Inilah Sejumlah Menteri yang Terindikasi Kena Reshuffle Jokowi

BLOKBERITA – Presiden Joko Widodo tak lama lagi akan mengumumkan perombakan (reshuffle) kabinet setelah merampungkan penilaian kinerja para menterinya selama enam bulan terakhir. Ada sejumlah nama menteri, khususnya di sektor ekonomi juga politik, hukum, dan kemanan, yang masuk dalam daftar ‘merah’.

Kepastian Presiden Jokowi bakal merombak menteri di bidang ekonomi sudah disampaikan saat bertemu sejumlah pakar ekonomi yang diundang di Istana Merdeka, Senin (29/6) kemarin. Kendati tak menyebut nama, namun Jokowi sudah menegaskan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah menteri yang masih di bawah target.

“ Kalau saat ini ada orang yang cocok, akan langsung saya lantik,” kata Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono menirukan ucapan Jokowi. Tony turut hadir dan mendengarkan curhatan Jokowi di Istana Merdeka kemarin.

Dalam perteman itu, hadir pula sejumlah ekonom, antara lain dari Bank Mandiri sekaligus ketua panitia seleksi calon pemimpin KPK, Destry Damayanti; ekonom Perbanas, Raden Pardede; serta Komisaris Utama PT Telkom Hendri Saparini.‎Mengapa menteri ekonomi, karena tidak adanya kebijakan yang memacu perekonomian Indonesia yang sedang lesu menjadi faktor utama.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil masuk daftar rapor merah karena dinilai kurang memberi backup kepada Presiden tentang makroekonomi. “Koordinasi para menteri ekonomi dinilai kurang bagus,” kata salah satu pejabat Istana.

Sofyan Djalil menyatakan siap dicopot seandainya benar rapornya merah. “Kalau saya tak populer dan di-reshuffle, tak ada masalah,”‎ ujarnya.

Nama lain yang masuk daftar merah adalah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Jokowi dalam sebuah rapat kabinet kerja di Istana Bogor, Maret lalu dikabarkan murka lantaran Gobel tak melaporkan kenaikan harga beras hingga Rp 10.300 per kilogram.

Selain soal kabar beras plastik di Bekasi, Gobel juga dianggap bertanggung jawab atas lamanya dwelling time atau waktu labuh kontainer di pelabuhan sebelum memulai perjalanan darat. Rachmat Gobel sendiri mengaku sudah bekerja maksimal. “Tak bisa melakukan perubahan dalam waktu tiga-enam bulan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebenarnya tak terlalu bermasalah dalam menangani bidang teknis keuangan. Tapi menurut pejabat Istana, Jokowi memberi ponten merah atas komunikasi  politik Bambang ke parlemen.

Bambang dinilai tidak memiliki wibawa politik yang baik, tidak seperti ketika Menteri Keuangan dijabat Agus Martowardojo atau Sri Mulyani Indrawati. Ketika ditanyai soal ini, Bambang memilih irit berkomentar. “Saya serahkan ke Presiden,” katanya.

Jokowi dikabarkan juga kecewa dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Pangkal soalnya antara lain negosiasi Freeport, Blok Mahakam, dan kisruh pelantikan pejabat eselon I di Kementerian Energi. Tapi, di luar masalah itu, Jokowi puas terhadap kinerjanya. Sudirman pun menyatakan legawa jika ternyata harus dicopot dari jabatan menteri. “Saya tidak berkeberatan diganti,” ujarnya.

Selain beberapa petunjuk tadi, indikator paling kuat jika Jokowi ingin mengganti menteri bidang ekonomi adalah kemarahan sang presiden saat mendapati keterlambatan waktu bongkar kontainer (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, dua pekan lalu. (Baca: Terancam Dicopot, Menko Kemaritiman Gelar Rakor).

Saat itu, Jokowi yang melihat sendiri dwelling time  terlalu lama langsung menegaskan akan mencopot pejabat hingga menteri yang bertanggung jawab atas kejadian itu.

“ Kalau sudah sulit, ya, pergi saja. Bisa saja dirjen-nya saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya saya copot,” kata Jokowi setelah keluar dari Ruang Planning and Controlling di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu itu.

Saat itu Jokowi mendapati bahwa dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar 5,59 hari. Hal ini membuat daya saing Indonesia jauh tertinggal dari negara lain. Akibatnya, timbul inefisiensi hingga Rp 780 triliun.

Setidaknya enam menteri terseret dalam kasus dwelling time ini karena terkait dengan kepengurusan izin ekspor-impor barang. Keenam menteri itu adalah Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Adapaun nama Menteri BUMN, Rini Soemarno mencuat belakangan dalam daftar merah calon menteri yang terancam digusur. Itu menyusul isu yang dihembuskan sejumlah elit politik bahwa ada menteri yang berani menghina presiden. Elit PDI P bahkan menyebut tiga ciri identitas sang menteri yang mengacu kuat pada sosok Rini. (Baca: Disebut Hina Presiden, Menteri BUMN Terancam Dicopot).

Selain sektor ekonomi, Jokowi juga menimbang perombakan menteri di bidang Polhukam. Menko Polkam Tedjo Edhy Purdijatno disebut-sebut juga punya rapor merah karena komunikasi publiknya yang buruk. Pernyataan  Tedjo kerap menimbulkan kontroversi yang merugikan pemerintah. Misalnya komentar miring Tedjo dalam konflik KPK dan Polri.

[ bin / tp / gbi / ant ]