Survei: Lebih dari 50 % Tak Pilih Jokowi jika Pemilu Digelar Bulan September

BLOKBERITA, JAKARTA -- Hampir 50 persen dari 800 masyarakat tidak akan memilih Joko Widodo ( Jokowi), jika Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dilakukan pada bulan lalu.
Hasil ini diketahui berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) pada 8 hingga 27 September 2017. Survei dilakukan di delapan kota yakni Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Jakarta kecuali Kepulauan Seribu.
Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka. Adapun margin of error (MoE) sekitar 3,5 persen.
"Kami juga menanyakan tentang pilihan Presiden bila pemilu dilakukan di hari saat pertanyaan diajukan. Responden yang memilih Jokowi 44,9 persen, sementara yang memilih opsi jawaban selain Jokowi ada 48,9 persen, dan sisanya tidak menjawab," kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (8/10/2017).
Hendri melanjutkan, sejumlah nama yang muncul dari responden di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Selain itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut Hendri, hasil survei tersebut juga berpengaruh terhadap pilihan partai politik di 2019.
"Hanya 41,3 persen responden yang mengaku akan memilih partai politik pengusung Jokowi pada 2019 nanti, 53,5 persen menjawab tidak akan memilih, sementara sisanya memilih untuk tidak menjawab," kata Hendri.

Keluhkan Kondisi Ekonomi

Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei terkait kebijakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) selama tiga tahun masa kepemimpinannya.
Survei dilakukan di delapan Kota, yakni Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Jakarta kecuali Kepulauan Seribu. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka yang melibatkan 800 responden.
Survei dilakukan sejak 8 hingga 27 September 2017. Adapun margin of error (MoE) sekitar 3,5 persen.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menyampaikan, berdasarkan hasil survei diketahui bahwa masyarakat masih mengeluhkan masalah terkait ekonomi ketika ditanya melalui pertanyaan terbuka soal kondisi Indonesia saat ini.

" Masalah ekonomi, kebutuhan pokok, BBM, dan listrik mahal 55,4 persen (dikeluhkan masyarakat), masalah kebutuhan lapangan pekerjaan 14,1 persen," kata Hendri melalui keterangan tertulisnya, Minggu (8/10/2017).
Sementara masyarakat yang menyoroti persoalan korupsi sebesar 3,9 persen, peredaran narkotika sebanyak 3,3 persen, dan seputar maraknya berita bohong atau hoax terkait SARA sebanyak 2,5 persen.
" Responden yang menjawab tidak tahu ada 7,6 persen, sisa responden lainnya menyebutkan hal lain selain yang disebutkan di atas," kata dia.
Ketika disingung soal kepuasan dan Janji Jokowi-Jusuf Kalla (JK), kata Hendri, sebanyak 55,7 persen responden merasa puas dengan pemerintahan Jokowi-JK.
Sementara itu, 43,3 responden menjawab tidak puas. Selebihnya, tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.

Hendri menjelaskan, kepuasan masyarakat selama kepemimpinan Jokowi dipengaruhi beberapa hal, di antaranya terkait pembangunan infrastruktur dan bantuan kesehatan serta pendidikan.
" Pembangunan infrastruktur (sebesar) 32,7 persen dan bantuan kesehatan serta pendidikan 16,3 persen adalah dua alasan teratas puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK," kata Hendri.
Sementara ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK dipengaruhi soal stabilitas harga kebutuhan pokok.
" Kebutuhan pokok yang naik atau mahal dijawab 22,7 persen dan janji yang belum ditepati sebanyak 8,5 persen merupakan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan," kata Hendri.

Sebelumnya, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) juga merilis hasil survei yang menyoroti tiga tahun pemerintahan Jokowi.
Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.220 penduduk, mayoritas publik merasa puas atas kinerja Presiden Jokowi.
"Angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi September 2017 sebesar 68 persen," kata Djayadi di Kantor SMRC, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

[ mrbin / kmps /tribunn ]