DPP Golkar, Yorrys: Elektabilitas Golkar Menurun karena Kasus SeNov

BLOKBERITA -- Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengakui bahwa elektabilitas partainya perlahan-lahan terus menurun.

Menurut Yorrys, Penurunan elektabilitas itu disebabkan banyaknya kader Partai Golkar, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (SeNov), yang diduga terlibat dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP.

" Pasca munaslub Mei 2016 dengan kami memberikan dukungan ke Pak Jokowi dalam Pilpres 2019, elektabilitas Golkar dari waktu ke waktu naik signifikan," ujar Yorrys, dalam diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (24/4/2017).

" Tetapi dengan berbagai macam kejadian akhir-akhir ini, terutama terungkapnya korupsi pada e-KTP, (elektabilitas Partai Golkar) relatif stagnan bahkan menurun," lanjut dia.

Yorrys menjelaskan, pasca munaslub, elektabilitas Partai Golkar naik 15 persen. Namun, setelah kasus korupsi e-KTP mencuat, elektabilitas Golkar turun di bawah lima persen.

Meski demikian, Yorrys yakin fenomena tersebut hanyalah sementara. Saat ini partainya sedang melaksanakan proses internal untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan seleksi calon dalam pemilihan umum anggota legislatif pada 2019 mendatang.
Advertisment

Kemudian, proses internal membahas banyak kader Golkar yang diduga terlibat dalam korupsi e-KTP. Yorrys yakin Golkar mampu melalui persoalan menurunnya elektabilitas itu.

" Kami kan juga punya pengalaman. Golkar itu bukan partai baru yang tidak pernah punya pengalaman. Kami ini dapat tantangan sejak reformasi sampai dengan saat ini, banyak sekali dan kami mampu mengelola itu dengan baik," ujar Yorrys.

Hampir Pasti Tersangka

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai menyebut bahwa Ketua Umum Golkar Setya Novanto hampir pasti ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) atas kasus korupsi pengadaan e-KTP.

" Memang Ketua Umum hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus ini," ujar Yorrys dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).

Surat pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Novanto dari KPK, merupakan salah satu tanda awal pentersangkaan tersebut.

Penyebutan peran Novanto dalam salah satu persidangan perkara korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor pun sudah menunjukan kuatnya keterlibatan Novanto di dalam perkara tersebut. 

" Kalau Anda ikuti persidangan kan sudah jelas. Ya kami tidak mau menutup diri dengan mencari-cari alasan lagi. Ini ada di fakta persidangan, ada kejadiannya," ujar Yorrys.

Partai Golkar akan merespons hal itu dengan digelarnya proses internal. Yorrys enggan mengungkap secara detail langkah apa yang akan dilakukan partai Golkar demi menyelesaikan persoalan itu. 

Namun, yang pasti pihaknya tak akan mengintervensi hukum yang sedang berjalan.

" Jangan mencampuri persoalan hukum dan persoalan partai. Kami tidak akan mencampuri proses hukum. Kami ini harus menghargai itu," ujar Yorrys.

Yorrys juga memastikan bahwa keputusan mengenai Novanto itu juga akan berlandaskan AD/ART partai.

[ mrbin / kmps / tribunews / dtc / tempo ]