Myanmar Tolak Tim Pencari Fakta PBB untuk Kasus Rohingya

BLOKBERITA, NAYPYIDAW -- Pemerintah Myanmar melarang tim pencari fakta PBB soal Rohingya memasuki negeri itu. Tim tersebut dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki dugaan pembunuhan, perkosaan hingga penganiayaan yang dilakukan tentara terhadap warga minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

“ Jika tujuan mereka mencari fakta (soal Rohingya), kami tidak akan menerima mereka masuk,” kata Kyaw Zeya, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar kepada Guardian, Jumat lalu.

Kemenlu Myanmar pada hari yang sama telah menginstruksikan kedutaan besarnya di seluruh dunia untuk tidak mengeluarkan visa bagi anggota misi pencari fakta yang disetujui PBB.

Hal ini sesuai dengan posisi pemerintahan Myanmar di bawah Aung San Suu Kyi yang menegaskan tidak akan bekerja sama dengan tim PBB untuk mencari solusi terkait penderitaan warga Rohingya.

Dalam lawatan ke Swedia bulan lalu, Suu Kyi menyebut tim pencari fakta PBB hanya akan memperuncing masalah antara kelompok nasionalis Budha dengan warga minoritas Rohingya.

Dewan Hak Asasi Manusia U.N menyetujui misi tersebut dengan konsensus pada Maret lalu sebagai tanggapan atas tekanan internasional. Pada Mei, Komite tersebut menunjuk tiga ahli hukum dan pendukung hak asasi manusia untuk memimpinnya.

Oktober lalu, tentara Myanmar meluncurkan operasi militer di daerah Rohingya di Negara Bagian Rakhine barat, menyusul pembunuhan sembilan penjaga perbatasan.

Berdasarkan keterangan saksi korban, tim penyelidik hak asasi manusia PBB dan organisasi hak independen menyebut  tentara dan polisi Mynmar membunuh dan memperkosa warga sipil dan membakar lebih dari 1.000 rumah selama operasi tersebut.

Rohingya menghadapi diskriminasi besar di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha dan merupakan sasaran kekerasan antar-komunal pada 2012 yang menewaskan ratusan orang dan menyebabkan sekitar 140.000 orang  terusir dari rumah mereka ke kamp-kamp pengungsian.

Pejabat Myanmar menegaskan mereka akan mengatasi masalah tersebut. Wakil Menlu Kyaw Tin mengatakan bahwa pemerintah mematuhi dan menerapkan rekomendasi yang dibuat oleh sebuah komite penasihat yang ditunjuk oleh Suu Kyi dan dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal U.N Kofi Annan.

Namun para pengkritik menilai prakarsa pemerintah tidak dapat menghasilkan solusi yang adil tentang Rohingya karena beberapa orang disebut terlibat bias.

Myanmar Ingin Usir Etnis Rohingya

Pelapor khusus PBB mengenai masalah hak asasi manusia atau HAM di Myanmar, Yanghee Lee mengatakan pemerintah Myanmar berniat mengusir seluruh warga etnis Rohingya dari negara itu. Caranya, dengan operasi militer, melakukan tindakan kekerasan, dan pemerkosaan.

Yanghee Lee mengatakan tindakan penindasan dan kekerasan terhadap warga etnis Rohingya sudah berlangsung lama di negara itu.

Dalam penjelasannya kepada Dewan HAM PBB, Yanghee Lee mengatakan sejumlah bukti menunjukkan tindakan pemerintah mencoba menghalau warga Rohingya keluar dari Myanmar.

” Berdasarkan hasil survei menunjukkan pemerintah Myanmar mungkin mencoba mengusir seluruh penduduk etnis Rohingya tanpa terkecuali dari negara itu,” kata Lee, seperti yang dilansir Reuters, Selasa, 14 Maret 2017.

Operasi militer terhadap etnis Rohingya berlangsung sejak Oktober 2016 di utara Rakhine. Operasi itu untuk membalas serangan kelompok militan ke pos keamanan di perbatasan.

Militer Myanmar meluncurkan tindakan keras di utara negara bagian Rakhine setelah sembilan polisi tewas pada 9 Oktober 2016. Sejak saat itu, sekitar 75 ribu warga etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Investigasi PBB juga menemukan, selama operasi tersebut, wanita Rohingya diperkosa oleh tentara Myanmar, sementara bayi dibunuh dengan kejam.

Lee menyuarakan rekomendasi kepada Dewan HAM PBB agar membentuk penyelidikan tingkat tinggi PBB yang beranggotakan Komisi Penyelidikan (COI) untuk menyelidiki kasus penganiayaan terhadap Rohingya yang terjadi pada 2012 dan 2014.

Komisi Penyelidikan dapat didirikan sebelum sesi konferensi Dewan HAM PBB berakhir pada akhir Maret ini. Namun usul Lee belum mendapatkan dukungan negara utama, yakni Uni Eropa yang khawatir penyelidikan PBB akan menggugat kemajuan demokrasi yang dicapai oleh Myanmar.



Para Peraih Nobel Kritik Aung San Suu Kyi Soal Rohingya

Sebanyak 13 peraih Nobel dan 10 tokoh dari berbagai profesi mengirim surat terbuka ke Dewan Keamanan PBB untuk mengkritik pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam menyelesaikan masalah etnis minoritas Rohingya dan mengingatkan tentang tragedi pembasmian etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Surat terbuka ditandatangani 13 peraih Nobel yakni Muhammad Yusuf, Uskup Desmond Tutu, Malala Yousafzai, Jose Ramos Horta, Tawakul Karman, Shirin Ebadi, Betty Williams, Mairead Maguire, Oscar Arias, Jody Willliams, Leymah Gbowee, Sir Richard J. Roberts, dan Elizabeth Blackburn.

Adapun 10 tokoh itu adalah Emma Bonino, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Paul Polman, Mo Ibrahinm, Richard Curtis, Alaa Murabit, Jochen Zeitz, Kerry Kennedy, dan Romano Prodi.

Dalam surat terbuka mereka, yang diunggah di Guardian, 1 September 2017,  peraih Novel dan aktivis itu menyatakan serangan militer Myanmar telah membunuh ratusan orang termasuk anak-anak, pemerkosaan terhadap perempuan, pembakaran rumah dan penangkapan terhadap warga sipil secara semena-mena.

"Akses organisasi bantuan kemanusian hampir sepenuhnya ditolak, menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat mengerikan di kawasan yang sudah sangat melarat," tulis surat terbuka itu.

"Sejumlah pakar internasional telah mengingatkan potensi genosida. Yang terjadi baru-baru ini menandai tragedi masa lalu_Rwanda, Darfur, Bosnia, Kosovo. Jika kita gagal mengambil tindakan, jika mereka tidak tewas ditembak, maka orang-orang itu tewas akibat menderita kelaparan parah."

Para peraih Nobel dan tokoh serta aktivis ini menilai pemerintah Myanmar bertindak sangat tidak proporsional dalam menyelesaikan masalah Rohingya.

Rohingya sebagai etnis minoritas memiliki populasi 1 juta orang di Myanmar. Mereka hidup sudah beberapa generasi di Myanmar, tapi mereka diperlakukan seperti imigran gelap dan kewarganegaraannya ditolak. Mereka telah mengalami persekusi bertahun-tahun oleh pemerintah dan kelompok nasionalis Budha.

Bentrokan berdarah yang diawali serangan kelompok pemberontak Rohingya ke sedikitnya 30 kantor polisi dan beberapa markas tentara di Rakhine, Myanmar, dibalas oleh militer Myanmar dengan operasi militer yang dinamai menumpas ekstrimis.

Bentrokan yang diklaim terburuk sejak 5 tahun terakhir, membuat gelombang pelarian etnis Rohingya ke perbatasan Bangladesh. Dan mereka tewas saat menyeberang ke Bangladesh terutama anak-anak dan perempuan.

Para aktivis HAM dan lembaga kemanusiaan internasional menilai Aung San Suu Kyi i tidak tegas bersikap atas penderitaan yang dialami Rohingya. Baru-baru ini malah kantor penasehat putri Jenderal Aung San, tokoh reformasi Myanmar, ini  menuding LSM internasional mendanai milisi Rohingya.  (bmw/reuters/guardian/tempo/AP/yon dema)