Yudi Latif Pamit, Mundur dari Kepala BPIP, Why ?
https://kabar22.blogspot.com/2018/06/yudi-latif-pamit-mundur-dari-kepala.html
BLOKBERITA, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mengundurkan diri. Hal ini dia sampaikan lewat akun Facebook-nya.
" Benar (Yudi Latif mengundurkan diri)," kata Kasatgasus BPIP Widodo Ekatjahjana kepada wartawan, Jumat (8/6/2018).
Yudi Latif hingga saat ini belum bisa dimintai konfirmasi
terkait hal itu. Begitu pula para anggota Dewan Pengarah BPIP. Namun,
lewat akun Facebook-nya, Yudi menulis panjang soal pamitannya itu.
"Saya mohon pamit. 'Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali'," tulis Yudi lewat akun Facebook Yudi Latif Dua.
Yudi bercerita tentang awal pembentukan badan itu yang dimulai dari Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kemudian bertransformasi menjadi BPIP per Februari 2018.
"Saya
merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan
kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi
tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi
kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk
penyegaran kepemimpinan," ujar Yudi.
Kepala BPIP merupakan pelaksana sehari-hari. Dia berada di bawah Dewan Pengarah BPIP yang diketuai Megawati Soekarnoputri. Duduk sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD, Ketua MUI Ma'ruf Amin, Ketum PBNU Aqil Siroj, hingga Sudhamek.
Mengapa Mundur ?
Yudi Latif mengumumkan pemunduran dirinya dari jabatan sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Yudi beralasan dirinya muncur agar adanya penyegaran kepemimpinan baru di BPIP.
" Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," kata Yudi melalui keterangan tertulis yang dimuat di laman resmi Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (8/6).
Yudi diketahui adalah pejabat Kepala BPIP sejak lembaga tersebut masih bernama Unit Kerja Presiden -Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sejak 7 Juni 2017. UKP-PIP kemudian bertransformasi menjadi BPIP sejak 28 Februari 2018 ini. Yudi memundurkan diri terhitung sejak Kamis (7/6) tepat setahun sejak dirinya dilantik menjadi Kepala BPIP.
Dalam keterangan tertulis tersebut, Yudi menjelaskan BPIP tidak punya kewenangan eksekusi secara langsung. Sehingga Yudi merasa masih sedikit yang bisa dikerjakan oleh BPIP dari sekian banyak tanggung jawab yang mereka emban.
Guru Besar yang pernah belajar di Universitas Padjadjaran dan Universitas Nasional Indonesia itu mengatakan setelah setahun berjalan, BPIP baru menghabiskan anggaran senilai Rp 7 miliar. Anggaran itu ada setelah pengajuan lewat Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang menginduk kepada Sekretariat Kabinet (Setkab).
Selain kendala keuangan, kinerja BPIP sempat terhambat karena kata Yudi para Dewan Pengarah dan anggota BPIP merasa lembaga tersebut tidak memiliki hak keuangan karena harus menunggu Peraturan Presiden (Perpres).
Karena itulah lanjut Yudi para Dewan Pengarah BPIP berpikir untuk menukar bentuk dari UKP PIP menjadi BPIP. Sehingga BPIP menjadi badan tersendiri agar kewenangannya tidak lagi terbatas. Tapi kenyataannya menurut Yudi pergantian dari UKP PIP menjadi BPIP memakan waktu karena banyaknya prosedur yang harus dilalui.
Yudi menjelaskan dari sekian banyaknya kendala yang dihadapi BPIP, bukan berarti para pengurusnya tidak mengejakan apa-apa. Ia mengaku para anggota BPIP tetap semangat melaksanakan tugas untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh pelosok tanah air yang terkadang melewati batas jam kerja.
" Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok tanah air, bahkan seringkali kami tak mengenal waktu libur," ujar Yudi.
Ia menyebutkan dari serangkaian kegiatan BPIP yang sudah terlaksana merupakan inisiatif dari program pembudidayaan Pancasila dari lembaga negara lainnya. Untuk itu Yudi berterima kasih kepada pihak-pihak yang selalu aktif menanamkan Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat. Yudi mengakui bila terdapat masih banyak kekurangan dari penyelenggaraan BPIP selama tahun ini, itu murni kesalahannya sebagai kepala.
" Saya mohon pamit. Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali," kata Yudi.
Tanggapan Pengamat dan Politisi
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mendadak mundur dari jabatannya.
Pengumuman tersebut ia tulis melalui akun Facebook pribadinya di Yudi Latif Dua, Jumat (8/6/2018) sebagai berikut:
"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," begitu penggalan alasan mundurnya Yudi Latif dari BPIP.
Padahal akhir-akhir ini BPIP sedang menjadi sorotan perihal gaji tinggi yang diterima dari para pejabatnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memberikan tanggapannya.
Dilansir dari akun twitter pribadinya, @fadlizon dirinya justru memberikan apresiasi atas tindakan tersebut.
Menurut Fadli, yang dilakukan Yudi Latif adalah tindakan pancasilais yang nyata.
@fadlizon: Saya apresiasi Yudi Latief, ini baru tindakan Pancasilais yang nyata.
Sebelumnya, ucapan atas mundurnya Yudi Latif juga datang dari CEO AMI Group Azzam M Izzulhaq dan pengamat hukum tata negara Refly Harun.
@AzzamIzzulhaq: Selamat dan salut kepada Mas Yudi Latif yg memilih untuk mundur dari Kepala BPIP. Good choice, Mas!
Tak jauh berbeda dengan Azzam, Refly juga memberikan ucapan selamat lantaran menurutnya Yudi sudah cukup memberikan contoh baik.
@ReflyHZ: Yudi Latief mundur?
Saya tak kaget. Seorang moralis sprt dia tak akan betah berlama-lama di suatu lembaga semacam BPIP, yang bagi saya sendiri memang tak dibutuhkan.
Pancasila harus hidup dari masy scr bottom up, tidak top down dari negara.
Negara cukup memberi contoh baik. Salut Yudi.
Berikut curhatan Yudi Latif lewat surat terbukanya di medsos :
TERIMA KASIH, MOHON PAMIT
Salam Pancasila!
Saudara-saudaraku yang budiman,
Hari kemarin (Kamis, 07 Juni 2018), tepat satu tahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)--yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar.
Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah. Mengapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun.
Selain itu, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.
Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri. Mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan. Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui.
Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Terima kasih besar pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan. Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok tanan air; bahkan seringkali kami tak mengenal waktu libur. Kepadatan kegiatan ini dikerjakan dengan menjalin kerjasama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga. Suasana seperti itulah yang meyakinkan kami bahwa rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme.
Eksistensi UKP-PIP/BPIP berhasil bukan karena banyaknya klaim kegiatan yang dilakukan dengan bendera UKP-PIP/BPIP. Melainkan, ketika inisiatif program pembudayaan Pancasila oleh lembaga kenegaraan dan masyarakat bermekaran, meski tanpa keterlibatan dan bantuan UKP-PIP/BPIP.
Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam mengarusutamakan kembali Pancasila dalam kehidupan publik.
Selanjutnya, harus dikatakan bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga. Juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.
Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan.
Pada titik ini, dari kesadaran penuh harus saya akui bahwa segala kekurangan dan kesalahan lembaga ini selama setahun lamanya merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Pelaksana. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia.
Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan.
Saya mohon pamit. "Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali" (Alexander Pope, An Essay on Man).
Salam takzim,
Yudi Latif.
[ bmw/kmps/tempo/tribunn/dtc/lip6/rol ]
" Benar (Yudi Latif mengundurkan diri)," kata Kasatgasus BPIP Widodo Ekatjahjana kepada wartawan, Jumat (8/6/2018).
"Saya mohon pamit. 'Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali'," tulis Yudi lewat akun Facebook Yudi Latif Dua.
Yudi bercerita tentang awal pembentukan badan itu yang dimulai dari Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kemudian bertransformasi menjadi BPIP per Februari 2018.
Kepala BPIP merupakan pelaksana sehari-hari. Dia berada di bawah Dewan Pengarah BPIP yang diketuai Megawati Soekarnoputri. Duduk sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD, Ketua MUI Ma'ruf Amin, Ketum PBNU Aqil Siroj, hingga Sudhamek.
Mengapa Mundur ?
Yudi Latif mengumumkan pemunduran dirinya dari jabatan sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Yudi beralasan dirinya muncur agar adanya penyegaran kepemimpinan baru di BPIP.
" Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," kata Yudi melalui keterangan tertulis yang dimuat di laman resmi Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (8/6).
Yudi diketahui adalah pejabat Kepala BPIP sejak lembaga tersebut masih bernama Unit Kerja Presiden -Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sejak 7 Juni 2017. UKP-PIP kemudian bertransformasi menjadi BPIP sejak 28 Februari 2018 ini. Yudi memundurkan diri terhitung sejak Kamis (7/6) tepat setahun sejak dirinya dilantik menjadi Kepala BPIP.
Dalam keterangan tertulis tersebut, Yudi menjelaskan BPIP tidak punya kewenangan eksekusi secara langsung. Sehingga Yudi merasa masih sedikit yang bisa dikerjakan oleh BPIP dari sekian banyak tanggung jawab yang mereka emban.
Guru Besar yang pernah belajar di Universitas Padjadjaran dan Universitas Nasional Indonesia itu mengatakan setelah setahun berjalan, BPIP baru menghabiskan anggaran senilai Rp 7 miliar. Anggaran itu ada setelah pengajuan lewat Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang menginduk kepada Sekretariat Kabinet (Setkab).
Selain kendala keuangan, kinerja BPIP sempat terhambat karena kata Yudi para Dewan Pengarah dan anggota BPIP merasa lembaga tersebut tidak memiliki hak keuangan karena harus menunggu Peraturan Presiden (Perpres).
Karena itulah lanjut Yudi para Dewan Pengarah BPIP berpikir untuk menukar bentuk dari UKP PIP menjadi BPIP. Sehingga BPIP menjadi badan tersendiri agar kewenangannya tidak lagi terbatas. Tapi kenyataannya menurut Yudi pergantian dari UKP PIP menjadi BPIP memakan waktu karena banyaknya prosedur yang harus dilalui.
Yudi menjelaskan dari sekian banyaknya kendala yang dihadapi BPIP, bukan berarti para pengurusnya tidak mengejakan apa-apa. Ia mengaku para anggota BPIP tetap semangat melaksanakan tugas untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh pelosok tanah air yang terkadang melewati batas jam kerja.
" Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok tanah air, bahkan seringkali kami tak mengenal waktu libur," ujar Yudi.
Ia menyebutkan dari serangkaian kegiatan BPIP yang sudah terlaksana merupakan inisiatif dari program pembudidayaan Pancasila dari lembaga negara lainnya. Untuk itu Yudi berterima kasih kepada pihak-pihak yang selalu aktif menanamkan Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat. Yudi mengakui bila terdapat masih banyak kekurangan dari penyelenggaraan BPIP selama tahun ini, itu murni kesalahannya sebagai kepala.
" Saya mohon pamit. Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali," kata Yudi.
Tanggapan Pengamat dan Politisi
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mendadak mundur dari jabatannya.
Pengumuman tersebut ia tulis melalui akun Facebook pribadinya di Yudi Latif Dua, Jumat (8/6/2018) sebagai berikut:
"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," begitu penggalan alasan mundurnya Yudi Latif dari BPIP.
Padahal akhir-akhir ini BPIP sedang menjadi sorotan perihal gaji tinggi yang diterima dari para pejabatnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memberikan tanggapannya.
Dilansir dari akun twitter pribadinya, @fadlizon dirinya justru memberikan apresiasi atas tindakan tersebut.
Menurut Fadli, yang dilakukan Yudi Latif adalah tindakan pancasilais yang nyata.
@fadlizon: Saya apresiasi Yudi Latief, ini baru tindakan Pancasilais yang nyata.
Sebelumnya, ucapan atas mundurnya Yudi Latif juga datang dari CEO AMI Group Azzam M Izzulhaq dan pengamat hukum tata negara Refly Harun.
@AzzamIzzulhaq: Selamat dan salut kepada Mas Yudi Latif yg memilih untuk mundur dari Kepala BPIP. Good choice, Mas!
Tak jauh berbeda dengan Azzam, Refly juga memberikan ucapan selamat lantaran menurutnya Yudi sudah cukup memberikan contoh baik.
@ReflyHZ: Yudi Latief mundur?
Saya tak kaget. Seorang moralis sprt dia tak akan betah berlama-lama di suatu lembaga semacam BPIP, yang bagi saya sendiri memang tak dibutuhkan.
Pancasila harus hidup dari masy scr bottom up, tidak top down dari negara.
Negara cukup memberi contoh baik. Salut Yudi.
Berikut curhatan Yudi Latif lewat surat terbukanya di medsos :
TERIMA KASIH, MOHON PAMIT
Salam Pancasila!
Saudara-saudaraku yang budiman,
Hari kemarin (Kamis, 07 Juni 2018), tepat satu tahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)--yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar.
Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah. Mengapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun.
Selain itu, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.
Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri. Mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan. Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui.
Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Terima kasih besar pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan. Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok tanan air; bahkan seringkali kami tak mengenal waktu libur. Kepadatan kegiatan ini dikerjakan dengan menjalin kerjasama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga. Suasana seperti itulah yang meyakinkan kami bahwa rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme.
Eksistensi UKP-PIP/BPIP berhasil bukan karena banyaknya klaim kegiatan yang dilakukan dengan bendera UKP-PIP/BPIP. Melainkan, ketika inisiatif program pembudayaan Pancasila oleh lembaga kenegaraan dan masyarakat bermekaran, meski tanpa keterlibatan dan bantuan UKP-PIP/BPIP.
Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam mengarusutamakan kembali Pancasila dalam kehidupan publik.
Selanjutnya, harus dikatakan bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga. Juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.
Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan.
Pada titik ini, dari kesadaran penuh harus saya akui bahwa segala kekurangan dan kesalahan lembaga ini selama setahun lamanya merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Pelaksana. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia.
Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan.
Saya mohon pamit. "Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali" (Alexander Pope, An Essay on Man).
Salam takzim,
Yudi Latif.
[ bmw/kmps/tempo/tribunn/dtc/lip6/rol ]