Freedom for Catalonia, Pemimpin Catalunya Ingin Dunia Mengenali Republik Catalan
https://kabar22.blogspot.com/2017/10/freedom-for-catalonia-pemimpin.html
"Catalunya mengembalikan kedaulatannya hari ini," bunyi dokumen tersebut, yang disebut "Deklarasi Perwakilan Catalunya", seperti dilansir Reuters pada Rabu (11/10).
"Kami meminta semua negara bagian dan organisasi internasional untuk mengenali Republik Catalan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kami meminta pemerintah Catalan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan dan sepenuhnya efektif deklarasi kemerdekaan ini dan tindakan yang tercantum dalam undang-undang transisi yang mendirikan republik ini," sambungnya.
Sebelum menyampaikan deklarasi kemerdekaan, Puigdemont menyatakan masyarakat Catalunya berhak untuk merdeka dari Spanyol, dan mendesak pemerintah Spanyol untuk menghormati pilihan warga Catalunya.
Terkait dengan realisasi dokumen kemerdekaan itu, Puigdemont menuturkan untuk sementara waktu dia akan menunda realisasi dokumen itu. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan dialog dengan pemerintah Spanyol.
"Saya berasumsi, bahwa Catalunya harus menjadi negara merdeka dalam bentuk republik. Saya mengusulkan untuk menunda efek deklarasi kemerdekaan untuk melakukan pembicaraan guna mencapai solusi yang telah disepakati," ungkapnya.
Pemerintah Spanyol: Deklarasi Sepihak
Kabinet Pemerintah Spanyol dilaporkan akan melakukan pertemuan pada Rabu 11 Oktober 2017 waktu setempat terkait agenda untuk merespons keputusan Catalunya memerdekakan diri. Namun Presiden Catalunya, Carles Puidgemont, melakukan tindakan yang memicu kegeraman Spanyol.
Sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (11/10/2017) pada Selasa malam, Puidgemot diketahui melakukan deklarasi kemerdekaan secara simbolik. Namun ia memutuskan untuk menundanya agar bisa membahasnya terlebih dahulu dengan Pemerintah Spanyol.
Tentu saja deklarasi ini memicu kontroversi walau 90 persen warga Catalunya memiliki untuk memisahkan diri pada referendum yang diadakan pada 1 Oktober 2017. Spanyol juga sudah mengklaim bahwa referendum itu bersifat ilegal.
“Baik Pak Puigdemont maupun orang lain tidak dapat mengklaim, tanpa kembali membahas legalitas dan demokrasi, untuk memaksakan mediasi, dialog antarkaum demokrat yang berada dalam lingkup hukum,” tegas Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria.
Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, juga telah berbicara dengan berbagai partai politik di Catalunya demi mencari dukungan saat pemerintah pusat memberikan respons terhadap deklarasi kemerdekaan Puigdemont. Tidak hanya memicu kekesalan Pemerintah Spanyol tapi juga warga Catalunya yang mendukung kemerdekaan itu disebut mengalami kekecewaan karena pidato Puigdemont yang dianggap ambigu.
Sebenarnya langkah Puigdemont itu memiliki dampak negatif dan positif. Di sisi positif, pidatonya yang diakhiri dengan klaim menunggu dialog dengan Pemerintah Spanyol itu membuat pihak otoritas Catalunya serta Madrid tidak berkonfrontasi secara langsung.
Namun di sisi negatifnya, Perdana Menteri Spanyol bisa saja mengambil langkah keras terhadap Catalunya. Langkah itu bisa dalam bentuk penghentian otonomi dan memaksa diadakannya pemilu regional yang baru. Pemerintah Catalunya disebut siap bila Spanyol melakukan hal itu dengan cara mendorong kemerdekaan tanpa persetujuan pemerintah pusat. (bmw/okezone)
Deklarasi, sekaligus penandatanganan dokumen kemerdekaan ini sendiri dilakukan setelah Puigdemont menyampaikan pidato di depan Parlemen Catalunya, yang memang sedang membahas proses melepaskan diri dari Spanyol. Mahkamah Agung (MA) Spanyol sendiri sebelumnya telah melarang bergulirnya sidang di Parlemen Catalunya tersebut.
Sementara itu, ketua Partai Alternatif Jerman (AfD), Jorg Meuthen menyatakan, pisahnya Catalunya dari Spanyol akan menyebabkan efek domino di kawasan Eropa. Dia menyebut akan banyak wilayah di Eropa yang menyuarakan kemerdekaan.
