Pengamat: Kebijakan Jokowi Tidak Berpihak Kepada Kepentingan Rakyat

BLOKBERITA -- Pengamat kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo, mengkritisi kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) teramat tidak memihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.

" Justru kebijakan-kebijakan tersebut malah mengarah kepada upaya penguatan kekuasaan dan lebih memberikan kemudahan kepada pihak korporasi atau pemodal dalam mengendalikan berbagai kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat," ujar Sudarsono kepada Harian Terbit di Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Sudarsono menjelaskan, pemerintah sepertinya tidak mempunyai kepemimpinan yang mumpuni, tidak mempunyai visi yang jelas dan solusi yang cepat serta strategi yang tepat untuk menanggulangi berbagai macam persoalan bangsa khususnya yang saat ini sedang terjadi.

" Ketidakadilan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia dinilai masih sangat memprihatinkan seperti penangkapan ulama dan para aktivis. Juga tak kalah pentingnya kasus reklamasi yang jelas-jelas melanggar hak rakyat yang dijamin konstitusi UUD 1945 karena reklamasi telah melepaskan hak penguasaan negara atas bumi Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kepada pengusaha properti. Hal tersebut tentu melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945," kritiknya.

Selain itu sejumlah kebijakan lainnya justru sangat merugikan bangsa Indonesia. Ini terlihat kebijakan pemerintah dalam menangani  konglomerat hitam yang telah meraup triliunan rupiah uang negara tanpa adanya tindakan hukum yang memuaskan.

Sehingga menurut Sudarsono, dampak luas dari kebijakan dan persoalan-persoalan tersebut, rakyat semakin susah dan terjepit. Di era kepemimpinan  Presiden Jokowi ini juga tercatat merupakan era Presiden Indonesia yang paling hobi menaikan harga, mencabut subsidi dan menambah utang negara.

Rakyat dipaksa untuk dapat menutupi kebutuhan sehari-harinya, di tengah kegagalan pemerintah dalam mengendalikan berbagai macam kebutuhan harga bahan pokok dan ini menambah penderitaan kesengsaran rakyat.

" Jadi jika berbicara soal keadilan dan keberpihakan kepada rakyat pada hari ini maka keadilan yang mana yang berpihak kepada rakyat? Ini sudah gawat," p
View

Related

HEADLINES 6847647502451420093

Posting Komentar

Follow us

Terkini

Ketum PPP, Romahurmuziy Terjaring OTT KPK di Jatim

BLOKBERITA, JAKARTA -- Ketua Umum PPP Romahurmuziy terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti dikutip Antara, penangkapan dilakukan di Kantor Wilayah Kemente...

Ruang Kerja Menag dan Sekjen Kemenag di Segel KPK

BLOKBERITA, JAKARTA  -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel dua ruangan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019). Salah satu ruangan yang disegel adalah ruang Mente...

Teroris di Masjid Selandia Baru sudah Rencanakan 3 Bulan Sebelumnya

BLOKBERITA, CHRISTCHURCH -- Pelaku teror di masjid Selandia baru, Brenton Tarrant ternyata sudah merencanakan jauh hari 3 bulan sebelumnya untuk melakukan aksinya di Masjid Al Noor, Christchurch, Se...

Terjerat Narkoba, Andi Arief akan Mundur dari Partai Demokrat

BLOKBERITA, JAKARTA --  Andi Arief terjerat kasus narkoba dan hingga kini masih menjalani proses hukum. Atas kasusnya itu, Andi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wase...

Sebaris Prosa Apologi Sri Mulyani: Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Utang

BLOKBERITA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab tudingan terhadap dirinya dan pemerintah umumnya terutama soal utang. Isu ini mencuat menjelang Pilpres yang digelar April mendatang. Kubu pena...

IHSG Menguat, Ditutup pada level 0,09%

BLOKBERITA, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mantap menguat pada awal perdagangan hari pertama di bulan Februari, Jumat (1/2/2019). Berdasarkan data Bloomberg, IHSG menguat 0,54% ata...

Facebook

Quotes



















.

.

ads

loading...

Connect Us

loading...
item