Lima Pokok Pikiran Calon Panglima TNI Saat Jalani Uji Kelayakan

BLOKBERITA, JAKARTA -- Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah memaparkan visi misi saat uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI. Dalam pemaparannya, Hadi menyebutkan lima hal yang menjadi sorotannya terhadap perkembangan global.

"Ada beberapa catatan penting terkini dalam konstelasi global kontemporer," kata Hadi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12).

Pertama, terkait tatanan dunia baru. Menurut Hadi, hegemoni negara super power semakin melemah akibat pengaruh kekutan ekonomi baru dari Tiongkok, Rusia, India dan Brazil.

"Tatanan dunia saat ini telah menjadi baru yaitu unimultipolar yang implikasinya adalah pergeseran kekuasaan yang berada pada titik nadir. Fenomena ini tampak pada terminasi keanggotaan Inggris di Uni Eropa atau Brexit. Hal ini menunjukkan aliansi lebih bersifat kontemporer," jelas Hadi.

Kedua, Hadi membahas mengenai isu terorisme. Hadi menyebut teroris merupakan ancaman global bagi seluru negara di dunia. Tidak terkecuali negara adidaya.

Menurut Hadi, terorisme juga telah digunakan sebagai alat pengkodisian wilayah.

"Kasus terorisme di Suriah dan Irak terbukti berujung pada proxy war atau hybrid war dengan melibatkan berbagai aktor baik aktor negara maupun non negara," imbuhnya.

Ketiga, Hadi menyinggung mengenai perang cyber.

"Serangan cyber dalam konteks perang pernah dilakukan oleh AS dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran. Meskipun serangan stuxnet belum mampu menghentikan program nuklir Iran, namun konsep ini menunjukkan bahwa serangan cyber dapat menjadi suatu opsi yang setara dampaknya denga senjata kinetik," paparnya.

Keempat, Hadi menyoroti manuver militer Tiongkok. Hadi melihat, Tiongkok mampu mengubah konstelasi politik globalnya dalam waktu singkat hanya dengan kekuatan ekonominya termasuk melalui pengembangan militer.

Baru-baru ini, Tiongkok bahkan baru menyelesaikan membangun tiga pangkalan udara militernya di wilayah Laut Chuna Selatan. Melalui ketiga pangkalan itu Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelenggarakan perang di seluruh wilayah laut China Selatan.

Kelima, yakni terkait kerawanan di laut Indonesia sebagai negara kepulauan. Baginya, pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut yang menjadi yurisdiksi.

Dia juga menyoroti maraknya aksi perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan sekitar laut sulu yang merupakan kawasan perairan laut perbatasan antara Indoensia, Malaysia dan Filipina. Menurut Hadi hal itu juga menjadi tanggungjawab Indoensia khususnya TNI.

"Terlebih lagi dengan kasus yang menimpa WNI pada Maret 2016 oleh KLPK Abu Sayyaf yang berbasis di Pulau Sulu dan Pulau Basilan. Pada kasus ini Tanggungjawab bahkan telah mutlak berada di tangan TNI," jelas Hadi yang saat ini masih menjabat KSAU. [ bazz / rmol ]