Panama Papers: Pers vs Kerakusan Kapitalisme

BLOKBERITA -- Dunia seolah tersentak ketika sekitar 11,5 juta dokumen firma hukum Mossack Fonseca bocor ke publik. Mossack Fonseca yang bergerak dalam bisnis membantu klien membentuk perusahaan di sebuah wilayah bebas pajak ini, menjadi salah satu alat yang digunakan oleh para pencoleng pajak agar kekayaannya tidak terdeteksi oleh negara. Para pesohor yang bergelimang uang itu banyak memanfaatkan jasa Mossack fonseca agar harta mereka tidak dipotong oleh negaranya masing masing. Meski mereka tahu bahwa Pajak yang dipungut oleh negara juga kembali ke warga negara, namun  rakusnya sistim kapitalis yang begitu mengagungkan aset pribadi mampu membuat mereka lupa sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah lingkungan masyarakat.

Ketika keinginan untuk selalu menumpuk harta tanpa harus berbagi menjadi begitu tinggi maka cara cara mengamankannya pun menjadi prioritas utama hingga muncullah kejahatan pencucian uang dari hasil cara cara kotor untuk mendapatkan harta tersebut. Para pelaku bisnis sudah lupa bahwa terkumpulnya modal yang tidak seimbang pada sebagian golongan akan memunculkan ketimpangan dan kejahatan.

Apa yang dilakukan para  pencoleng melalui Mossack Fonseca menyadarkan kita betapa banyak harta yang mereka gelapkan yang seharusnya bisa untuk proses pembangunan negaranya. Namun anehnya banyak di antara mereka yang disebut dalam dokumen tersebut,  adalah pejuang pejuang demokrasi yang meneriakkan pemerataan dan kesejahteraan sosial di negara masing-masing. Inikah kebusukan Kapitalisme yang sanggup menciptakan ribuan kaum munafik demi mengumpulkan harta?

Kapitalisme akan menyuburkan Firma semacam Mossack Fonseca karena mereka mempunyai pasar yaitu orag orang yang rakus harta untuk menumpuknya tanpa harus dipotong oleh negara melalui pajak.

Kita layak berterima kasih bahwa di dunia yang serba main telikung ini kita masih mempunyai lembaga yang disebut Pers. Bocornya dokumen dari panama ini juga tak lepas dari peranan International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang mengumpulkan dan menginvestigasi  dokumen yang meng hebohkan ini. Tanpa keterlibatan pers sebagai lembaga independent kemungkinan untuk meredam kerakusan kapitalisme menjadi kecil karena semua elemen demokrasi kecuali pers sudah terkendali oleh Kapitalisme.

Meski masih perlu diteliti kebenarannya secara hukum namun apa yang telah dilakukan ICIJ bisa menjadi indikasi bagi setiap penegak hukum di negara negara tempat orang orang yang disebut dalam dokumen itu, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Biar bagaimanapun kejahatan ekonomi seperti pencucian uang ini biasanya berbanding lurus dengan cara cara ilegal dalam proses transaksinya. Dan itu tidak jauh dari kolusi, Suap dan tentunya Korupsi. (bass / dtc)