SBY Berikan Saran kepada Jokowi Terkait Polemik Calon Tunggal
https://kabar22.blogspot.com/2015/08/sby-berikan-saran-kepada-jokowi-terkait.html
Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
" Partai Demokrat coba memberikan beberapa masukan untuk Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu. Di antaranya terkait polemik calon tunggal kepala daerah dan terkait mantan narapidana yang menjadi calon kepala daerah," ungkap Juru Bicara Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, Jumat (7/8/2015).
Didi menambahkan, surat resmi kepada Presiden Jokowi mencantumkan tiga poin penting untuk menyelesaikan masalah calon tunggal.
Berikut tiga poin isi surat Partai Demokrat ke Presiden Jokowi:
1. Terkait calon tunggal, Demokrat menyarankan agar perpanjangan waktu pendaftaran ditambah sekira satu bulan supaya partai politik dapat leluasa menentukan calon lain untuk menghindari calon tunggal dalam pilkada.
Pelaksanaan pilkada dengan satu calon tidak bisa dibatasi karena menyangkut hak asasi dalam berpolitik.
2. Kurang tepat untuk mengatasi hal tersebut kalau hanya sekadar ditunjuk Plt untuk menggantikan calon-calon tunggal dengan elektabilitas yang tinggi tersebut, dan para Plt harus menjabat untuk waktu yang lama pula hingga 2017.
Seyogyanya dan sepatutnya, pimpinan daerah haruslah calon-calon yang benar-benar pilihan rakyat dan dicintai rakyat, bukan sekadar seorang Plt yang ditunjuk sepihak.
3. Oleh karenanya, agar hak rakyat dan calon-calon pilihan rakyat tersebut tidak terciderai, maka pemerintah harus segera membuat payung hukum berupa peraturan Presiden pengganti undang-undang (perppu) untuk menjadi dasar digelarnya pilkada meski hanya ada satu calon.
Tanpa perppu, pilkada dengan satu calon tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.
[ bmw / oke ]
