China Turunkan Paksa Salib di Gereja, Larang Jual Alkitab

BLOKBERITA, CHINA -- Sejumlah salib yang tergantung di dalam gereja-gereja Kristen yang dibangun tanpa izin resmi di Cina diturunkan secara paksa oleh pihak berwenang.
 Seorang pejabat urusan agama bernama Zhang mengatakan, salib selama ini tergantung di gereja-gereja yang berdiri ilegal di daerah Yichuan, provinsi Henan tengah, Cina.

"Paroki-paroki itu dibangun secara ilegal tanpa izin dari pemerintah, jadi kami menghancurkan salib mereka," kata Zhang, seperti dilansir Reuters pada 10 April 2018.

Zhang membantah perampasan itu bertujuan untuk melawan Kristenisasi dan tidak menyebutkan denominasi gereja-gereja yang terkena dampaknya.
Tindakan keras itu terjadi di tengah harapan kesepakatan penting antara Beijing dan Vatikan tentang penunjukan uskup yang akhirnya bisa membuka jalan bagi dimulainya kembali hubungan diplomatik hampir 70 tahun setelah pengambilalihan kekuasaan Komunis Cina.
Umat Katolik Cina terbagi antara mereka yang menghadiri gereja-gereja resmi yang didukung oleh para uskup yang disetujui pemerintah dan gereja-gereja bawah tanah yang secara teknis ilegal, sebagian besar di antaranya setia kepada Vatikan. Gereja-gereja Protestan juga tumbuh dengan cepat.

Insiden terbaru ini datang ketika orang Kristen Cina hidup dalam ketakutan setelah pemberlakuan undang-undang baru yang ketat tentang kebebasan beragama.
Sebagai gambaran, lebih dari 1.500 salib diruntuhkan dari gereja-gereja yang dianggap ilegal di Cina dari tahun 2014 hingga 2016.
Pekan lalu, pemerintah Cina melarang pengecer online menjual Alkitab. Tiga bulan sebelumnya, para pejabat di provinsi Shanxi menghancurkan Golden Lampstand Church, rumah bagi sekitar 50.000 umat paroki.
Undang-undang tentang urusan agama yang mulai berlaku pada Februari telah meningkatkan pengawasan resmi atas pendidikan dan praktik keagamaan, dan memperkenalkan hukuman yang lebih keras untuk setiap kegiatan yang tidak disetujui oleh pihak berwenang.
Pengendalian agama secara langsung juga diperkuat dalam perombakan besar-besaran pemerintah yang diumumkan Maret lalu yang membawa urusan agama di bawah kendali langsung Departemen Pekerjaan Front United, yang bertanggung jawab untuk mengkooptasi kelompok-kelompok non-partai untuk mendukung kepentingannya.

Partai Komunis yang  ateis telah memperketat pembatasan dan pengawasan praktik keagamaan di Cina di bawah Presiden Xi Jinping. Cina menjamin kebebasan beragama selama tidak menentang kepemimpinan partai, menyebabkan ketidakstabilan sosial atau mengancam keamanan nasional.
Pada tahun 1997,  Cina memiliki 100 juta orang beragama yakni Buddha, Taoisme, Islam dan Protestanisme. Jumlah itu telah berlipat ganda menjadi 200 juta hari ini.  Adapun jumlah umat Katolik meningkat dari 4 juta pada 1997 menjadi 6 juta pada 2018. Selama periode yang sama, jumlah Protestan naik dari 10 juta menjadi 38 juta.   (bazz/reuters/global/cbn/tempo)