Partai Beringin akan Tumbang ?

BLOKBERITA -- Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi sepakat dengan pengamat politik AS Hikam bahwa Partai Beringin, Golkar diambang kehancuran. Pelaksanaan musyawarah nasional dinilai bisa mencegah hal itu.

Muladi merespon desakan agar Mahkamah Partai menginisiasi pelaksanaan munas. Ia akan terlebih dulu berdiskusi dengan hakim Mahkamah Partai HAS Natabaya, Jasri Marin, dan Andi Mattalata, Kamis atau Jumat, pekan ini, untuk menentukan jadwal sidang dengan agenda memutuskan Golkar perlu sidang atau tidak.

Melihat desakan yang begitu besar akhir-akhir ini, menurut Muladi, tidak menutup kemungkinan Mahkamah Partai akan merekomendasikan agar Golkar segera melaksanakan munas. Sebab, ia menilai, kemenangan dalam arti hukum tidak menyelesaikan perkara Golkar.

" Karena telah terjadi kerusakan budaya di Golkar. Jadi penyelesaiannya melalui munas," kata Muladi kepada Merotvnews, Senin (4/1/2016).

Menurut Muladi, Mahkamah Partai sangat siap jika memang ditunjuk menjadi penyelenggara munas. Tapi, ia berharap, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie legowo membuka ruang bagi kader lain maju sebagai calon ketua umum.

Muladi mengatakan, Agung dan Ical jangan berkeras ingin jadi orang nomor satu di partai pohon beringin. Sejauh ini, menurut Muladi, Agung sudah menyatakan tidak akan mencalonkan diri menjadi ketua umum. Berbeda dengan Ical yang kemungkinan akan tetap maju.

Muladi (tengah) didampingi Andi Matalatta (kiri) dan Natabaya memimpin sidang perselisihan kepengurusan Golkar di Jakarta Barat, Rabu 25 Februari 2015. Foto: MI/Susanto

Muladi tidak berharap Ical juga mundur seperti Agung, tapi jangan menutup kesempatan kader lain. " Golkar bukan milik satu atau dua orang. Itu penting sekali untuk partai ini," tegas Muladi.

Dia mengatakan, Golkar salah satu partai besar di Tanah Air. Namun, catatan politikus senior Golkar Akbar Tandjung, pada pilkada 9 Desember 2015, Golkar hanya meraih 18 kemenangan dari 264 pemilihan kepala daerah. "Kalau tidak munas, Golkar akan hancur pada 2019," ujar dia.

Konflik Golkar sudah berlangsung sejak akhir 2014. Putusan Mahkamah Partai, PTUN, PT TUN, dan Mahkamah Agung, tidak menyatukan pengurus Golkar hasil Munas di Ancol yang dipimpin Agung Laksono dengan pengurus hasil Munas di Bali dipimpin Ical.

Diambang Kehancuran

Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul khawatir pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR tak akan membawa dampak yang baik. Alasan utamanya, lantaran masih adanya Setya duduk sebagai pimpinan Fraksi Golkar.

" Kita hormati karena merujuk pada UU MD3. Tapi yang aku lihat, Novanto itu pimpinan fraksi. Hati-hati. Hati-hati. Waspadalah Golkar di ambang kehancuran," tandas Ruhut usai mengadakan pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian di Polda Metro Jaya, Senin (21/12/2015).

Menurutnya, agar tak semakin gaduh, pimpinan DPR seharusnya dikocok ulang dan diserahkan ke PDIP sebagai partai pemenang.

" Seharusnya kocok ulang. Kalau aku kocok ulang. Mestinya kasih ke partai pemenang, kasih ke ibu Megawati. Kita hormati itu," katanya.

Politisi Partai Demokrat ini seperti dilansir merdeka.com, melihat perseteruan dua kubu Golkar seolah-olah tak ada habisnya. Setelah merebut siapa yang berhak sebagai pemegang kendali partai beringin sepenuhnya, kedua kubu lagi-lagi memperebutkan siapa yang menggantikan posisi Ketua DPR setelah ditinggalkan Setya Novanto.

Kubu Agung Laksono mengajukan Agus Gumiwang. Mereka meyakini jika yang berhak menggantikan posisi Setnov karena masih memegang SK Menkum HAM. Di pihak Aburizal Bakrie, terdengar kabar jika Fadel Muhammad yang akan menggantikan Setya.

Perebutan hak tentang siapa yang bakal menggantikan posisi Setya akan semakin membawa partai penguasa di zaman orde baru ini di ambang kehancuran. "Golkar ini makin dalam hancurnya. Itu saja aku bilang," tegas Ruhut.  (bin/tribun/antara/GM/ LP)