Kinerja Mengecewakan, Publik Minta Jokowi Bongkar Kabinet

JAKARTA, BLOKBERITA --  Mayoritas publik mengaku tidak puas dengan kinerja enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Alhasil, perombakan kabinet atau reshuffle dinilai publik menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yudha membeberkan, sebanyak 36 persen responden mengaku setuju jika dilakukan perombakan kabinet, sebanyak 5,8 persen responden menyatakan sangat setuju dan hanya 24,1 persen responden yang kurang setuju. Sementara 3,9 persen responden menyatakan sangat tidak setuju, dan sebanyak 30,2 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

" Jumlah yang setuju dengan reshuffle kabinet 41,8 persen, lebih besar dari yang tidak setuju," ujarnya saat merilis hasil survei di Jakarta, Minggu (19/4).

Menurut Hanta, menjawab keinginan publik, reshuffle kabinet bisa dilakukan dengan melihat bidang-bidang yang dianggap paling tidak memuaskan. Hasil survei diketahui bahwa 66 persen responden paling tidak puas dengan kinerja pemerintah di sektor ekonomi, lantaran tingginya harga kebutuhan pokok tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat.

Sementara, 55 persen publik juga tidak puas dengan kinerja di bidang hukum dan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini berkaitan kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang sempat terjadi.

" Bidang ekonomi dan hukum menjadi pekerjaan rumah terberat Jokowi-JK," beber Hanta.

Selain mempertimbangkan aspirasi publik dari hasil survei, Hanta mengimbau Jokowi dapat membuat suatu mekanisme untuk menilai kinerja para pembantunya.

" Presiden juga harus mempertimbangkan hak prerogatifnya dalam memilih menteri yang di-reshuffle. Kalau memang merasa tidak puas dengan kinerja menteri, ya itu hak prerogatif presiden," demikian Hanta.

Survei Poltracking sendiri dilakukan di 34 provinsi pada tanggal 23-30 Maret 2015. Metodologi penelitian menggunakan multistage random sampling dengan wawancara tatap muka dengan tingkat kesalahan sebesar 2,9 persen.

Introspeksi

Enam bulan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) nyatanya publik malah kecewa dengan pemerintahan tersebut. Hal itu berdasarkan hasil survei Poltracking.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dwi Ria Latifa mengatakan, adalah hal wajar jika publik tingkat kepercayaan menurun atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Namun hal tersebut harus menjadi catatan bagaimana Kabinet Kerja harus mengembalikan kepercayaan publik.

" Ya itu harus menjadi bagian warning evaluasi introspeksi yang sangat baik bagi pemerintah dan jajaran pemerintah ini untuk itu beliau (Jokowi-JK) mengevaluasi diri dan untuk memperbaikinya," ujar Dwi kepada pers di Jakarta, Senin (20/4/2015).
Anggota Komisi III DPR tersebut menambahkan, berharap survei yang diselenggarakan oleh Poltracking benar adanya, bukan sengaja diciptakan oleh oknum-oknum yang tidak menyukai terhadap kinerja pemerintahan Kabinet Kerja.
" Kalau sekarang hari ini murni turun (tingkat kepuasan publik) bukan karena rekayasa-rekayasa, atau adanya permainan," harapnya.

Wanita asal Tanjung Balau Karimun, Riau itu meyakini, menurunnya tingkat kepercayaan publik bukan karena masalah ekonomi ataupun sosial. Sebab, dari dua bidang tersebut Jokowi selalu berpihak kepada rakyat.
" Kondisi poilitik di Indonesia dengan suhu itu menjadi bagian dari penilaian masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh presiden, nah ini yang menurut saya bukan dari segi ekonomi dan sosial," pungkasnya.

Leadership Lemah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumbar simpati masyarakat dengan cita-cita luhur dan mulia untuk dapat membangun Indonesia lebih baik. Namun, nyatanya segala bentuk perubahan dan Nawa Cita serta Tri Sakti belum diterapkan dengan baik.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, mengatakan sangat sulit untuk mengharapkan perubahan hukum dan politik, karena Jokowi tidak memiliki sifat kepemimpinan yang matang.

" Ketegasan, kejelasan dan konsistensi Presiden itu sangat diperlukan dalam mengambil dan menetapkan kebijakan. Agar presiden itu tidak terombang-ambing sendiri dan masyarakat juga tidak bingung," kata Zuhro di Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2015).
Perempuan yang akrab disapa Wiwiek ini menambahkan, bahwa visi misi Jokowi pada saat kampanye yang lalu harus bisa dibuktikan, jika tidak akan membuat masyarakat gundah dan keresahan sosial yang meluas.

" Pastinya akan ada mosi tidak percaya dengan masyarakat. Ketika mosi tidak percaya dari masyarakat seperti itu akan ditanggapi oleh DPR sebagai wakil rakyat," tambahnya

Menurutnya, enam bulan pemerintahah Jokowi merupakan waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi kinerja dari kabinetnya.

" Kalau katakan tidak sesuai dengan harapan yang mana tidak sesuai harapan. Yang menonjol itu pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, kita evaluasi apakah ini sudah dibuktikan atau belum," tandasnya.


[ tribun / rmol / okez / bbcom / bin ]