Tolak Negara Minta Maaf pada PKI, Ratusan Orang Turun ke Jalan
https://kabar22.blogspot.com/2015/08/tolak-negara-minta-maaf-pada-pki.html
SURABAYA, BLOKBERITA -- Ratusan orang menggelar aksi turun ke jalan menolak rencana Presiden untuk meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Massa juga menolak rencana pencabutan Tap MPRS Nomor XXV/1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia.
Aksi turun ke jalan oleh ratusan orang tersebut berlangsung di Jalan Gubernur Suryo, tepatnya di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Aksi itu diiringi dengan pembakaran bendera PKI yang berlambang palu arit berwarna merah.
Koordinator aksi, Irwanto, mengatakan, rencana pemerintah meminta maaf terhadap PKI akan melukai hati rakyat Indonesia pada umumnya. Menurutnya, fakta sejarah jelas menyebut bahwa PKI adalah pelaku bukan korban pelanggaran HAM.
" Pemerintah tidak perlu minta maaf ke PKI karena akan melukai rakyat Indonesia. Apalagi sampai memberikan kompensasi berupa uang senilai Rp2,4 miliar per kepala," kata Irwanto yang juga Sekretaris Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jatim kepada Okezone, Kamis (13/8/2015).
Ia menjelaskan, selama ini rekonsiliasi antara PKI dan non-PKI sudah terjadi secara alamiah. Rakyat Indonesia sudah sadar dan tidak mengungkit-ungkit warga dengan latarbelakang PKI atau bukan. Namun, ketika pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sama halnya membuka luka lama.
" Kami tahu selama ini banyak anak-anak PKI yang menjabat sebagai Ketua RT atau bahkan ada pula yang sebagai pegawai negeri. Kami tidak mempermasalahkan, biarlah berjalan secara alamiah. Jangan dilegalkan sama halnya membuka luka lama. PKI ini pelaku bukan korban," ujar pria berambut gondrong itu.
Irwanto menambahkan, bila Presiden atas nama negara jadi meminta maaf kepada PKI, artinya pemerintah menganggap bahwa aparat keamanan seperti TNI dan ormas yang saat itu melawan keberadaan PKI di Indonesia bersalah. Kabar yang beredar, Presiden akan membacakan pidato permintaan maaf pada PKI menjelang 17 Agustus 2015.
" Untuk itu, kami menolak meminta maaf kepada PKI, karena telah mengkhianati NKRI. Kami menentang komunis di negeri ini. Mari kita rapatkan barisan. Ini semua propaganda komunis," katanya.
Setelah aksi tersebut, massa akan mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo menyatakan penolakan mereka atas rencana pemerintah meminta maaf pada PKI.
Mewaspadai PKI
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya Romuhurmoziy mengingatkan kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) perlu diwaspadai, karena bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Ini perlu diwaspadai, karena saat ini sudah ada sekelompok masyarakat yang berupaya mendesak Presiden RI agar meminta maaf kepala keluarga korban G30S PKI," kata Romi, panggilan akrab Romahurmoziy di sela-sela menjadi pembicara di kampus STAIN Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin (29/6/2015).
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika desakan kelompok masyarakat ini kian menguat dan Presiden mengabulkan desakan tersebut, maka menurutnya, hal itu jelas akan mengancam keutuhan NKRI.
Sebab, kata dia, dasar negara sudah jelas dan PKI termasuk paham menyimpang dari ideologi negara, seperti Marxisme terlarang di Indonesia. "Kelompok ini, seolah menginginkan agar Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) bisa diakui kembali di negeri ini," katanya.
Keinginan seperti ini, kata dia, sebenarnya sama dengan mengingkari keabsahan dasar negara dalam bingkai NKRI yang telah menjadi kesepakatan bersama para pejuang pendahulu. Sama halnya, sambung Romi, dengan keinginan sebagian kelompok yang menginginkan terbentuknya Negara Islam yang selama ini gencar disuarakan oleh kelompok tertentu.
[ bmw / oke ]
Aksi turun ke jalan oleh ratusan orang tersebut berlangsung di Jalan Gubernur Suryo, tepatnya di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Aksi itu diiringi dengan pembakaran bendera PKI yang berlambang palu arit berwarna merah.
Koordinator aksi, Irwanto, mengatakan, rencana pemerintah meminta maaf terhadap PKI akan melukai hati rakyat Indonesia pada umumnya. Menurutnya, fakta sejarah jelas menyebut bahwa PKI adalah pelaku bukan korban pelanggaran HAM.
" Pemerintah tidak perlu minta maaf ke PKI karena akan melukai rakyat Indonesia. Apalagi sampai memberikan kompensasi berupa uang senilai Rp2,4 miliar per kepala," kata Irwanto yang juga Sekretaris Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jatim kepada Okezone, Kamis (13/8/2015).
Ia menjelaskan, selama ini rekonsiliasi antara PKI dan non-PKI sudah terjadi secara alamiah. Rakyat Indonesia sudah sadar dan tidak mengungkit-ungkit warga dengan latarbelakang PKI atau bukan. Namun, ketika pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sama halnya membuka luka lama.
" Kami tahu selama ini banyak anak-anak PKI yang menjabat sebagai Ketua RT atau bahkan ada pula yang sebagai pegawai negeri. Kami tidak mempermasalahkan, biarlah berjalan secara alamiah. Jangan dilegalkan sama halnya membuka luka lama. PKI ini pelaku bukan korban," ujar pria berambut gondrong itu.
Irwanto menambahkan, bila Presiden atas nama negara jadi meminta maaf kepada PKI, artinya pemerintah menganggap bahwa aparat keamanan seperti TNI dan ormas yang saat itu melawan keberadaan PKI di Indonesia bersalah. Kabar yang beredar, Presiden akan membacakan pidato permintaan maaf pada PKI menjelang 17 Agustus 2015.
" Untuk itu, kami menolak meminta maaf kepada PKI, karena telah mengkhianati NKRI. Kami menentang komunis di negeri ini. Mari kita rapatkan barisan. Ini semua propaganda komunis," katanya.
Setelah aksi tersebut, massa akan mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo menyatakan penolakan mereka atas rencana pemerintah meminta maaf pada PKI.
Mewaspadai PKI
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya Romuhurmoziy mengingatkan kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) perlu diwaspadai, karena bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Ini perlu diwaspadai, karena saat ini sudah ada sekelompok masyarakat yang berupaya mendesak Presiden RI agar meminta maaf kepala keluarga korban G30S PKI," kata Romi, panggilan akrab Romahurmoziy di sela-sela menjadi pembicara di kampus STAIN Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin (29/6/2015).
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika desakan kelompok masyarakat ini kian menguat dan Presiden mengabulkan desakan tersebut, maka menurutnya, hal itu jelas akan mengancam keutuhan NKRI.
Sebab, kata dia, dasar negara sudah jelas dan PKI termasuk paham menyimpang dari ideologi negara, seperti Marxisme terlarang di Indonesia. "Kelompok ini, seolah menginginkan agar Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) bisa diakui kembali di negeri ini," katanya.
Keinginan seperti ini, kata dia, sebenarnya sama dengan mengingkari keabsahan dasar negara dalam bingkai NKRI yang telah menjadi kesepakatan bersama para pejuang pendahulu. Sama halnya, sambung Romi, dengan keinginan sebagian kelompok yang menginginkan terbentuknya Negara Islam yang selama ini gencar disuarakan oleh kelompok tertentu.
[ bmw / oke ]
