Negeri Galau

BLOKBERITA -- Koordinasi dan data ternyata masih sangat parah. Pemerintah pun bingung sendiri, dan 5 pekerja ilegal dari Cina ditangkap provost TNI AU.

Dua masalah serius terkuak dalam sepekan terakhir ini. Pertama adalah data-data statistik antar kementerian tidak ada yang cocok, dan koordinasi antar-instansi kacau. Akibatnya paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah gagal mengendalikan tingkat inflasi, dan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung kacau karena masalah peruntukan lahan belum final.

Gara-gara tak berdasarkan data yang akurat, kebijakan ekonomi pemerintah meleset dari target. Inflasi Maret lalu bahkan mencapai 0,19% atau tertinggi dibandingkan periode yang sama dalam 6 tahun terakhir. Inflasi rata-rata Maret pada periode ini adalah 0,05%. Pada Februari, BPS bahkan mencatat deflasi 0,09%.

Penyumbang terpenting, menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Marto, adalah 6 komoditas pangan seperti beras, bawang merah dan putih, dan daging ayam dan sapi. Nah memang, karena kebijakan ekonomi pemerintah di bawah Jokowi adalah membuat harga pangan lebih terjangkau.

Hal ini menunjukkan sebelas paket kebijakan ekonomi pemerintah tak berdampak apa-apa bagi perekonomian nasional. Apalagi bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa inflasi Indonesia pada 2015 adalah yang tertinggi dari Top 5 negara Asean: Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Inflasi keempat negara ini masing-masing minus 0,6%, 2,7%, 1,5%, dan 0,85%.

Dampak lain dari kekacauan internal pemerintah, terutama dalam soal koordinasi, adalah ditangkapnya lima pekerja ilegal dari Cina oleh provost TNI AU di pangkalan udara militer Halim Perdanakusuma. Mereka ditangkap ketika sedang melakukan pengeboran untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Mereka adalah pekerja lapangan yang hanya menjalankan perintah dari perusahaan. Maka secara logis, yang paling bertanggungjawab adalah menteri BUMN sebagai pemrakarsa proyek raksasa tersebut.

Lucunya, Menteri Perhubungan Ingnasius Jonan tampak terkejut. Menurutnya, TNI AU memang belum pernah mengizinkan lahannya dilintasi oleh proyek kereta yang didanai dan dikerjakan oleh Cina tersebut. Maka, menurut Jonan, izin pembangunannya juga belum ada.

Bisa jadi, inflasi dan penangkapan pekerja ilegal dari Cina adalah fenoma gunung es dari kekacauan koordinasi dan data pemerintah. Maka berbagai ambisi besar pemerintah seperti menjadikan Indonesia poros maritim dunia, pusat logistik Asean, pusat energi digital Asia, dan lain sebagainya bakal sekadar menjadi ambisi. Indonesia pun bakan kian disoroti dunia sebagai negeri bingung. (Inrev)