Tanggapan JK Tentang Pansel KPK Pilihan Jokowi

BLOKBERITA -- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengaku terkejut dengan sembilan nama panitia seleksi (pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, pengumuman itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dirinya berada di Jepang.

Terlebih semua nama-nama yang disebutkan Jokowi merupakan perempuan. "Surprise. Saya kan di luar negeri sejak dua hari ini," ujar JK, Jumat (22/5) di Bandara Soekarno-Hatta.

Ia mengaku tidak terlibat dalam keputusan final, dalam menentukan nama-nama tersebut. Seperti diketahui, pada tanggal 21 Mei kemarin, Jokowi mengumumkan beberapa nama.

Beberapa diantaranya adalah;

1. Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter (Ketua merangkap anggota)
2. Enny Nurbaningsih, pakar hukum tata negara (Wakil Ketua merangkap anggota)
3. Harkristuti Harkrisnowo, pakar pidana hukum dan HAM
4. Betty Alisjahbana, ahli TI dan manajemen
5. Yenti Garnasih, ahli hukum pidana, ekonomi, dan pencucian
6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan
7. Natalia Subagyo, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
8. Diani Sadiawati, ahli hukum dan perundang-undangan
9. Meuthia Ganie Rochman, ahli sosiologi.

Sulit Indipenden

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, Indonesia menganut sistem kekuasaan yang terdistribusi sehingga sulit membentuk pemerintahan yang bersih. Hal tersebut membuat publik sulit mengharapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen.

" Sistem kekuasaan yang dianut di negeri ini distribution of power, maka untuk mengharap Pansel yang independen cukup sulit," ujar Bambang melalui pesan singkat, Jumat (22/5).

Bambang mengatakan, berbagai nama dalam Pansel tersebut dikenal masyarakat dengan beragam reputasi. Ia khawatir Pansel tersebut ditunggangi oleh kejahatan terorganisasi yang membuat mereka tidak independen. 

Menurut dia, belum tentu anggota Pansel KPK itu bebas dari korupsi. Terlebih lagi, DPR akan ikut campur tangan dalam proses seleksi dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Bambang khawatir akan muncul kejahatan terorganisasi yang terselubung dalam proses seleksi ini.

" Kalau mengharap pemerintahan bersih, organized crime tidak diberantas dengan serius, maka korupsi akan tetap merajalela," kata dia. 

Presiden Jokowi menunjuk sembilan orang dari berbagai disiplin ilmu yang masuk dalam Pansel KPK. Selain mayoritas diisi oleh orang yang berlatar belakang pemerintahan serta akademis, semua anggota Pansel itu adalah perempuan.

Mereka akan bekerja mencari pimpinan terbaik KPK untuk menggantikan posisi pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2015. 

[ bmw / kontan ]