena dalam kepengurusan Riau ada Pak Agung Laksono sebagai wakil ketua umum, Priyo Budi Santoso sebagai salah satu ketua DPP," ujarnya.
Ia menambahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan salah satu senior Partai Golkar selama ini juga sudah cukup berupaya maksimal untuk mewujudkan islah tersebut. Oleh sebab itu, ia berharap agar segera terjadi kompromi politik dengan kubu Agung Laksono untuk mewujudkan islah ini.
" Saya sadar, Partai Golkar bukan partai penguasa. Oleh karena itu, saya memilih menghormati hukum. Kompromi ini diperlukan untuk kepentingan Golkar, untuk kepentingan Indonesia, tapi proses di pengadilan harus terus jalan terus," kata Aburizal.
Masih Kisruh? Munaslub Solusi Terakhir
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung mengatakan, Partai Golkar harus siap menghadapi pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Jika Partai Golkar tak kunjung islah melalui jalur hukum, maka dapat menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa guna menyatukan partai tersebut.
" Bila ada ihwal kegentingan yang memaksa maka bisa dilakukan munaslub," kata Akbar di Cilegon, Kamis (21/5/2015).
Ia menjelaskan, Munaslub dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari minimal 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar. Meski demikian, ia menyarankan agar perdamaian Golkar dapat dilaksanakan secara musyawarah saja.
Lebih jauh, ia berharap, agar Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono mengikuti langkah Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie. Saat pembukaan Musyawarah Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Cilegon, Aburizal menyatakan, siap mengalah agar seluruh kader Golkar dapat mengikuti pilkada.
" Tadi Ical sudah bilang bersedia mengalah. Tapi sebaiknya dua-duanya mengalah, karena kalau tidak dampaknya Golkar tidak bisa ikut pilkada," kata Akbar.
Sikap mengalah Bang Ical untuk menyelamatkan Golkar dari perpecahan patut di acungi jempol selama itu memang murni demi keutuhan golkar, bukan karena demi kian... nyohor,....kian populer.... kian pencitraan.... kian mendongkrak ambisius terselubung...... apalagi demi Kiani.....'dewi sinta' yang bahenol.....
[ bin / kmpscom]
" Saya akan mengalah kalau masih buntu, demi nama besar Golkar menghadapi pilkada," kata Aburizal saat menyampaikan orasi dalam Musyawarah Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Cilegon, Banten, Kamis (21/5/2015).
Aburizal mengatakan, hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah cukup jelas menyatakan bahwa untuk sementara waktu kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 sebagai kepengurusan yang sah. Putusan itu diambil menyusul akan dilangsungkannya tahapan pilkada serentak.
" Bahwa putusan sudah jelas, itu adalah suatu islah otomatis. Karena dalam kepengurusan Riau ada Pak Agung Laksono sebagai wakil ketua umum, Priyo Budi Santoso sebagai salah satu ketua DPP," ujarnya.
Ia menambahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan salah satu senior Partai Golkar selama ini juga sudah cukup berupaya maksimal untuk mewujudkan islah tersebut. Oleh sebab itu, ia berharap agar segera terjadi kompromi politik dengan kubu Agung Laksono untuk mewujudkan islah ini.
" Saya sadar, Partai Golkar bukan partai penguasa. Oleh karena itu, saya memilih menghormati hukum. Kompromi ini diperlukan untuk kepentingan Golkar, untuk kepentingan Indonesia, tapi proses di pengadilan harus terus jalan terus," kata Aburizal.
Masih Kisruh? Munaslub Solusi Terakhir
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung mengatakan, Partai Golkar harus siap menghadapi pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Jika Partai Golkar tak kunjung islah melalui jalur hukum, maka dapat menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa guna menyatukan partai tersebut.
" Bila ada ihwal kegentingan yang memaksa maka bisa dilakukan munaslub," kata Akbar di Cilegon, Kamis (21/5/2015).
Ia menjelaskan, Munaslub dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari minimal 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar. Meski demikian, ia menyarankan agar perdamaian Golkar dapat dilaksanakan secara musyawarah saja.
Lebih jauh, ia berharap, agar Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono mengikuti langkah Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie. Saat pembukaan Musyawarah Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Cilegon, Aburizal menyatakan, siap mengalah agar seluruh kader Golkar dapat mengikuti pilkada.
" Tadi Ical sudah bilang bersedia mengalah. Tapi sebaiknya dua-duanya mengalah, karena kalau tidak dampaknya Golkar tidak bisa ikut pilkada," kata Akbar.
Sikap mengalah Bang Ical untuk menyelamatkan Golkar dari perpecahan patut di acungi jempol selama itu memang murni demi keutuhan golkar, bukan karena demi kian... nyohor,....kian populer.... kian pencitraan.... kian mendongkrak ambisius terselubung...... apalagi demi Kiani.....'dewi sinta' yang bahenol.....
[ bin / kmpscom]