Pengamat: Kebijakan Jokowi Tidak Berpihak Kepada Kepentingan Rakyat

BLOKBERITA -- Pengamat kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo, mengkritisi kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) teramat tidak memihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.

" Justru kebijakan-kebijakan tersebut malah mengarah kepada upaya penguatan kekuasaan dan lebih memberikan kemudahan kepada pihak korporasi atau pemodal dalam mengendalikan berbagai kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat," ujar Sudarsono kepada Harian Terbit di Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Sudarsono menjelaskan, pemerintah sepertinya tidak mempunyai kepemimpinan yang mumpuni, tidak mempunyai visi yang jelas dan solusi yang cepat serta strategi yang tepat untuk menanggulangi berbagai macam persoalan bangsa khususnya yang saat ini sedang terjadi.

" Ketidakadilan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia dinilai masih sangat memprihatinkan seperti penangkapan ulama dan para aktivis. Juga tak kalah pentingnya kasus reklamasi yang jelas-jelas melanggar hak rakyat yang dijamin konstitusi UUD 1945 karena reklamasi telah melepaskan hak penguasaan negara atas bumi Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kepada pengusaha properti. Hal tersebut tentu melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945," kritiknya.

Selain itu sejumlah kebijakan lainnya justru sangat merugikan bangsa Indonesia. Ini terlihat kebijakan pemerintah dalam menangani  konglomerat hitam yang telah meraup triliunan rupiah uang negara tanpa adanya tindakan hukum yang memuaskan.

Sehingga menurut Sudarsono, dampak luas dari kebijakan dan persoalan-persoalan tersebut, rakyat semakin susah dan terjepit. Di era kepemimpinan  Presiden Jokowi ini juga tercatat merupakan era Presiden Indonesia yang paling hobi menaikan harga, mencabut subsidi dan menambah utang negara.

Rakyat dipaksa untuk dapat menutupi kebutuhan sehari-harinya, di tengah kegagalan pemerintah dalam mengendalikan berbagai macam kebutuhan harga bahan pokok dan ini menambah penderitaan kesengsaran rakyat.

" Jadi jika berbicara soal keadilan dan keberpihakan kepada rakyat pada hari ini maka keadilan yang mana yang berpihak kepada rakyat? Ini sudah gawat," p