SBY vs Jokowi: Rebut Benar Soal Petral

JAKARTA, BLOKBERITA -- Partai Demokrat berang. Mereka merasa sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi sasaran tudingan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan mantan Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri terkait mandeknya proses pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di masa kepemimpinan SBY sebagai Presiden RI.

“ Presiden Jokowi sebaiknya segera memberi klarifikasi atas spekulasi bahwa tuduhan politik sangat serius yang dinyatakan menterinya kepada SBY, telah dengan sengaja dilakukan atas perintahnya atau Menteri ESDM sedang berusaha menonjolkan heroismenya sendiri,” kata politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik kepada CNN Indonesia, Selasa (19/5).

Sudirman Said, ujar Rachland, mengeluarkan tudingan politik tanpa dasar kepada SBY selaku Presiden RI keenam setelah melapor kepada Presiden Jokowi. Inilah yang menimbulkan pertanyaan tentang ada-tidaknya restu Presiden atas tuduhan Sudirman Said itu.

Pada sebuah acara diskusi di Jakarta, Minggu (17/5), Sudirman mengatakan selama ini Pertamina dan pemerintah RI diposisikan sebagai trader minyak pemasok Petral sebagai pihak yang lemah karena bisa diatur untuk terus melakukan pembelian spot (sesuai harga di pasar saat itu), bukan berdasarkan kontrak jangka panjang.

Sudirman juga mengatakan banyak ditanya urusan mafia migas oleh Presiden Jokowi. “ Dulu banyak kegiatan inisiatif yang tidak tuntas di level Presiden,” kata dia.

Sementara Faisal Basri menyatakan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sesungguhnya berniat untuk mengubah praktik impor migas Petral yang tak sesuai ketentuan.

Namun fungsi Integrated Supply Chain (ISC) yang hendak diperkuat Karen untuk melakukan impor minyak Pertamina, dipreteli para pemburu rente sehingga fungsi impor ISC dialihkan ke anak usaha Petral di Singapura, Pertamina Energy Services.

“ Ada pertarungan mafia di belakang ini. Karen juga dibelenggu satu kekuatan besar yang tidak bisa dikendalikan. Menteri ESDM terdahulu sampai Presiden intervensi. Ingat, Dahlan dulu coba bubarkan Petral, tapi langsung kuncul. Ada satu kekuatan yang tidak setuju, tetapi tiga kali dipanggil SBY akhirnya tidak dibubarkan,” kata Faisal.

Tudingan-tudingan Faisal dan Sudirman itulah yang membuat Demokrat menuntut klarifikasi. “Kalau dulu Petral dibubarkan di masa Soeharto berkuasa, menteri yang membubarkan hebat karena saham Petral dimiliki oleh The Powerful. Tapi sekarang kan sepenuhnya milik Pertamina. Nah, Pertamina di bawah siapa?” ujar Rachland melontarkan pertanyaan retoris. Menurut Rachland, belum tentu menghapus Petral meniadakan pula mafia migas. 

Bentuk Pansus

Politikus Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menyatakan pemberitaan soal Pertamina Energy Trading Limited (Petral) bakal menjadi pertarungan dan pertaruhan politik antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Petral untuk menyelesaikan polemik tersebut.

Hal itu terkait pernyataan SBY bahwa tudingan yang disebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan mantan Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri terkait mandeknya pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada masa kepemimpinannya adalah tidak benar.

“ Saya yakin ini akan heboh. Awalnya, menteri ESDM Sudirman Said yang lempar bola panas soal tudingan ke mantan presiden SBY yang terkesan melindungi mafia migas. Lalu Faisal Basri sebagai mantan ketua reformasi urusan itu juga tidak kalah galak sebutkan SBY, juga nama menteri dan pejabat lainnya,” tulis Gede Pasek dalam akun twitter resminya, Senin (18/5).

Dia menyatakan, sebenarnya sudah sejak lama dorongan agar sektor migas bisa dihilangkan mafianya, namun menurutnya memang sangat berat. Gede menilai, naif juga jika SBY secara langsung dibidik terkait tanggung jawab atas semua itu.

“ Apalagi dianggap pelindung mafia. Perlu pembuktian yang mendalam. Malam ini, SBY sudah klarifikasi dengan tegas, membantah tuduhan itu. Bahkan saya yakini ini akan berlanjut ke proses hukum,” tuturnya.

Menurutnya, jika Menteri ESDM dan Faisal Basri tidak mampu membuktikan, maka itu tentu kategori memfitnah SBY. Sehingga, lanjutnya, wajar jika SBY geram dan marah. Sebab tuduhan itu tidak main-main.

“ Kasus mafia migas ini angkanya triliunan dan berlangsung sudah bertahun-tahun. Ini bisa menjadi megaskandal terbesar. Selain nilainya fantastis dan bisa terbesar sepanjang sejarah korupsi, juga akan menyeret begitu banyak gerbong. Saya yakin itu tidak mudah,” ucapnya.

“ Tadi siang, saya sempat kultwit, usulkan sebaiknya DPR RI membuat Pansus Petral sehingga kasus ini tidak masuk ke ranah pribadi. Kasus Petral ini tidak hanya urusan saling tuding antara Sudirman Said dan Faisal Basri dengan SBY dan Hatta Rajasa saja,” ungkapnya.

Gede menilai, arusan mafia migas, Petral, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) dan lainnya adalah urusan penyelamatan uang negara, urusan penyehatan ekonomi bangsa dan urusan hukum.

“ Karena itu, saatnya DPR RI periode sekarang 'berani' membuat Pansus Petral sehingga semua yang terkait bisa dipanggil dan diperiksa di forum terhormat. Rakyat juga akan disuguhi adu bukti, fakta, data tentang apa yang sebenarnya terjadi. Masalah ini jangan disederhanakan urusan personal,” jelasnya.

Dia menganggap kasus sebesar Petral tidak akan selesai dengan pernyataan di media online atau jawaban di Twitter. Menurutnya, jika Pansus pengawasan dijalankan maka akan jadi jalan kebenaran yang terhormat bagi semua pihak yang dituduh terlibat mafia.

“ Hanya satu catatan saja, ini urusan penguasa migas yang telah lama dan tentu sudah memiliki banyak jejaring termasuk juga di parlemen. Tapi apapun itu, Pansus Petral adalah jalan terhormat daripada ribut saling tuduh personal. Karena ini bukan masalah personal, tapi nasional,” ujarnya.

“ Saya yakin SBY tidak bersalah. Tapi saya juga tidak berani katakan Faisal Basri dan Sudirman Said pasti salah. Karena itu, mari selesaikan kasus nasional ini di tempat terhormat yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan kita. Mari kita tunggu,” jelas Gede.

Pengalaman selama ini dengan SBY, lanjutnya, Gede masih yakin SBY tidak terlibat aktif urusan mafia migas. Namun Gede yakin orang di sekitar SBY yang 'main' dalam urusan mafia migas. Menurutnya, seperti di Partai Demokrat, kebijakan menyimpang tidak diketahui karena itu ulah orang di sekitar SBY.

“ Maka saya yakin juga di pemerintahan begitu. Sehingga terlalu keras secara etika langsung menuduh ke pemerintahan sebelumnya dengan vulgar. Apalagi kasus ini kasus serius yang dampaknya luas. Bila DPR RI akhirnya mau membentuk Pansus Petral, coba sebutkan nama-nama yang layak dimintai keterangan,” ucapnya.