Diduga Bermasalah, Gerindra Ingin Pembangunan Bandara Kulon Progo Ditunda

BLOKBERITA, KULONPROGO -- Partai Gerindra meminta pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, ditunda.  Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, proyek infrastruktur tersebut dinilai banyak melanggar Hak Asasi Manusi (HAM) warga Kulon Progo. "Oleh karena itu harus ditunda pembangunan bandara karena belum selesai proses sosialisasi pada masyarakat Kulon Progo," kata Arief Poyuono. 

Arief menyatakan, pembangunan infrastruktur Bandara Kulon Progo bukannya menyejahterakan masyarakat setempat karena menikmati nilai tambah ekonomi, malah justru semakin membuat kesulitan ekonomi.

Selain itu, Arief juga mendesak PT Perusahaan Listrik Negara untuk kembali mengaliri aliran listrik ke rumah rumah warga yang menolak pembangunan Bandara Kulon Progo.  Apalagi, menurutnya belum ada titik sepakat antara warga dengan pihak pengelola bandara Kulon Progo, yakni PT Angkasa Pura 1. "PLN bukan alat untuk mengintimidasi masyarakat. PLN juga bukan kaki tangan para mafia pembebasan lahan di Kulon Progo," jelasnya.

Dalam waktu dekat, Arief menerangkan Gerindra akan meminta DPR untuk memanggil PT Angkasa Pura I untuk bertanggung jawab dalam pembangunan Bandara Kulon Progo.  Tujuannya untuk memperoleh penjelasan terkait masalah lahan Warga yang belum dibayar serta adanya dugaan praktik mafia pembebasan lahan bandara Kulon Progo oleh oknum PT Angkasa Pura I. "Sebab sangat tidak mungkin warga Kulon Progo akan protes menolak jika proses sosialisasi dan pembebasan lahan berjalan secara transparan," tuturnya.

Gerindra juga meminta agar akses jalan Daendles jangan ditutup karena banyak merugikan masyarakat Kulon Progo dalam mencari nafkah seperti pelaku usaha kecil, pemilik warung makan, toko kelontong, jualan pulsa, bensin, tambal ban, dan lain-lain.  Penutupan jalan Daendles telah menyebabkan omzet para pelaku ekonomi dan pedagang turun draktis karena pembeli jauh berkurang setelah jalan ditutup. "Apalagi jalan Daendles bukan jalan milik angkasa Pura I," tukanya.

Gerindra meminta Warga Kulon Progo agar tidak merasa takut dan gentar atas intimidasi yang dilakukan oleh Pihak PT Angkasa Pura I yang mengunakan PLN sebagai alat untuk mengintimidasi. Arief meminta anggota DPRD Gerindra di Kulon Progo untuk mendampingi warga yang menolak pembangunan Bandara serta mendesak Bupati untuk membuka jalan Daendles dan PLN kembali mengaliri listrik ke rumah para warga yang menolak proyek tersebut.  (bin/suaramerdeka)