Inilah Enam Poin Proposal Pertamina untuk Blok Mahakam
https://kabar22.blogspot.com/2015/04/inilah-enam-poin-proposal-pertamina.html
JAKARTA, BLOKBERITA
--
Manajemen PT Pertamina (Persero) telah merampungkan
proposal rencana pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang
sudah diajukan ke pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk mendapat persetujuan.
Dari pembicaraan dengan CNN Indonesia, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan setidaknya ada enam pokok usulan yang diajukan Pertamina sebelum mengambil alih pengelolaan Mahakam dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation. Enam usulan tersebut adalah:
Pertama
Perusahaan migas pelat merah itu mengusulkan agar kelanjutan pengelolaan Blok Mahakam dilakukan mulai 1 Januari 2018 dengan operator baru dalam hal ini Pertamina. Pengalihan tersebut akan dilakukan manajemen Pertamina dengan memberikan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) yang lebih baik dari operator sebelumnya.
Kedua
Pemerintah memberikan 100 persen hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Mahakam kepada Pertamina yang kemudian dapat dilakukan kerjasama termasuk dengan operator saat ini yakni Total dan Inpex.
Dengan kata lain, apabila Total atau Inpex masih berminat untuk memiliki PI blok yang diprediksi masih menyimpan cadangan gas sebesar 4 triliun kaki kubik (TCF) itu kedua perusahaan harus melakukan skema business to business.
“Bisa berupa akuisi PI atau mekanisme swap dengan blok yang dikelola dua perusahaan itu di luar Indonesia,” ujar Syamsu ketika dihubungi, Rabu (15/4).
Ketiga
Masa transisi pengelolaan blok Mahakam oleh Pertamina dimulai sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu, Syamsu mengatakan Direktorat Hulu Pertamina tengah fokus mempersiapkan proses transisi agar produksi tidak terganggu.
Keempat
Pertamina meminta dukungan pemerintah agar Total dan Inpex menyelesaikan kewajiban hingga habisnya masa kontrak pada 31 Desember 2017.
Syamsu menyebut kewajiban-kewajiban itu meliputi penyelesaian rencana pengembangan wilayah kerja atau plan of development (POD) yang telah disetujui hingga 2017, kewajiban penyetoran dana pemulihan tambang atau Abandonment Site Restoration (ASR).
“ Hingga pembayaran hak-hak pekerja Total di Blok Mahakam,” tegasnya.
Kelima
Pertamina menyatakan kesiapannya jika pada akhirnya pemerintah meminta perusahaan migas pelat merah ini menjaga kelangsungan investasi pada masa transisi di medio 2016 hingga 2017 dengan skema komersial.
Keenam
Pertamina akan mengintegrasikan sumber daya manusia yang saat ini mengelola blok Mahakam ke dalam organisasi Pertamina.
" Itu beberapa poin yang kami usulkan ke pemerintah," tutur Syamsu.
Dari pembicaraan dengan CNN Indonesia, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan setidaknya ada enam pokok usulan yang diajukan Pertamina sebelum mengambil alih pengelolaan Mahakam dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation. Enam usulan tersebut adalah:
Pertama
Perusahaan migas pelat merah itu mengusulkan agar kelanjutan pengelolaan Blok Mahakam dilakukan mulai 1 Januari 2018 dengan operator baru dalam hal ini Pertamina. Pengalihan tersebut akan dilakukan manajemen Pertamina dengan memberikan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) yang lebih baik dari operator sebelumnya.
Kedua
Pemerintah memberikan 100 persen hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Mahakam kepada Pertamina yang kemudian dapat dilakukan kerjasama termasuk dengan operator saat ini yakni Total dan Inpex.
Dengan kata lain, apabila Total atau Inpex masih berminat untuk memiliki PI blok yang diprediksi masih menyimpan cadangan gas sebesar 4 triliun kaki kubik (TCF) itu kedua perusahaan harus melakukan skema business to business.
“Bisa berupa akuisi PI atau mekanisme swap dengan blok yang dikelola dua perusahaan itu di luar Indonesia,” ujar Syamsu ketika dihubungi, Rabu (15/4).
Ketiga
Masa transisi pengelolaan blok Mahakam oleh Pertamina dimulai sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu, Syamsu mengatakan Direktorat Hulu Pertamina tengah fokus mempersiapkan proses transisi agar produksi tidak terganggu.
Keempat
Pertamina meminta dukungan pemerintah agar Total dan Inpex menyelesaikan kewajiban hingga habisnya masa kontrak pada 31 Desember 2017.
Syamsu menyebut kewajiban-kewajiban itu meliputi penyelesaian rencana pengembangan wilayah kerja atau plan of development (POD) yang telah disetujui hingga 2017, kewajiban penyetoran dana pemulihan tambang atau Abandonment Site Restoration (ASR).
“ Hingga pembayaran hak-hak pekerja Total di Blok Mahakam,” tegasnya.
Kelima
Pertamina menyatakan kesiapannya jika pada akhirnya pemerintah meminta perusahaan migas pelat merah ini menjaga kelangsungan investasi pada masa transisi di medio 2016 hingga 2017 dengan skema komersial.
Keenam
Pertamina akan mengintegrasikan sumber daya manusia yang saat ini mengelola blok Mahakam ke dalam organisasi Pertamina.
" Itu beberapa poin yang kami usulkan ke pemerintah," tutur Syamsu.
|
Pilihan Redaksi
|
Tuntutan Menjaga Produksi
Sebelumnya, Ketua Unit Pengendalian Kerja Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja menyatakan bahwa Pertamina akan menjadi operator Blok Mahakam namun diminta untuk tetap menggandeng operator sebelumnya demi menjaga keberlangsungan jumlah produksi.
" Nantinya Pertamina akan sebagai operator dan pemegang mayoritasi (PI) Mahakam dan dapat bekerjasama dengan operator eksisting dengan representasi daerah penghasil," ujar Widyawan.
Sebagai informasi, rata-rata angka produksi gas mahakam saat ini berada di kisaran 1.600 juta kaki kubik per hari (mmscfd) sementara untuk jumlah produksi kondesat sebesar 60 ribu barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD). Realisasi produksi tadi disumbang dari lima lapangan yaitu Tunu, Tambora, Peciko, Sisi Nubi dan South Mahakam.
Sebelumnya, Ketua Unit Pengendalian Kerja Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja menyatakan bahwa Pertamina akan menjadi operator Blok Mahakam namun diminta untuk tetap menggandeng operator sebelumnya demi menjaga keberlangsungan jumlah produksi.
" Nantinya Pertamina akan sebagai operator dan pemegang mayoritasi (PI) Mahakam dan dapat bekerjasama dengan operator eksisting dengan representasi daerah penghasil," ujar Widyawan.
Sebagai informasi, rata-rata angka produksi gas mahakam saat ini berada di kisaran 1.600 juta kaki kubik per hari (mmscfd) sementara untuk jumlah produksi kondesat sebesar 60 ribu barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD). Realisasi produksi tadi disumbang dari lima lapangan yaitu Tunu, Tambora, Peciko, Sisi Nubi dan South Mahakam.
Tunda Pengeboran
PT Pertamina (Persero) menunda kegiatan pengembangan
100 sumur minyak dan gas bumi (migas) yang disebutkan dalam revisi Work Program and Budget (WP&B) 2015 yang diajukannya ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana mengungkapkan, ditundanya 100 sumur pengembangan tadi tak lepas dari masih rendahnya harga minyak dunia sehingga memaksa perusahaan migas pelat merah tersebut untuk melakukan efisiensi.
" Secara verbal mereka sudah mengatakan hal itu. Tapi penundaan ini hanya untuk sumur pengembangan (eksplorasi), bukan yang sudah berproduksi," ujar Gde di Jakarta, Senin (13/4).
Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana mengungkapkan, ditundanya 100 sumur pengembangan tadi tak lepas dari masih rendahnya harga minyak dunia sehingga memaksa perusahaan migas pelat merah tersebut untuk melakukan efisiensi.
" Secara verbal mereka sudah mengatakan hal itu. Tapi penundaan ini hanya untuk sumur pengembangan (eksplorasi), bukan yang sudah berproduksi," ujar Gde di Jakarta, Senin (13/4).
Gde mengatakan adanya penundaan ini diyakini bakal berdampak pada jumlah produksi migas Pertamina dalam beberapa tahun ke depan. Meski begitu, ia meyakini Pertamina dapat menjaga laju produksinya tahun ini dalam rangka mencapai target lifting yang diamanatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.
" Selain Pertamina, ada juga KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) yang menunda kegiatan eksplorasinya seperti Chevron dan lain-lain. Tapi saya belum tahu detil berapa jumlahnya karena masih dibahas," tuturnya.
Di kesempatan berbeda Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro tak menampik bahwa perseroan telah menunda pengerjaan 100 sumur eksplorasi di 2015. Ini dilakukan menyusul efisiensi belanja modal perseroan (capital expenditure) 2015 yang hanya mencapai US$ 4,4 miliar, atau turun sekitar 12 persen dibandingkan besaran tahun lalu di kisaran US$ 5 miliar hingga US$ 7 miliar.
" Kami memang menyusun ulang prioritas sumur eksplorasi. Tujuan utamanya mengembangkan sumur yang paling ekonomis dengan prinsip cost effective," ujar Wianda.
[ cnnind / bbcom / agh ]
