"Mandulnya" Instruksi Presiden Menghadapi Kegaduhan Para Menteri

JAKARTA, BLOKBERITA -- Presiden Joko Widodo berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Jokowi ingin regulasi antarkementerian/lembaga saling mendukung, sehingga mendoring iklim investasi di Indonesia lebih ramah.

Tujuan besarnya adalah memancing investor datang, membantu Indonesia memacu pembangunan infrastruktur.

"Hindari tabrakan (regulasi), tidak ada lagi menimbulkan polemik di publik, perbedaan pandangan hanya di forum rapat," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11/2015).

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik, saling sindir di ruang publik.

Alasannya demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan umat. Tetapi, apa iya?

Menteri ESDM vs Rizal Ramli

Terbaru, pada Senin (29/2/2016) kemarin, Menteri ESDM Sudirman Said merasa kerjanya terganggu oleh seseorang yang ia sebut sebagai koleganya.

Menurut Sudirman, koleganya itu selalu menghambat keputusan yang akan diambil khususnya terkait pengelolaan Blok Gas Masela.

Ia bahkan menganggap cara menghadapi sang kolega itu lebih berat dari cara menghadapi mafia.

"Kenapa saya sebut kolega itu lebih berat? Kalau yang ganggu itu mafia, betul-betul penjahat, kan menghadapinya enak, kalau ini (kolega) masa berbalas pantun," ujar Sudirman, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Berdasarkan catatan Kompas.com, Menteri yang kerap mengkritik kebijakan sektor ESDM adalah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Namun, Sudirman menolak menjawab ketika dikonfirmasi mengenai hal itu.

Dalam rencana pengelolaan Blok Masela, Sudirman mengatakan, rekomendasi tim independen adalah pembangunan kilang gas cair (LNG) dilakukan terapung di tengah laut (floating/offshore).

Akan tetapi, Jokowi belum puas dengan penjelasan tersebut karena masih ada perbedaan tajam.

Pendapat Rizal justru sebaliknya. Ia ingin pembangunan Masela menggunakan fasilitas darat dengan pipa (onshore).

Perbedaan pendapat soal Masela masih menjadi konsumsi publik hingga saat ini.

Pemerintah berjanji memutuskan dengan pertimbangan ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah setempat.

Rizal vs RIni Soemarno

Sebelumnya, Rizal juga pernah membuat risih internal kabinet. Tepatnya sehari setelah dilantik menjadi menteri, Kamis (13/8/2015), ia mengomentari rencana PT Garuda Indonesia Tbk membeli pesawat Airbus A350.

Rizal mengaku telah menyampaikan usul pembatalan pembelian pesawat itu kepada Presiden Jokowi.

Menurut Rizal, pembelian Airbus A350 akan memicu kebangkrutan Garuda.

Berdasarkan catatannya, kata Rizal, maskapai itu baru menggelontorkan dana pinjaman sebesar 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk membeli 30 unit Airbus A350.

Pembelian pesawat itu dinilai kurang menguntungkan karena hanya untuk melayani rute Jakarta-Eropa dan Amerika.

Maskapai dari Jakarta dengan rute tersebut, menurut dia, sulit mencapai target jumlah penumpang.

Menteri BUMN Rini Soemarno lalu menanggapi keras pernyataan tersebut. Ia meminta Rizal tidak mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk.

Rizal-pun tidak berkutik.

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini.

Setelah reda perdebatan mengenai Garuda, muncul kritik untuk proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

Kritik kembali disampaikan Rizal Ramli.

Ia menganggap pembangkit listrik itu tak realistis dan hanya proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Rizal, proyek tersebut akan merugikan PT PLN (Persero) karena ada kelebihan tenaga listrik (excess power) sekitar 21.000 MW.

PLN tetap harus membayar kelebihan tenaga listrik itu meski energinya tidak terserap oleh konsumen.

"Jangan kasih target terlalu tinggi tapi mencapainya susah, supaya kita realistis," ujar Rizal, di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Kalla membalas kritikan itu. Rizal dianggap tidak paham akan persoalan yang dikomentarinya.

Kalla menyampaikan bahwa pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt menjadi kebutuhan prioritas.

Infrastruktur kelistrikan harus dibangun menunjang pembangunan lainnya. Ia juga membantah jika proyek itu adalah proyek ambisiusnya.

Kalla justru menganggap Rizal sebagai menteri yang tidak beretika karena mengkritik proyek yang didukung Presiden.

"Karena yang meresmikan kan Presiden, bukan saya. Policy (kebijakan) pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan," tutur Kalla. 

Gaduh Kereta Api Cepat

Perdebatan antarmenteri juga terjadi dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan secara tegas menolak pengunaan dana APBN untuk membiayai proyek tersebut.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bahkan menyebut proyek KA cepat adalah proyek mainan pejabat.

Apalagi setelah Cina tiba-tiba melakukan studi kelayakan atas permintaan pejabat Indonesia. Padahal, Jepang sudah lebih dulu mengincar proyek ini.

Persaingan antara dua negara Asia timur itu pun tak terelakkan.

Meski sempat menolak proposal yang diajukan kedua negara, pemerintah melalui Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya memilih Cina.

Tentu atas berbagai pertimbangan.

Jepang pun meradang karena merasa mengincar proyek itu sejak lama dan mengancam akan meninjau ulang semua hubungan bisnis dengan Indonesia.

Sementara itu, Indonesia dan China membentuk perusahaan bersama yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai badan usaha khusus yang menggarap proyek tersebut.

KCIC-lah yang mengurus semua izin proyek KA cepat Jakarta-Bandung.

Peletakkan batu pertama proyek KA Cepat dilakukan Presiden Jokowi pada Kamis (21/1/2016). Meski pada bagian lain pelaksanaan proyek tersebut akan dievaluasi.

Perbedaan pendapat di antara menteri seharusnya memang tidak menjadi konsumsi publik. Para menteri harus mampu menahan diri untuk menghindari polemik.

Pesan Presiden Jokowi sudah sangat jelas dan tegas, menteri jangan berpolemik, jangan berdebat di luar ruang rapat.

"Setuju tidak setuju disampaikan dalam rapat, jangan sampai sudah disetujui masih ada bunyi tidak setuju di luar," kata Jokowi.  

[ mrbin / kmps ]