Akbar Tanjung Bela Akom soal Bertemu dengan DPD I
https://kabar22.blogspot.com/2016/05/akbar-tanjung-bela-akom-soal-bertemu.html
NUSA DUA, BLOKBERITA -- Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung membela bakal calon ketua umum Partai Golkar
Ade Komarudin (Akom) yang tertangkap basah oleh komite etik bertemu pengurus
DPD I Kalimantan Barat di hotel Grand Melia, Kuningan Jakarta Selatan.
Akbar menilai pertemuan itu tidak perlu ditanggapi berlebihan, apalagi Akom sudah mengklarifikasi bahwa pertemuan itu tidak disengaja.
Menurut Akbar, bakal calon sesuai ketentuan panitia memang tidak boleh bertemu dengan pengurus DPD kecuali di forum sosialisasi. Namun, dalam kasus Akom, situasinya berbeda.
"Tapi kalau pertemuan itu sifatnya adalah by accident, bisa saja orang itu datang ke suatu tempat, pada saat yang sama juga ada pengurus atau seorang bakal calon di suatu tempat. Kemudian mereka berbincang-bincang. Kan itu sah saja," kata Akbar di arena Munaslub, Nusa Dua, Bali, Jumat (13/5/2016) malam.
Kondisinya menurut Akbar berbeda apabila mereka dibuktikan melakukan suatu kesepakatan bertemu dan pertemuan itu terjadi hal-hal yang sifatnya transaksional. Bila ada bukti maka bisa saja diambil sanksi sesuai kesalahannya.
Karena itu, Akbar menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan para kandidat kepada majelis etik.
"Bila ada bukti kuat tentu ada sanksi sesuai tingkat pelanggarannya," ujar Akbar. (bazz/kmps)
Akbar menilai pertemuan itu tidak perlu ditanggapi berlebihan, apalagi Akom sudah mengklarifikasi bahwa pertemuan itu tidak disengaja.
Menurut Akbar, bakal calon sesuai ketentuan panitia memang tidak boleh bertemu dengan pengurus DPD kecuali di forum sosialisasi. Namun, dalam kasus Akom, situasinya berbeda.
"Tapi kalau pertemuan itu sifatnya adalah by accident, bisa saja orang itu datang ke suatu tempat, pada saat yang sama juga ada pengurus atau seorang bakal calon di suatu tempat. Kemudian mereka berbincang-bincang. Kan itu sah saja," kata Akbar di arena Munaslub, Nusa Dua, Bali, Jumat (13/5/2016) malam.
Kondisinya menurut Akbar berbeda apabila mereka dibuktikan melakukan suatu kesepakatan bertemu dan pertemuan itu terjadi hal-hal yang sifatnya transaksional. Bila ada bukti maka bisa saja diambil sanksi sesuai kesalahannya.
Karena itu, Akbar menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan para kandidat kepada majelis etik.
"Bila ada bukti kuat tentu ada sanksi sesuai tingkat pelanggarannya," ujar Akbar. (bazz/kmps)
