Pelantikan Wakapolri BG yang 'Sunyi-Senyap'

 

JAKARTA, BLOKBERITA -- Suasana di Markas Besar Polri Rabu petang tadi tak ada yang istimewa. Padahal dari kabar yang beredar, ada prosesi luar biasa yang telah berlangsung, yakni pelantikan orang nomor dua di kepolisian. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sudah memastikan akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai pendampingnya.

Berbekal informasi minim soal pelantikan yang sudah dikonfirmasi Badrodin di Kompleks Parlemen pada siang hari, awak media kemudian mulai mendatangi gedung utama Mabes Polri untuk meliput prosesinya. Namun, yang didapati hanyalah pintu yang terkunci dan hanya bisa dimasuki anggota polisi.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso dan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Anton Charliyan terlihat memasuki gedung. Namun, keduanya tidak memastikan proses pelantikan Budi telahm akan atau tengah berlangsung.

Tak lama menunggu, pada sekitar pukul 14.15 WIB, Anton keluar dari gedung dan nampak siap menghadapi awak media. Dia menjelaskan, proses pelantikan Budi Gunawan sudah berlangsung dan dimulai pada sekitar 14.00 WIB. Artinya, prosesi pelantikan bahkan tak mencapai 30 menit.

Anton menampik institusinya sengaja merahasiakan proses pelantikan ini. Pasalnya, upacara tersebut, menurutnya, dilakukan secara sederhana.

"Tidak ada apa-apa. Ini rahasia. Ini mekanismenya. Ini adalah internal rumah tangga polri. Ini kesepakatan bersama," kata Anton kepada wartawan yang kecewa tidak bisa meliput.

Menurutnya, Polri pun kebingungan karena selalu mendapat kritik dalam setiap kegiatannya. " Mewah salah, sederhana salah. Ini sudah kesepakatan bersama," ujar dia.

Prosesi pelantikan biasanya dilakukan secara terbuka untuk media. Misalnya, pada upacara pelantikan Anton sebagai Kepala Divisi Humas menggantikan Inspektur Jenderal Ronny Sompie, Polri bahkan mengundang media untuk meliput acara kekeluargaan yang diselenggarakan setelahnya.

Namun, pada saat melantik pejabat yang posisinya lebih tinggi dan disorot masyarakat, Polri justru memutuskan sebaliknya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Pane yang berada di lokasi pun mengritik keputusan ini. "Mestinya tidak perlu sembunyi-sembunyi, agar masyarakat tahu punya Kapolri baru," kata dia. Walau demikian, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa.

Pemilihan Budi Gunawan sebagai Wakapolri memang mengundang polemik. Pasalnya, Budi Gunawan sempat disangka terlibat tindak pidana gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan kasusnya hingga kini masih belum tuntas.

Seorang perwira di lingkungan Markas Besar Polri sebelumnya mengatakan kepada CNN Indonesia, Budi Gunawan sengaja "disimpan" agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
 " Dan dia juga kan sudah batal jadi Kapolri, lebih baik jangan ditanyai dulu," kata dia.

Sungguh sebuah perhelatan yang sepi untuk pelantikan pejabat sekaliber Wakapolri. Sepi sekali.

PDIP Bernafsu

Kondisi politik dalam negeri memang lagi sengit dengan adanya perebutan jabatan atau kekuasaan di beberapa pucuk lembaga pemerintahan dan salah satunya ialah kasus begitu bernafsunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menggolkan Budi Gunawan menjadi kapolri untuk periode 2015 ke depan.

Tidak Jokowi yang selalu dalam keadaan tertekan dari syahwat politik PDIP yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semua orang dapat melihatnya terutama pada masalah ingin dipercepatnya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan untuk jabatan Kapolri.

PDIP selaku partai pemenang Pilpres bagi Jokowi sepatutnya dapat berlaku lebih dewasa ketika menyatakan keinginan politik untuk mendapatkan posisi penting terutama pada kasus pelantikan Budi Gunawan oleh Presiden itu. Partai bersimbol banteng bermoyong putih itu ibarat ‘kelaparan’ kekuasaan.

Apabila Presiden Jokowi tidak mampu mengiyakan keinginan PDIP dalam pelantikan BG – sosok mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri – itu sebagai Kapolri maka bisa jadi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di masa mendatang akan memposisikan dirinya dalam menekan posisi Presiden Jokowi supaya dimakzulkan lebih cepat dari masa jabatannya.

Bisa jadi masalah pelantikan BG yang tidak selesai dana akan menyulut api konflik antara Presiden dan koalisi (KIH), PDIP sekarang mempunyai posisi kuat dalam memperoleh apa yang dinginkannya kepada Jokowi karena PDIP merasa telah berjasa banyak kepada Jokowi sekarang.

[ Cnnin / kabari / bbcom / bin ]