'Gubernur Preman' Siap Melawan Preman

BLOKBERITA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menyatakan dirinya sebagai preman resmi di depan puluhan anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Bahkan ia mengklaim tidak ada preman di DKI yang bisa melawan pihaknya.

" Tidak boleh ada lagi ormas yang menjual lapak di DKI karena Anda akan berhadapan dengan kami preman resmi. Kalau saya preman resmi," kata Ahok disertai dengan riuhnya suara hadirin di Balai Kota, Jakarta, Jumat (7/8).

Ahok mengatakan dirinya juga 'dibekingi' oleh aparat keamanan di Jakarta. Sehingga masalah keamanan seharusnya bisa dikendalikan.  "Kami ada kesepakatan juga dengan polisi dan TNI untuk keamanan. Kami akan menggelontorkan banyak uang untuk TNI dan Polri," ujar dia.

Ahok yakin preman manapun tidak akan sanggup baik-baik sama TNI. Karena pemerintah provinsi sanggup gelontorkan ratusan miliar untuk tentara. Ahok pun menyatakan pihaknya akan memberantas semua orang yang melawan kebijakannya untuk 'membereskan' Jakarta.

Ia juga mengimbau organisasi seperti KNPI agar tidak terlibat dengan hal-hal berbau premanisme. Jangan sampai terjebak dalam urusan penjualan lapak, mengelola parkir liar, maupun urusan lainnya yang bertengangn dengan pembangunan Jakarta menuju kota modern.

" Parkir liar, jual lapak, saya kira itu bukan bagian dari organisasi kepemudaan. Tidak ada 'pemain' melindungi diri dengan baju ormas," kata dia.  Ia berharap; " Jangan sampai kami berbenturan dengan ormas pemuda gara-gara parkir. Anda mau ribut dengan kami, saya kira Anda pasti kalah. Kami sangat serius untuk bereskan ini (Jakarta)," imbuhnya.

'Gubernur Preman'

Gelar preman pada Ahok sebelumnya ternyata pernah dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung. Sebutan preman itu terlontar ketika rapat mediasi antara DPRD DKI dan Ahok akibat ketegangan kedua belah pihak yang pernah terjadi beberapa waktu lalu.

Kepada media, Lulung mengatakan kalau tujuan kehadiran DPRD bermediasi adalah untuk mencari jalan keluar. Namun Ahok rupanya tak mau berdamai. Ia lantas menjelaskan bahwa semua yang tercantum dalam APBD 2015 merupakan hasil pembicaraan dua pihak, Pemprov DKI dan DPRD.

“ Gubernur mau memecat anggotanya dalam rapat” katanya. Teriakan Lulung itu diamini oleh anggota DPRD lainnya. "Gubernur Preman!" kata mereka.

[ bin / cnni ]