Jakarta Dikepung Banjir, Ketua DPRD DKI: Stop Pencitraan, Ayo Kerja Benahi Jakarta !

BLOKBERITA, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mulai gerah melihat Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang tampaknya terus-terusan melakukan pencitraan.
Pria yang akrab disapa Pras itu meminta keduanya berhenti pencitraan dan lebih serius bekerja.
Pras berkomentar setelah kesal melihat Jakarta yang jadi gaduh usai banjir di sejumlah titik, Selasa (12/12/2017).
Anies-Sandi dinilai kurang tanggap dan responsif dalam banjir kemarin.
Menurut Pras, semua sudah tahu cuaca ekstrem dan curah hujan semakin meningkat sampai Januari-Februari 2018.
Artinya, kata Pras, Anies-Sandi harus mengumpulkan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, untuk menyelesaikan banjir Jakarta.
“Jangan sampai Jakarta, sebagai ibu kota, darurat banjir. Stop pencitraan dan tak perlu bicara yang tidak penting. Ayo fokus kerja benahi Jakarta,” kata Pras di Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI itu mengaku kaget melihat jalan protokol banjir, dan terowongan Dukuh Atas sampai terendam sekitar satu meter.
Seharusnya, kata Pras, orang nomor satu di ibu kota sigap, dan koordinasi dengan SKPD terkait tidak terputus saat intensitas hujan tinggi.

“Saya juga berpesan, jangan saling menyalahkan. Ini era pemerintah Anies-Sandi. Ayo selesaikan bersama dengan gotong royong,” ajak Pras.
“Job description gubernur dan wagub bukan ada di kantor. Tapi lebih banyak di lapangan supaya terukur kinerja Gubernur dan Wagub DKI. Nanti terlihat apa yang sebenarnya terjadi,” papar Pras.

Apalagi, kata dia, anggaran untuk Dinas Sumber Daya pada APBD 2018 sebesar Rp 3.181 triliun. Kemudian, anggaran untuk pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, bangunan pompa, dan kelengkapannya, Rp 21.915 miliar.
“Sedih bos, lihat ibu kota begitu. Tahun depan ada Asian Games, harus ada antisipasi lebih baik dan dipersiapkan lebih detail,” papar Pras.
Pras juga kesal dengan kinerja Dinas Sumber Daya Air. Dinas SDA pada APBD Perubahan 2017 sudah mendapatkan anggaran Rp 1,5 triliun.

Bahkan, anggaran pompa dan kelengkapannya mencapai Rp 25.885 miliar.
Makanya. Pras heran masih saja terjadi banjir di jalan protokol dengan alasan pompa rusak atau saluran kotor.
“Saya tak bisa menerima alasan, sedang ada pengerjaan MRT, LRT, dan perbaikan jalan. Klise itu bagi saya,” cetus Pras.  (bmw/tribunews)