Pembakaran Mushola dan Kronologi Pembubaran Sholat Id di Tolikara Papua
https://kabar22.blogspot.com/2015/07/pembakaran-mushola-dan-kronologi.html
BLOKBERITA -- Salat Idul Fitri yang digelar di Karubaga, ibu kota Tolikara, Papua, pada Jumat pagi, 17 Juli 2015, diwarnai kericuhan, yakni aksi pelemparan oleh ratusan orang ke lokasi ibadah itu. Akibatnya jemaah muslim yang sedang menggelar salat ketakutan dan membubarkan diri.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, kronologi kejadian berawal
dari imam salat Id mengumandangkan takbir pertama. Namun, tiba-tiba
ratusan orang dari beberapa penjuru melempari jemaah yang sedang salat,
sambil berteriak bubarkan.
Aparat keamanan dari kesatuan Brimob dan Yonif 756 yang melakukan
pengamanan saat Idul Fitri itu, langsung mengeluarkan tembakan
peringatan guna membubarkan massa yang melakukan pelemparan. Warga
muslim yang salat kemudian memutuskan membubarkan diri.
Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Rudolf Patrige
Renwarin, membenarkan peristiwa itu. Dia menceritakan saat umat muslim
menggelar salat takbiran pertama, datang sekelompok orang berteriak
melarang pelaksanaan salat. "Massa berteriak melarang salat Id di
Tolikara," katanya.
Masyarakat yang sedang melaksanakan salat ketakutan dan membubarkan
diri dengan bersembunyi ke kantor Koramil dan pos tentara, tidak jauh
dari lokasi kejadian. Namun, selang sejam kemudian, sekelompok massa
melakukan pelemparan ke arah Musala Baitul Mutaqin. Setelah itu massa
membakar musala dan sebelas kios serta enam rumah.
Meski demikian, Patrige mengklaim, situasi Karibaga masih aman dan terkendali. "Situasi masih aman dan kondusif,” katanya.
Sebelumnya Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, memberikan jaminan
keamanan untuk penyelenggaraan salat Id di Tolikara. Tapi masyarakat
sama sekali tidak mengindahkannya.
Aparat Harus Cepat Bertindak
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya
Novanto, mengingatkan semua pihak tidak mengaitkan aksi pembakaran
musala saat salat Idul Fitri di Papua, dengan hal yang memicu adanya
konflik. Ketua DPR minta semua pihak untuk berhati-hati dalam menyikapi
peristiwa tersebut.
" Kami mengimbau seluruh pihak, keluarga yang ada di Papua, jadikan masalah ini hati-hati. Jangan dikaitkan dengan politik, agama, suku dan arah-arah sosial," kata Novanto di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 17 Juli 2015.
Novanto meminta pihak kepolisian untuk bekerja cepat dalam mengungkap peristiwa tersebut. Jangan sampai imbas dari kasus ini menyebar luas di masyarakat.
" Kebakaran ini saya minta pihak kepolisian menindaklanjuti. Karena ini terjadi di Hari Raya, tentu kita harapkan kebakaran ini Kapolda mencari jalan untuk mengungkap penyebabnya," ujar Novanto.
Selain itu, politikus Golkar ini berharap agar musala yang terbakar tersebut merupakan ketidaksengajaan. Pasalnya, apabila ada unsur kesengajaan, tidak menutup kemungkinan hal itu dapat mengganggu kenyamanan antar suku dan agama. Tak hanya di Papua, tapi di Tanah Air.
" Mudah-mudahan ini murni kebakaran bukan karena disengaja agar tidak mengganggu kenyamanan antar agama satu yang lain, supaya tercipta bersatu demi kebangkitan bangsa dan negara," tuturnya.
Seperti diketahui, saat umat Islam di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, menjalankan salat Idul Fitri, Jumat 17 Juli 2015, pukul 07.00 WIT, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang.
Penduduk yang sedang melakukan ibadah, memilih menghindar dan berlindung di Koramil dan Pos 756/WMS. Selain musala, beberapa kios yang ada di sekitar tempat ibadah turut dibakar massa.
Masalah Speaker ?
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan soal terjadinya kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua. Menurut Kalla, dari laporan yang dia terima, penyebab kerusuhan itu karena dipicu masalah speaker masjid.
" Ya ada dua acara agak berdekatan di situ. Ada acara Idul Fitri ada pertemuan pemuka masyarakat gereja. Memang asal muasal soal speaker itu, mungkin butuh komunikasi lebih baik lagi untuk acara dua seperti itu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 17 Juli 2015.
Dia berharap pimpinan dan kepolisian setempat dapat menyelesaikan masalah tersebut. Seharusnya, kata JK hal itu tidak perlu terjadi jika kedua belah pihak saling menahan diri.
" Masyarakat yang punya acara keagamaan lain harus memahami, saling memahami lah," kata dia.
Peristiwa kerusuhan ini terjadi sekira pukul 07.00 WIT, Jumat 17 Juli. Warga yang telah melaksanakan solat Ied di halaman Koramil 1702 / JWY dilempari.
Saat imam mengucapkan takbir pertama, tiba-tiba beberapa orang mendekati jemaah dan berteriak. Kemudian, jemaah bubar dan menyelamatkan diri ke markas Koramil.
Satu jam kemudian, orang-orang itu melempari Mushola Baitul Mutaqin yang berada di sekitar lokasi kejadian. Mereka juga membakar rumah ibadah tersebut. Selain mushola, enam rumah dan sebelas kios pun menjadi sasaran amuk masa.
Ini Surat Provokatif Larangan Idul Fitri di Tolikara
Pasca insiden kekerasan intoleransi beragama di Tolikara, Papua, beredar surat bernada provokatif berkepala surat Gereja Injili di Indonesia. Surat memuat larangan perayaan Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015.
Dikonfirmasi ihwal itu, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Dr. A. A. Yewangoe mengatakan muatan surat itu tidak pantas. Yewangoe menyarankan agar diturunkan tim untuk mencari fakta.
" GIDI bukan anggota PGI, tapi PGLII. Mungkin perlu dikonfirmasi lagi nanti," kata Yewangoe, Jumat 17 Juli 2015.
Pasca insiden yang pecah saat umat Islam menggelar salat Idul Fitri itu beredar surat dengan kop surat Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Isi surat antara lain melarang perayaan Idul Fitri di wilayah Kabupaten Tolikara (Karubuga).
Menurutnya, membaca surat yang beredar itu harus cermat juga, apakah itu benar dari mereka atau hanya diatasnamakan mereka.
" Itu memang sangat tidak pantas lah. Saya lihat di situ bukan saja umat Islam dilarang, ada umat Kristen juga, disebut gereja denominasi lain," ujar Yewangoe.
Yewangoe berharap pemerintah dan aparat yang berwenang cepat bertindak agar kasus itu tidak menyebar menjadi kerusuhan serupa di tempat lain.
" Saya harap mereka bisa mencermati dengan baik, dan kita menyerukan kepada pemerintah untuk meneliti dengan baik, kalau perlu dikirim fact finding comitte atau nama lain, untuk melihat secara jernih," tuturnya.
Berikut isi surat yang dinilai provokatif itu:
Kepada Yth: Umat Islam Se-Kabupaten Tolikara
Badan Pekerja Wilatah Toli (BPWT) Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) memberitahukan bahwa pada tanggal 13-19 Juli 2015 ada kegiatan Seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional.
Sehubungan dengan kegiatan tersebut kami memberitahukan bahwa:
1. Acara membuka lebaran (Idul Fitri –red) tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di Wilayah Kabupaten Tolikara (Karubaga)
2. Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara
3. Dilarang Kaum Muslimat memakai pakain Yilbab (jilbab –red)
Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.
Karubaga, 11 Juli 2015
KETUA WILAYA TOLI: Pdt. Nayus Wenea, S.Th
SEKRETARIS: PDt. Marthen Jingga, S.Th.MA
(Surat ditandatangani).
Penjelasan Dirjen Bimas Kristen
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Oditha R Hutabarat, Jumat malam, 17 Juli 2015, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah terkait kericuhan salat Idul Fitri di Papua.
" Pertama, menghubungi ketua Sinode GIDI agar segera membuat surat penjelasan kronologi kejadian, sekaligus pernyataan permohonan maaf," kata Oditha, dalam pernyataan tertulisnya.
Oditha mengatakan ketua Sinode GIDI akan membuat surat permintaan maaf kepada umat Islam Indonesia, serta mengirimkannya melalui surat elektronik pada Dirjen Bimas Kristen.
Dia juga telah menghubungi Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII), persekutuan di mana GIDI menjadi anggotanya, agar bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis.
Sementara itu, pada Sabtu, 18 Juli 2015, Dirjen Bimas Kristen dan PGI akan menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam.
Oditha menegaskan, umat Kristen sangat prihatin atas terjadinya gangguan salat Id dan pembakaran rumah ibadah di Karubaga, Tolikara, Papua. Hari yang sangat penting bagi umat Islam sedunia.
" Atas nama pemerintah, kami mohon maaf atas peristiwa yang melukai hati umat Muslim, yang adalah saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku," jelasnya.
[ bin / viva ]
" Kami mengimbau seluruh pihak, keluarga yang ada di Papua, jadikan masalah ini hati-hati. Jangan dikaitkan dengan politik, agama, suku dan arah-arah sosial," kata Novanto di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 17 Juli 2015.
Novanto meminta pihak kepolisian untuk bekerja cepat dalam mengungkap peristiwa tersebut. Jangan sampai imbas dari kasus ini menyebar luas di masyarakat.
" Kebakaran ini saya minta pihak kepolisian menindaklanjuti. Karena ini terjadi di Hari Raya, tentu kita harapkan kebakaran ini Kapolda mencari jalan untuk mengungkap penyebabnya," ujar Novanto.
Selain itu, politikus Golkar ini berharap agar musala yang terbakar tersebut merupakan ketidaksengajaan. Pasalnya, apabila ada unsur kesengajaan, tidak menutup kemungkinan hal itu dapat mengganggu kenyamanan antar suku dan agama. Tak hanya di Papua, tapi di Tanah Air.
" Mudah-mudahan ini murni kebakaran bukan karena disengaja agar tidak mengganggu kenyamanan antar agama satu yang lain, supaya tercipta bersatu demi kebangkitan bangsa dan negara," tuturnya.
Seperti diketahui, saat umat Islam di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, menjalankan salat Idul Fitri, Jumat 17 Juli 2015, pukul 07.00 WIT, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang.
Penduduk yang sedang melakukan ibadah, memilih menghindar dan berlindung di Koramil dan Pos 756/WMS. Selain musala, beberapa kios yang ada di sekitar tempat ibadah turut dibakar massa.
Masalah Speaker ?
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan soal terjadinya kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua. Menurut Kalla, dari laporan yang dia terima, penyebab kerusuhan itu karena dipicu masalah speaker masjid.
" Ya ada dua acara agak berdekatan di situ. Ada acara Idul Fitri ada pertemuan pemuka masyarakat gereja. Memang asal muasal soal speaker itu, mungkin butuh komunikasi lebih baik lagi untuk acara dua seperti itu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 17 Juli 2015.
Dia berharap pimpinan dan kepolisian setempat dapat menyelesaikan masalah tersebut. Seharusnya, kata JK hal itu tidak perlu terjadi jika kedua belah pihak saling menahan diri.
" Masyarakat yang punya acara keagamaan lain harus memahami, saling memahami lah," kata dia.
Peristiwa kerusuhan ini terjadi sekira pukul 07.00 WIT, Jumat 17 Juli. Warga yang telah melaksanakan solat Ied di halaman Koramil 1702 / JWY dilempari.
Saat imam mengucapkan takbir pertama, tiba-tiba beberapa orang mendekati jemaah dan berteriak. Kemudian, jemaah bubar dan menyelamatkan diri ke markas Koramil.
Satu jam kemudian, orang-orang itu melempari Mushola Baitul Mutaqin yang berada di sekitar lokasi kejadian. Mereka juga membakar rumah ibadah tersebut. Selain mushola, enam rumah dan sebelas kios pun menjadi sasaran amuk masa.
Ini Surat Provokatif Larangan Idul Fitri di Tolikara
Pasca insiden kekerasan intoleransi beragama di Tolikara, Papua, beredar surat bernada provokatif berkepala surat Gereja Injili di Indonesia. Surat memuat larangan perayaan Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015.
Dikonfirmasi ihwal itu, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Dr. A. A. Yewangoe mengatakan muatan surat itu tidak pantas. Yewangoe menyarankan agar diturunkan tim untuk mencari fakta.
" GIDI bukan anggota PGI, tapi PGLII. Mungkin perlu dikonfirmasi lagi nanti," kata Yewangoe, Jumat 17 Juli 2015.
Pasca insiden yang pecah saat umat Islam menggelar salat Idul Fitri itu beredar surat dengan kop surat Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Isi surat antara lain melarang perayaan Idul Fitri di wilayah Kabupaten Tolikara (Karubuga).
Menurutnya, membaca surat yang beredar itu harus cermat juga, apakah itu benar dari mereka atau hanya diatasnamakan mereka.
" Itu memang sangat tidak pantas lah. Saya lihat di situ bukan saja umat Islam dilarang, ada umat Kristen juga, disebut gereja denominasi lain," ujar Yewangoe.
Yewangoe berharap pemerintah dan aparat yang berwenang cepat bertindak agar kasus itu tidak menyebar menjadi kerusuhan serupa di tempat lain.
" Saya harap mereka bisa mencermati dengan baik, dan kita menyerukan kepada pemerintah untuk meneliti dengan baik, kalau perlu dikirim fact finding comitte atau nama lain, untuk melihat secara jernih," tuturnya.
Berikut isi surat yang dinilai provokatif itu:
Kepada Yth: Umat Islam Se-Kabupaten Tolikara
Badan Pekerja Wilatah Toli (BPWT) Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) memberitahukan bahwa pada tanggal 13-19 Juli 2015 ada kegiatan Seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional.
Sehubungan dengan kegiatan tersebut kami memberitahukan bahwa:
1. Acara membuka lebaran (Idul Fitri –red) tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di Wilayah Kabupaten Tolikara (Karubaga)
2. Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara
3. Dilarang Kaum Muslimat memakai pakain Yilbab (jilbab –red)
Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.
Karubaga, 11 Juli 2015
KETUA WILAYA TOLI: Pdt. Nayus Wenea, S.Th
SEKRETARIS: PDt. Marthen Jingga, S.Th.MA
(Surat ditandatangani).
Penjelasan Dirjen Bimas Kristen
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Oditha R Hutabarat, Jumat malam, 17 Juli 2015, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah terkait kericuhan salat Idul Fitri di Papua.
" Pertama, menghubungi ketua Sinode GIDI agar segera membuat surat penjelasan kronologi kejadian, sekaligus pernyataan permohonan maaf," kata Oditha, dalam pernyataan tertulisnya.
Oditha mengatakan ketua Sinode GIDI akan membuat surat permintaan maaf kepada umat Islam Indonesia, serta mengirimkannya melalui surat elektronik pada Dirjen Bimas Kristen.
Dia juga telah menghubungi Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII), persekutuan di mana GIDI menjadi anggotanya, agar bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis.
Sementara itu, pada Sabtu, 18 Juli 2015, Dirjen Bimas Kristen dan PGI akan menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam.
Oditha menegaskan, umat Kristen sangat prihatin atas terjadinya gangguan salat Id dan pembakaran rumah ibadah di Karubaga, Tolikara, Papua. Hari yang sangat penting bagi umat Islam sedunia.
" Atas nama pemerintah, kami mohon maaf atas peristiwa yang melukai hati umat Muslim, yang adalah saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku," jelasnya.
[ bin / viva ]
