Polri Bentuk Satgas Anti-SARA

BLOKBERITA, JAKARTA -- Kejahatan yang berkembang di media sosial (medsos) seperti hoaks, SARA, dan provokasi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan diantisipasi. Pengawasan akan digencarkan. Masyarakat pun diimbau agar bijak berinteraksi di media sosial.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal M Iqbal menegaskan Polri telah diberi amanat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menangani kasus kejahatan melalui medsos seperti hoaks.

Untuk itu, Biro Multimedia Divisi Humas, Direktorat Siber Bareskrim Polri, dan Baintelkam Polri terus menggencarkan pengawasan di media sosial.

" Tiga jabatan ini akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi dan mengayomi masyarakat dengan cara preemptive dan preventif," ujar Iqbal

Polri juga akan mendorong KPU agar bersama-sama membuat nota kesepahaman untuk mengikat para kontestan yang ikut pilkada untuk menggunakan medsos secara sehat.

Dalam konteks yang sama, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan, dengan berkaca pada fenomena pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, ketika media sosial marak digunakan sebagai wadah menggiring opini berbau SARA, Polri akan mengantisipasi hal tersebut.

Patroli siber pun dilakukan 24 jam setiap hari. Patroli itu juga ditingkatkan polda dan polres. Ketika mendapatkan hal-hal negatif, mereka langsung melakukan profiling untuk mengetahui siapa yang membuat dan menyebarkan konten tersebut.

"Lalu kami akan mengecap 'hoax' pada konten itu, resmi dari Divisi Humas Polri. Kemudian kita sebar luaskan bahwa itu adalah hoaks dan tidak perlu disebarluaskan lagi oleh masyarakat," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, jika hal tersebut tak juga diindahkan dan penyebar konten sudah tidak bisa dibina lagi, Polri pun tak segan-segan untuk menindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Hargai Perbedaan

Sebanyak 171 pilkada, baik pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota, akan dilaksanakan di seantero Tanah Air pada 2018. Dalam kaitan itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pilkada tersebut tidak memecah kerukunan yang telah berjalan selama ini.

"Saya titip, negara ini negara besar. Jangan sampai pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, apalagi nanti menginjak Pemilihan Presiden 2019, jangan sampai pilihan berbeda karena demokrasi yang kita jalankan menjadi pecah, tidak rukun lagi," ucap Presiden saat memberikan sambutan pada Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-51 Angkatan Muda Siliwangi di Gedung Merdeka, Kota Bandung, kemarin.

Presiden juga mengingatkan, perbedaan yang muncul jangan sampai menghilangkan persaudaraan sebagai bangsa.

"Kita merupakan saudara sebangsa dan setanah air, silakan pilih pemimpin negara yang paling baik. Setelah itu, kita kembali jadi saudara sebangsa setanah air. Jangan sampai tidak saling sapa tetangga, antarkampung, antarteman, jangan!" tegas Presiden.

Presiden tidak menginginkan negara hancur akibat perselisihan. "Kalau ada gesekan sedikit, segera selesaikan. Jangan seperti Afghanistan, sudah 40 tahun (konflik) tak terselesaikan," Presiden berpesan kembali. (bazz/MI)