Posisi JK Semakin Kuat dengan Pencopotan Buwas?

BLOKBERITA -- Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Budi Waseso, akhirnya digantikan Komjen Anang Iskandar.

Dalam dua hari terakhir ini, kabar pencopotan Buwas sebagai Kabareskrim menjadi sorotan publik. Buwas dicopot terkait tindakannya membongkar kasus dwelling time dan korupsi di Pelabuhan. Disebutkan, ada tokoh kakap yang tak ingin usaha gelapnya di pelabuhan terbongkar dengan tindakan Buwas.

Ada analisa, pencopotan Buwas ini, paling tidak mengindikasikan dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama, Presiden Joko Widodo memang lemah terhadap tekanan dari kiri dan kanan, yang meminta agar penyidikan kasus-kasus itu dihentikan.

Kemungkinan kedua, bisa jadi ada elemen pemerintahan yang memang diduga "terlibat" dalam kasus-kasus yang ditangani Buwas.

Analisa ini kemudian diperkuat dengan pernyataan beberapa elit di kekuasaan. Dengan demikian, patut diduga, pihak-pihak yang menginginkan pencopotan Budi Waseso sebagaimana disampaikan elit karena terganggu atas langkah pemberantasan korupsi.‎

Pada akhirnya pencopotan Buwas dari Kabareskrim ini dinilai membahayakan langkah penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, dan juga mengancam tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dalam konteks peta politik dan peta kekuataan, ada yang menilai bahwa pencopotan Buwas ini semakin mengindikasikan bahwa Jokowi lemah. Jokowi rapuh ketika harus berhadapan dengan Jusuf Kalla, yang kabarnya mengingingkan pergantian Buwas karena mau menempatkan orang dekatnya di posisi Kabareskrim. Dikabarkan juga bahwa orang dekat JK di internal polisi tersebut ikut memberi jasa dengan berhasil memasangkan JK sebagai wapres-nya Jokowi.

Dalam konteks ini juga dipahami bahwa ke depan, posisi JK akan semakin kuat.

Tentu saja, pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan analisa, prediksi maupun dugaan ini.

Fatal

Kasus pencopotan Budi Waseso akan berakibat fatal. Hal ini bisa jadi akan terjadi pembangkangan nasional yang dilakukan Polri.

Demikian disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. TB Hasanuddin beralasan, ketika Budi Waseso melakukan penyelidikan bahkan penangkapan terhadap pimpinan KPK, publik masih bersikap pro dan kontra. Ketika Budi Waseso mulai menyelidiki kasus sapi, kasus gedung olahraga Gede Bage di Bandung, publik masih menganggap bahwa itu masih dianggap masalah teri .

"Tapi publik mulai menaruh harapan ketika Buwas masuk ke Pertamina, apalagi berani masuk ke Pelindo II," kata TB Hasanuddin, Kamis malam (3/9).

Menurut TB Hasanuddin, kasus Pelindo ternyata membuat gerah beberapa pejabat tinggi negara dan kemudian mereka membuat skenario yang dilaporkan kepada Presiden bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Budi Waseso akan mengakibatkan kurs dolar naik, ekonomi melambat dan lain-lain. Padahal justru kebalikannya, pemberantasan korupsi itulah yang akan membuat investor berani menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kalau pencopotan Buwas dipaksakan maka tak akan ada lagi jenderal polisi yang mau menduduki jabatan seperti ini, karena jangan-jangan bernasib yang sama dengan Buwas. Kami berharap agar pemerintah hati-hati mencopot pejabat negara karena ada prosedur yang harus diikuti, bukan semata-mata hak prerogatif atau kekuasaan saja," demikian TB Hasanuddin.

Belakangan, jelang Kamis tengah malam, akhirnya terjawab siapa yang akan dilantik menjadi Kepala Bareskrim Polri. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan Komjen Anang Iskandar menggantikan Komjen Budi Waseso (Buwas). Buwas sendiri akan menempati posisi yang ditinggalkan Anang, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

[ bin/ rmol ]