Terancam Defisit Rp 10 Triliun, BPJS Kesehatan akan Bangkrut Tahun Ini ?

BLOKBERITA -- Aturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini tengah menjadi perhatian dari berbagai pengamat. Pasalnya, sejak tahun 2014 hingga 2015 lalu, Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu mengalami defisit hingga triliunan Rupiah.

Bahkan, menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Budi Hidayat, sepanjang tahun 2016 diperkirakan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit senilai Rp10 triliun. Jumlah ini lebih besar dua kali lipat dibanding tahun lalu yang mencapai Rp5 triliun. Hal ini disebabkan besarnya klaim kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat pada berbagai kelas.

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat segera melalaikan revisi aturan JKN pada tahun 2016. Salah satunya adalah mengenai dana talangan dan program-program yang dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

" Tanpa direvisi, JKN akan kolaps di 2016," jelas Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Budi melanjutkan, salah satu upaya yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mempersempit gap antara kelas-kelas rumah sakit, termasuk gap antara rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah.

Sebab, tingginya gap inilah yang menyebabkan masyarakat lebih memilih memanfaatkan fasilitas di rumah sakit pemerintah dibandingkan dengan rumah sakit swasta.

"Ini harus dipersempit gap antara rumah sakit kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi rumah sakit swasta tidak mau menurunkan tarif yang sama dengan pemerintah, karena pemerintah terlalu besar melakukan subsidi," tukas Budi.    

Presiden Membantah

Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers singkat menanggapi pemberitaan terkait BPJS Kesehatan dan masalah distribusi kartu sakti.

" Ini klarifikasi persoalan BPJS Kesehatan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat," kata Presiden saat membuka "konpers" di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

Presiden selanjutnya meminta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris untuk menjelaskannya.

" Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan Ibu menteri dan Pak Dirut," kata Jokowi yang langsung meninggalkan tempat konpers.

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan Presiden menyoroti dua hal, yakni masalah pemberitaan yang menyebut BPJS Kesehatan kolaps dan masalah distribusi Kartu Indonesia Sehat.

" Clear', pemberitaan BPJS Kesehatan kolaps tidak benar adanya," ucap Fachmi Idris.

Dia mengungkapkan bahwa Presiden memberi perhatian agar pemberitaan tersebut tidak menjadi opini yang membuat resah masyarakat, teruma rumah sakit dan tenaga kesehatan.

"Kami ingin tegaskan 'transit' (perputaran keuangan) kita antara pemasukan dan pengeluaran itu 'balance' (seimbang) dan 'nonproblem' (tidak masalah)," ujarnya.

Fachmi menjelaskan pemasukan BPJS ada dua, yakni dari iuran dan sumber dana lainnya.

Dia mengakui bahwa pemasukan iuran masih dibawah rekomendasi dari Dewan Jaminan Nasional, artinya masih dibawah harapan.

Namun, lanjutnya, BPJS Kesehatan tidak akan menaikan besaran iuran sebelum masyarakat merasakan manfaat yang lebih dari pelayannnya.

Facmi juga menegaskan pihaknya tidak akan mengurangi manfaat yang diberikan agar tidak menimbulkan permasalahan sosial yang lebih besar.

Terkait distribusi kartu, Menko PMK Puan Maharani mengakui ada keterlambatan pendistribusian kartu sakti (Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Harapan) karena pihaknya melakukan perbaikan teknis.

"Insya Allah pendistribusian KIS sudah 90 persen. Isya Allah Maret-April selesai," imbuh Puan.

Dia juga mengatakan pihaknya telah melakukan validasi data penerima kartu yang terupdate dan hanya memberikannya pada keluarga yang benar-benar berhak.

Sedangkan untuk Kartu Indonesia Pintar, kata Puan, April sudah terdistribusi semua sehingga pada Juni-Juli para siswa sudah bisa merasakan manfaatnya.

" Kartu Indonesia Pintar hanya diterbitkan satu kali dalam satu tahun, yaitu saat kenaikan kelas," ungkap Puan.

Sedangkan Menteri Sosial Khofifah mengatakan pihaknya saat ini melakukan ketelitian data penerima kartu saksti yang dimiliki Kementerian Sosial.

Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan KIS sebanyak 92,4 juta, di mana 92 juta merupakan penduduk yang kurang mampu dan 400 juta diberikan kepada bayi yang baru lahir dari keluarga kurang mampu.

Khofifah berharap perekonomian Indonsia cepat pulih sehingga prosentase pembagian KIS ini bisa meningkat dan semua penduduk kurang mampu mendapatkannya.    

DPR: Iurannya Mahal

Komisi IX DPR RI siang ini menggelar rapat kerja bersama BPJS Kesehatan. Dalam rapat ini, di antaranya dibahas mengenai mekanisme pembiayaan dan evaluasi defisit BPJS Kesehatan yang tahun ini diperkirakan kembali terjadi.

Dalam rapat ini, BPJS Kesehatan yang diwakili oleh Direktur Pelayanan, Maya Amiarny Ryaas, mendapatkan kritikan keras dari salah satu anggota DPR, Ribka Tjiptaning.

Anggota Komisi IX Fraksi PDIP ini mempertanyakan mahalnya dana iuran BPJS Kesehatan sekira Rp25.000 hingga Rp50.000. Pasalnya, total biaya iuran yang dibayarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan kemudahan akses yang diperoleh masyarakat.

" Dulu askes (asuransi kesehatan) kita hanya bayar sekitar Rp5.000 tapi biaya operasi sebesar Rp350 juta tetap lancar tanpa adanya kesulitan. Sekarang dengan biaya yang lebih mahal kenapa prosesnya justru berbelit," kata Ribka dalam rapat kerja komisi IX, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Selain itu, besarnya biaya iuran ini juga berbanding terbalik dengan defisit yang terjadi sepanjang tahun 2015 hingga mencapai Rp5 triliun. Untuk itu, BPJS diharapkan dapat kembali melakukan tinjauan tentang kebermanfaatan dan besaran iuran yang saat ini telah ditetapkan.

" Dulu dokter juga tidak terlalu mahal. Sekarang, kalau libur saja bisa dua kali lipat membayarnya. BPJS kesehatan harus tegas," tandasnya. 

[ mrheal / oke ]