Efek "Brexit" Tak Signifikan Terhadap Indonesia
https://kabar22.blogspot.com/2016/06/efek-brexit-tak-signifikan-terhadap.html
Sebanyak 52 persen rakyat Inggris lebih memilih untuk keluar dari UE dengan perolehan suara sebanyak 17.410.742 orang, sedangkan yang memilih tetap bersama UE ada 48 persen dengan perolehan suara sebanyak 16.141.241 orang.
Lalu bagaimana dampak Brexit terhadap perdagangan Indonesia?
Pengamat Intitute for Development of Economic and Finance (INDEF) Akhmad Heri Firdaus mengatakan keluarnya Inggris dari UE tidak akan berdampak besar pada perdagangan Indonesia.
" Ada dampaknya, tapi tidak signifikan," katanya saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Senin (27/6/2016).
Secara umum, menurut Akhmad, barang-barang impor dari Inggris akan lebih murah.
Itu dikarenakan mata uang poundsterling yang melemah.
" Poundsterling akan terdepresiasi terhadap mata uang lainnya, otomatis ekspor dari negara- negara lain ke Inggris akan menurun, karena mata uang negara lain terapresiasi terhadap poundsterling. Jadi harga barang ekspor dari negara lain ke Inggris menjadi lebih mahal," ujar Akhmad.
Oleh karena itu, Akhmad mengatakan pemerintah Indonesia perlu melakukan diversifikasi tujuan pasar ekspor selain Inggris. Ini dilakukan untuk mengantisipasi turunnya ekspor Indonesia ke Inggris.
Empat Janji Brexit Menguap
Ada empat janji kampanye Brexit yang menguap begitu saja, pasca kemenangan kelompok yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) pada referendum bersejarah di 23 Juni 2016 lalu, yakni :
1. Soal Imigrasi
Imigrasi merupakan isu penting yang dilontarkan kelompok pendukung Brexit. Sepanjang kampanyenya, kelompok "Leave" menempatkan isu imigrasi dan kontrol perbatasan sebagai isu utama menghadapi kelompok yang tetap ingin di UE, atau kelompok "In" atau "Remain".
Bahkan dalam salah satu banner iklannya, kelompok "Leave" memberikan propaganda bahwa negara Turki dengan populasi 76 juta penduduk bergabung ke UE, yang artinya akan lebih banyak uang Inggris yang tersedot ke UE, yang berdampak pada keuangan National Health System (NHS).
Mengenai masalah imigrasi, pimpinan UK Independence Party (UKIP) Nigel Farage memposting poster lain tentang perbatasan, dimana terlihat banyak imigran berbaris menuju Inggris. Dalam poster, disebutkan kata-kata bahwa Inggris harus kembali merebut kontrol perbatasan dan harus keluar dari UE.
Namun beberapa jam setelah pengumuman Brexit selesai, tim kampanye "leave" dan MEP Tory Daniel Hannan mengatakan mereka yang memilih Leave dengan isu imigrasi harus kecewa.
"Masyarakat tumbuh dan mereka mengerti, hal ini (imirasi) bukanlah hal yang bisa terjadi besok," kata dia ke BBC News. "Tidak ada yang bisa memberikan saran, bahwa tidak akan ada imigrasi."
Pada tayangan BBC2's Newsnight di Jumat, presenter Evan davis tampak sangat kecewa dengan pernyataan Hannan. "Publik sudah digiring untuk percaya, dengan Brexit akan ada pembatasan pergerakan bebas imigran masuk Inggris," katanya.
"Kami selalu mengatakan bahwa kami ingin memastikan kontrol," kilah Hannan.
2. Uang untuk NHS (sistem kesehatan nasional)
Kampanye Vote Leave juga sebekumnya mengkampanyekan bahwa Inggris memberikan kontribusi sebesar 350 juta pound per minggu untuk UE. Sehingga jika Inggris keluar dari UE, akan ada uang sebesar 350 juta pound per minggu untuk NHS.
Namun, perhitungan tim Vote Leave ini belum memasukan aneka realokasi yang dilakukan UE untuk Inggris misal ke riset universitas, atau investasi infrastrukture, yang diestimasi mencapai 175 juta pound per minggu.
Sehingga, sebenarnya jumlah total yang diberikan Inggris ke UE per minggu kurang dati 250 juta pound per minggu.
Dalam penampilannya di acara Good Morning Britain di ITV setelah Leave memenangkan referendum, pimpinan UKIP Nigel Farage mengatakan klaim 350 juta pound tersebut adalah sebuah "kesalahan".
Hal itu dia nyatakan setelah presenter Susanna Reid menagih janji tim Leave, apakah bisa segera menggaransi tambahan keuangan 350 juta pound per minggu ke rumah-rumah sakit di Inggris.
Farage menjawab: "Tidak, saya tidak bisa (menggaransi). Saya tidak pernah membuat klaim tersebut. Itu adalah salah satu kesalahan saat kampanye," kata dia. "Itu bukan kampanye yang saya buat," kilahnya.
3. Mengambilalih Kontrol
Seperti halnya imigrasi, isu penting yang dilontarkan tim kampanye Leave yakni menyingkirkan birokrat yang tidak terpilih dan mengembalikan kemerdekaan Inggris. Hal ini disampaikan oleh tim kampanye Leave Michael Gove.
sayangnya, Gove dan pentolan Leave lain yakni Boris Johnson dan Gisela Stuart ternyata tidak mau buru-buru untuk segera mengambilih kontrol Inggris atas birokrasi, walaupun mereka sudah menang di referendum.
Ketika mengumumkan pengunduran dirinya pasca kemenangan Brexit, perdana menteri David Cameron yang juga pimpinan kampanye Remain mengatakan, akan jadi tugas perdana menteri selanjutnya untuk memulai proses perceraian dengan UE, yang namanya Artikel 50.
Namun, Boris Johnson sebagai kandidat pengganti Cameron, mengatakan ke jurnalis bahwa mereka tidak perlu buru-buru melepaskan diri dari UE. Menurut dia, tidak akan ada perubahan dalam waktu dekat serta tidak perlu menggunakan Artikel 50.
Padahal di sisi lain pihak UE sudah menginginkan proses keluarnya Inggris dilakukan dalam waktu cepat agar tidak emmiliki implikasi dengan negara anggota UE lain.
4. Perekonomian
Pesan yang beredar sehari sebelum referendum dari Vote Leave mengatakan bahsa pasca referendum tidak akan ada disrupsi ke perekonomian. Hanya hal legal saja yang berubah.
"Kami akan berbicara dengan temen-temen di UE untuk membicarakan relasi terbaik Inggris dan UE," tulis kampanye tersebut.
Bursa bereaksi atas Brexit, Inggris keluar dari UE. . [ mrhill / kmps ]
