Bansos Non Tunai Diharapkan Bisa Tanggulangi Kemiskinan. Pemda Harus Fair !

BLOKBERITA, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah dan dinas sosial untuk maksimalkan penyaluran bantuan sosial dan meningkatkan pelayanan kepada penerima manfaat.

"Kita koordinasikan bahwa ada program nasional untuk maksimalisasi seluruh bansos bersifat nontunai. Saya minta seluruh jajaran pemda dan dinsos untuk siap dalam memberikan layanan terbaik. Yakni pelayanan yang cepat, akurat dan akuntabel," kata Mensos dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Jakarta, Senin (30/1/2017). 

Dalam rakornas yang dihadiri kepala daerah dan kepala dinas sosial seluruh Indonesia, Mensos menegaskan percepatan penyaluran bantuan sosial harus segera dilaksanakan, sebab rakyat menunggu dan berharap bantuan sosial dapat meringankan beban hidup dan menopang kebutuhan sehari-hari.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar semua bantuan sosial diberikan dalam bentuk nontunai, melalui perbankan dan diintegrasikan dalam satu sistem penyaluran.

"Saya mohon dalam memasuki era bansos nontunai, ada perubahan paradigma berpikir dan bertindak. Jangan lagi berpikir asal bansos tersalurkan, tapi perbaiki mutu layanannya, tangani segera bila ada masalah di lapangan," sebutnya.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, rakor tersebut penting dilakukan sebagai upaya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Terlebih lagi banyak daerah yang baru mengganti kepala dinas sosial sehingga mereka perlu mengetahui program yang menjadi prioritas pemerintah.

Misalnya terkait dengan bansos nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) yang jumlahnya dari 1,4 juta penerima manfaat menjadi tiga juta keluarga penerima manfaat secara nontunai pada 2017.

"Artinya 50 persen penerima PKH akan menerima dalam bentuk nontunai meliputi 98 kota 200 kabupaten," katanya.

Begitu juga dengan bansos yang dulu disebut subsidi pangan atau beras sejahtera (rastra) pada 2017 menjangkau 1,4 juta keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan pangan di delapan kabupaten dan 45 kota.

"Jadi seluruh kadinsos kita undang begitu juga Himpunan Bank Negara (Himbara) termasuk BPK, KPK dan BI agar masing-masing di awal 2017 bisa memahami, mensinergikan dan mengkonfirmasikan jika ada yang belum jelas," ujar Khofifah.  (bmw/oke)