Wapres JK Sudah Tahu Ada Desakan agar Menteri Rini Dicopot
https://kabar22.blogspot.com/2015/11/wapres-jk-sudah-tahu-ada-desakan-agar.html
JAKARTA, BLOKBERITA — Wakil Presiden Jusuf Kalla
mengaku sudah mendengar ada suara-suara dari partai politik yang
mendesak agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno
dicopot dari jabatannya. Namun, Kalla menyerahkan keputusan itu kepada
Presiden Joko Widodo.
Sebab, Rini adalah orang yang menelepon Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti seusai Kantor Pelindo II digeledah Bareskrim terkait dugaan korupsi pengadaan mobile crane yang merugikan negara senilai Rp 45 miliar.
Saat itu, Rini menelepon Kapolri dan meminta agar penanganan kasus di BUMN tak gaduh seperti di kantor Pelindo II.
Selain itu, desakan agar Menteri Rini dicopot juga datang dari PDI Perjuangan. Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyebut, Rini Soemarno sebagai biang kerok polemik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
Hal tersebut terkait dengan rencana Rini menyuntikkan dana Rp 39 triliun kepada BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN) dalam RAPBN 2016.
"Saya kira harus dipertimbangkan mencari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2015). (bin/kmps)
"Ya, saya juga mendengar itu (desakan agar Menteri Rini dicopot),
tetapi tentu pasti bergantung pada Presiden sendiri untuk bagaimana
baiknya," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin
(9/11/2015).
Wapres kembali menegaskan, hingga saat ini, belum ada pembahasan dengan Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet.
Wapres kembali menegaskan, hingga saat ini, belum ada pembahasan dengan Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet.
Seperti dikatakan Kalla sebelumnya, pembahasan yang dilakukan pemerintahan hanya sebatas evaluasi kinerja para menteri.
Adapun dorongan pencopotan Rini Soemarno dari kabinet sudah lama mencuat. Bahkan, dorongan itu kian mencuat seusai adanya kasus Pelindo II.
Rini dianggap salah satu orang yang bertanggung jawab atas pencopotan mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Adapun dorongan pencopotan Rini Soemarno dari kabinet sudah lama mencuat. Bahkan, dorongan itu kian mencuat seusai adanya kasus Pelindo II.
Rini dianggap salah satu orang yang bertanggung jawab atas pencopotan mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Sebab, Rini adalah orang yang menelepon Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti seusai Kantor Pelindo II digeledah Bareskrim terkait dugaan korupsi pengadaan mobile crane yang merugikan negara senilai Rp 45 miliar.
Saat itu, Rini menelepon Kapolri dan meminta agar penanganan kasus di BUMN tak gaduh seperti di kantor Pelindo II.
Selain itu, desakan agar Menteri Rini dicopot juga datang dari PDI Perjuangan. Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyebut, Rini Soemarno sebagai biang kerok polemik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
Hal tersebut terkait dengan rencana Rini menyuntikkan dana Rp 39 triliun kepada BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN) dalam RAPBN 2016.
"Saya kira harus dipertimbangkan mencari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2015). (bin/kmps)
