Disharmoni Jokowi dan Partai

Prolog:
Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai pengusung utamanya, PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan retak. Presiden Jokowi dituding tidak memperjuangkan partai, menutup akses partai di Istana melalui orang-orang kepercayaannya, dan lain-lain. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun menegur Presiden Jokowi di kongres PDIP di Bali dengan mengatakan presiden Jokowi adalah petugas partai.

Menurut Agus Widjojo, bekunya hubungan antara presiden Jokowi dengan PDIP disebabkan oleh presiden Jokowi sendiri maupun PDIP. Tingginya popularitas dan elektabilitas Jokowi sebelum Pilpres, lebih tinggi dari PDIP, menyebabkan Presiden Jokowi ataupun orang-orang kepercayaannya merasa memenangkan Pilpres dengan kekuatan politiknya sendiri. Di sisi lain, penetapan Jokowi sebagai calon presiden hanya melalui satu deklarasi, dinilai memberi sumbangan buruk bagi sistem politik saat ini. Jika PDIP sebagai partai modern, pencalonan calon presiden yang akan diusung perlu melalui mekanisme berjenjang layaknya partai modern di Amerika Serikat. Tanpa mekanisme berjenjang, presiden terpilih akan memiliki loyalitas dan afiliasi yang lemah kepada partai pengusungnya.

BLOKBERITA -- Hubungan Presiden terpilih dengan partainya telah menjadi wacana setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Wacana hubungan presiden terpilih dan partai ini bisa terjadi karena hasil polling sebelum pilpres menunjukkan konsistensi tingkat keterpilihan capres Jokowi yang tinggi, sedangkan pencalonan PDI Perjuangan baru dikeluarkan tidak lama sebelum pelaksanaan pemilu legislatif.

Tingkat popularitas capres Jokowi yang tinggi diartikan oleh sebagian kalangan bahwa capres Jokowi telah memenangkan pilpres by his own right dan tidak perlu tergantung kepada PDIP. Keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dan Ibu Mega telah mempertajam polarisasi ini. Benarkah Presiden Jokowi dengan popularitasnya bisa mengklaim bahwa ia bisa lepas dari intervensi Ibu Mega? Atau Ibu Mega selaku Ketua Umum PDIP memang memegang kendali arah kebijakan pemerintahan Jokowi?

Saya ingin memberikan satu perspektif atas masalah ini berdasarkan tatanan sistem politik. Bukankah sebenarnya entitas yang berkompetisi dalam pemilu pada dasarnya adalah parpol? Parpol merupakan pilar dalam sistem politik. Peran parpol terpenting adalah menyerap aspirasi masyarakat dan melembagakannya dalam ideologi atau platform partai. Pemilu pada hakikatnya adalah forum kompetisi konstitusional bagi parpol untuk menawarkan platform. Parpol pemenang pemilu terbuka kesempatan untuk menggunakan platformnya sebagai kebijakan nasional.

Sebab itu, parpol mempromosikan platform sebagai 'barang dagangannya' agar dibeli oleh rakyat melalui kampanye pemilu. Agar platform dapat dipromosikan, parpol perlu menggunakan mesin politik. Pada akhirnya parpol perlu menawarkan pilihan calon pimpinan nasional hasil dari kaderisasi kepada rakyat. Pemimpin terpilih itulah akan menjalankan platform partai. Hanya partai politik yang memiliki infrastruktur seperti ini dapat menggulirkan sistem politik nasional. Capres secara perseorangan tidak mempunyai sumberdaya seperti ini. Betapa pun Presiden Jokowi terpilih dengan popularitas yang konsisten tinggi, tidak boleh dilupakan, tanpa pencalonan oleh PDIP, bagaimanapun capres Jokowi tidak mungkin menjadi Presiden terpilih.

Fungsi Presiden terpilih oleh karenanya sesungguhnya adalah menjalankan amanat dan garis partai. Adapun pemilihan langsung hanyalah satu cara pemilihan dari berbagai cara pemilihan demokratis. Pemilihan langsung oleh rakyat berpengaruh meningkatkan legitimasi, tetapi tidak memisahkan Presiden terpilih dari partai yang mencalonkan.
Partai bobrok, politik bobrok

Hal yang membuat bekunya hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP adalah karena pencalonan PDIP dilakukan hanya melalui satu deklarasi tanpa proses berjenjang seperti perebutan mandat untuk menjadi calon presiden dari partai seperti di Amerika Serikat (AS). Di AS, mandat partai diperebutkan secara berjenjang di internal partai, mulai dari primaries di negara bagian hingga mencapai final pada konvensi nasional. Dan karena semua calon berkompetisi secara internal, sangat terasa bahwa seorang pemenang konvensi nasional berhak mendapat mandat partai, serta memiliki afiliasi dan loyalitas yang kuat kepada partai.

Mengapa di Indonesia terjadi dualisme antara PDIP dan Presiden Jokowi? Pertama, karena kegagalan partai melakukan kaderisasi sehingga partai tidak mampu menawarkan pilihan calon pimpinan nasional. Partai sibuk dengan kepentingannya sendiri sehingga tidak menjalankan fungsi kepartaian dalam sebuah sistem politik. Kedua, budaya kita masih kuat mencerminkan nilai tradisional bahwa kita sangat tergantung dan tidak bisa hidup tanpa pemimpin. Kultur dasar kita masih mencerminkan kultur dasar rakyat kerajaan. Bila memang seleksi capres oleh partai dilakukan berjenjang, garis partai mestinya sudah lebih menyatu dalam cara berpikir partai dan capres.

Solusi yang dapat membantu mengatasi dikotomi Jokowi-Mega saat ini adalah memperbaiki komunikasi dan kembali kepada sistem bahwa pemenang pemilu adalah partai.
Ada pemikiran Presiden Jokowi mendirikan partai baru. Harus dipertimbangkan, selain dana dan rekrutmen anggota, ideologi atau platform apa partai baru ini? Adakah partai ini kembali menjadi Jokowi fans' club? Ideologi di sini tidak diartikan sebagai ideologi liberal, sosialis atau kapitalis, tetapi ideologi dalam artian platform yang akan dijalankan sebagai daya pembeda dari partai lain secara konsisten.

Hanya partai baru yang dijalankan melalui manajemen modern partai politik serta memberi teladan bahwa demokrasi dijalankan dalam manajemen intra partai sehingga dapat memberikan sumbangan dan menjadi partai model bagi sistem politik di Indonesia. Tapi kalau partai hanya dibentuk untuk menjadi broker politik dan wahana pencitraan, sebaiknya lupakan saja keinginan membangun partai, karena hal itu hanya akan menambah persoalan.

Harus ada yang berpikir dalam tataran paradigma kenegarawanan. Tidak ada sistem politik tanpa partai. Orang kalau mau masuk politik, ya lewat partai. Jadi jelas warna ideologi yang diperjuangkan. Political appointee atau para menteri yang dipilih masuk pemerintahan itu bukan politik. Dalam sistem presidensial, dia dipilih karena dianggap cukup kompeten dan yang paling penting dia dipercaya Presiden.

Dalam sistem parlementer, sistemnya akan lebih jelas. Pimpinan partai pemenang pemilu akan menjadi perdana menteri. Semua menteri akan diambil dari partai atau koalisi partai pemenang. Dalam sistem parlementer, masuk politik identik dengan parlemen. Semua menteri diambil dari anggota partai dalam parlemen.

Prioritas sistem politik di Indonesia sekarang adalah membenahi partai politik. Calon presiden dan tawaran alternatif calon pimpinan nasional harus disiapkan oleh partai. Namun, jika partai kita bobrok berarti sistem politik kita bobrok seperti sekarang. Sebab, partai hanya batu loncatan atau broker untuk memenuhi ambisi politik individu.  [ Kontan ]   

Oleh: Agus Widjojo,
Mantan Kepala Staf Teritorial TNI, mantan Wakil Ketua MPR RI 2001-2003