Demi Menghemat Rp 6 Triliun, Ahok akan Pangkas 40% PNS DKI

JAKARTA, BLOKBERITA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat, ada 40 persen pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang belum dapat bekerja dengan baik. Dengan demikian, ia akan terus melakukan reformasi birokrasi dengan menurunkan jabatan menjadi staf bagi pejabat-pejabat yang dianggap tidak bisa bekerja dengan baik.

Sebab, selama ini para pejabat eselon kerap menganggap posisinya aman dan tidak bisa turun pangkat. Kini, Basuki mengubah stigma itu. 

" Saya tadi baru analisis, 40 persen PNS DKI ini kerjanya ngaco, enggak benar," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (11/6/2015).

Bahkan, ia berharap dapat memecat secara perlahan 40 persen PNS DKI yang bekerja tidak efektif ini. Evaluasi selama enam bulan terakhir menjadi acuan.

" Nah kalau saya bisa buang 40 persen pegawai ini, saya bisa hemat anggaran sampai Rp 6 triliun. Makanya saya selalu berharap, kapan orang ini dikeluarin pelan-pelan gitu," kata dia.  

Suami Veronica Tan itu meyakini akan membuat kebijakan yang lebih keras lagi. Apabila ada pejabat yang dijadikan staf lantas masih bandel atau tidak bisa bekerja dengan baik, maka tunjangan kinerja daerah (TKD) akan dipangkas.

Dengan demikian, hanya gaji pokok yang akan diterima olehnya. Sebab, jika menjadi staf, pegawai itu masih bisa mendapat gaji ditambah TKD yang jumlahnya mencapai Rp 12 juta tiap bulan.

Basuki enggan memberikan uang rakyat itu hanya untuk gaji pegawai malas. Ia mengaku sudah mempelajari hal ini secara hukum. Kebijakan pemberian TKD berada di tangan gubernur.

" Kalau TKD dipangkas, paling dia bawa pulang gaji Rp 2 jutaan. Nah, saya yakin, cepat atau lambat, dia berhenti sendiri. Namun, buat yang korup, mereka sih santai saja dijadikan staf karena sudah kaya. Ya sudah, saya bilang, 'Kamu sudah kenyang, jangan ganggu saya lagi deh'. Nah, saya yakin bisa kurangi 50 persen saja atau 40 persen PNS DKI," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.  

Sejumlah Pejabat Diganti

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membenarkan bahwa pada pekan depan akan ada pergantian terhadap sejumlah kepala dinas yang mengepalai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun ia belum mau menyebut kepala dinas mana saja yang akan diganti.

Yang pasti, kata Djarot, ia dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam waktu dekat akan melakukan wawancara dengan sejumlah calon kepala dinas yang baru.

Calon kepala dinas diambil dari para pejabat eselon III yang baru saja naik tingkat ke eselon II. 

" Ya (akan ada pergantian), tetapi mau wawancara dulu. Saya sudah diskusi sama Pak Gubernur untuk wawancara mereka. Akan diatur nanti apakah bersamaan atau bergantian. Sebelum puasa nanti dilakukan," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Djarot mengatakan tidak ada kriteria khusus terhadap pejabat yang nantinya akan menempati posisi sebagai kepala SKPD. Yang penting, ujar dia, pejabat tersebut adalah orang yang jujur dan mau bekerja keras.

" Poin pentingnya jujur dan kerja keras. Selama ini masih banyak yg belum seperti itu," kata Djarot.

Isu terhadap pergantian sejumlah pejabat kepala SKPD mulai menguat di lingkungan Balai Kota. Hal itu menyusul diangkatnya 30 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan yang sebelumnya berada di eselon III menjadi eselon II.     

[ bmw / kmps ]