Rayakan Kemerdekaan RI, Jokowi Tunjukkan Keberagaman Indonesia lewat Baju Adat

BLOKBERITA, JAKARTA -- Menggunakan pakaian adat dalam upacara peringatan kemerdekaan ke- 72 RI di Istana Presiden, Kamis (17/8/2017) pagi, merupakan ide Presiden Joko Widodo sendiri.
Melalui kebijakan tersebut, Presiden  Jokowi ingin menunjukkan bahwa  Indonesia adalah negeri kaya dan beragam.
" Biar tahu, kita ini beragam. Karena Indonesia itu memang sangat  beragam. Inilah Indonesia," ujar Jokowi sebelum mengikuti upacara pengibaran bendera di Istana Negara.
"Kita kan tahu, ratusan pakaian adat yang kita punya," lanjut dia.
Atas dasar itu pula, penggunaan  pakaian daerah saat upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih di Istana Presiden juga diberlakukan untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Jokowi kemudian menunjuk beberapa Paspampres yang ada di sekelilingnya.
" Ini misalnya, Paspampres (pakai pakaian daerah) adat Melayu. Ada yang pakai Minahasa juga yang itu. Pangling kan?" ujar Jokowi seraya tertawa.
Diketahui, para tamu yang datang ke Istana pada Kamis ini menggunakan pakaian adat dari penjuru Indonesia.
Presiden Jokowi sendiri mengenakan pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono tampak mengenakan busana adat Palembang. Presiden ketiga RI B.J Habibie juga tampak mengenakan pakaian adat Bugis.

Bertukar Pakaian Adat

Presiden  Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla "bertukar" pakaian daerah saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Rabu (16/8/2017).
Presiden Jokowi  mengenakan pakaian adat khas Bugis, Sulawesi Selatan, tempat kelahiran Wapres Kalla. Sementara, Kalla mengenakan pakaian adat khas Jawa, kampung halaman Presiden Jokowi.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan, ide bertukar pakaian adat itu adalah ide Presiden Jokowi sendiri.
"Ide Presiden dan Pak Wapres setuju. Sama lah itu idenya beliau-beliau," ujar Teten di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu.
Teten tak menjelaskan rinci kapan ide itu muncul dan disepakati. Namun, merujuk pada pengalaman sebelumnya, hal-hal seperti itu biasanya tercetus secara spontan dan pada akhirnya terlaksana dengan baik.
Melalui bertukar baju khas  daerah, lanjut Teten, Presiden  Jokowi dan Wapres  Kalla sekaligus ingin menunjukan kekompakan satu sama lain.

Selain itu, aksi Jokowi-Kalla tersebut juga punya makna mendalam tentang bagaimana seharusnya warga negara Indonesia menghayati nilai-nilai kemerdekaan di masa saat ini.
"Dulu, kemerdekaan kan diperjuangkan oleh kita yang bersuku-suku. Pertukaran pakaian Presiden dan Wapres mengingatkan kita ke masa lalu," ujar Teten.
"Nah sekarang, pasca-72 tahun kemerdekaan RI, sudah cair. Tidak harus  orang Jawa melulu pakai pakaian Jawa. Tidak pula orang Makassar melulu pakai pakaian Makassar. Saat ini, semuanya sudah menjadi satu, bangsa Indonesia," kata dia.

Rachmawati: Kesalahan Fatal

Putri mendiang Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri termasuk yang diundang mengikuti upacara peringatan HUT ke-72 kemerdekaan RI di Istana Negara pada Kamis (17/8) lalu. 
Namun yang membuatnya kaget, dalam undangan tersebut tertulis tamu diminta memakai pakaian adat formal. Padahal biasanya disebut pakaian sipil lengkap (P.S.L).

" Apa ada tradisional yang tidak formal?" tanya Mba Rachma.

Pasal 23 UU 9/2010 tentang Keprotoleran jelas disebutkan ayat (2) bahwa acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap (P.S.L), pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud PSL yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri sesuai Keputusan Presiden 18/1972 pasal 1 ayat c berupa celana panjang, kemeja dengan dasi dan jas.

" Artinya Jokowi dan sejumlah petinggi negara berikut Kapolri telah melanggar undang-undang dan Keppres tersebut," tegas Mbak Rachma kepada redaksi, Rabu (23/8).

" Masih untung Pangab tetap mentaati undang-undang. Jika tidak, mau jadi apa Republik Indonesia," kritiknya.

Putri presiden pertama RI itu jadi mempertanyakan Sumpah Presiden yang diucap Jokowi saat dilantik Oktober 2014 lalu, untuk memegang teguh dan menjalankan UU.

Seharusnya, lanjut Mba Rachma, pejabat negara memberi contoh yang benar bagi masyarakat. Jangan justru yang benar disalahkan atau sebaliknya, salah dibenarkan. Presiden harus di atas semua golongan, suku, agama dan ras yang ada di Indonesia.

" Seingat saya ini (pakaian adat saat upacara kenegaraan) kesalahan fatal sepanjang republik berdiri. Bung Karno sepanjang memimpin upacara kenegaraan memakai pakaian sipil lengkap dengan atribut kebesaran," terang pendiri sekaligus ketua Yayasan Pendidikan Soekarno tersebut.  (bin/kmpscom/rmol)