Mewaspadai Bahaya Laten PKI yang Ingin Bangkit Lagi?

BLOKBERITA -- Mantan staf ahli Panglima TNI, Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thaha menyatakan bahwa kondisi Indonesia kini diambang bahaya komunis.
" Situasi Kita Hampir Sama dengan Tahun 1965, " tegasnya.

Adityawarman menyebut, Komunis Gaya Baru (KGB) pada awalnya terjadi ketika era reformasi. Hingga kini, orang-orang komunis berhasil masuk dalam pemerintahan, diantaranya menduduki kursi DPR dan MPR RI.

“ Komunis Gaya Baru ini memanfaatkan setiap situasi dan kondisi yang ada. Di era reformasi inilah mereka berhasil mendudukkan orangnya di DPR dan di MPR. Ini tidak fitnah, saya dapat data-datanya dan bisa dipertanggungjawab,” kata Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thaha dalam Pengajian Politik Islam (PPI) yang digelar di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ia pun mengingatkan kepada masyarakat dan terutama kepada aparat agar tidak lalai dengan bahaya laten komunis.

“ Kalau kita bicara komunis dengan masyarakat yang tidak paham atau jangankan masyarakat biasa dengan aparat saja mereka ketawa,” tegasnya.
Sebab, para penganut komunis sengaja menebar pengaruh di tengah masyarakat bahwa seolah paham komunis tidak lagi berbahaya atau sudah tidak ada.

“ Itu yang mereka kembangkan di tengah masyarakat, sehingga kita terninabobokan dan satu persatu mereka nyalip masuk di dalam pemerintahan,” ungkapnya.
Gejala tersebut terlihat dengan mulai tak dibahas lagi kekejaman PKI dalam buku-buku sejarah di sekolah.

“ Apalagi di dalam buku-buku pelajaran sengaja dihilangkan, tidak lagi disebut PKI. Dengan inilah kami akan mencoba menemui Mendikbud supaya sejarah itu diteruskan,” tuturnya.
Melihat gejala kebangkitan Komunis Gaya Baru (KGB) Adityawarman menegaskan bahwa Indonesia dalam bahaya.

“ Saya berani mengatakan situasi kita hampir sama dengan tahun 1965,” tegas Ketua Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) tersebut.
Ia pun menyerukan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk waspada. “Mereka itu sudah ada di mana-mana!” tandasnya.

Kiprah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat ini dicap sebagai partai terlarang keberadaannya di Indonesia nampaknya akan mendapatkan angin segar dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dikabarkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2015 mendatang akan meminta maaf kepada keluarga PKI.

Sontak kabar tersebut menuai kritikan, salah satunya dari mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Menurutnya, apabila langkah itu dilakukan artinya pemerintah mengakui seluruh rakyat Indonesia bersalah.

" Kalau pemerintah minta maaf, berarti pemerintah mengakui dirinya salah dalam peristiwa 1965. Termasuk juga pemerintah mengakui Angkatan Darat bersalah, NU bersalah, Muhammadiyah bersalah dan seluruh rakyat Indonesia bersalah terhadap PKI dalam tragedi tahun 1965," kata Kivlan beberapa waktu lalu.

Ketua Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi pun mempertanyakan alasan Jokowi. Dia mengatakan, permintaan maaf yang rencananya akan disampaikan Presiden Jokowi secara resmi itu harus jelas konteksnya. Kesalahan seperti apa yang harus diminta untuk dimaafkan.

Namun, lain halnya dengan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti. Ia tak yakin jika dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus nanti, Jokowi akan menyampaikan pidato permintaan maaf kepada keluarga PKI disela-sela momen kenegaraan.

" Kalau belum dilakukan, saya tidak percaya," ujarnya.

Seperti diketahui, keberadaan PKI mulai dibekukan para era pemerintahan Orde Baru atau sejak Soeharto naik tahta menjadi presiden menggantikan Soekarno. PKI dianggap sebagai dalang Gerakan 30 September (G30S) yang menewaskan para jenderal TNI.

Masyarakat tinggal menunggu kebenaran kabar tersebut, apakah Jokowi bakal benar-benar meminta maaf kepada keluarga PKI dan melegalkan partai yang dinilai sebagian besar masyarakat punya 'dosa besar' terhadap bangsa Indonesia. Dan juga menarik ditunggu dampak dari pelegalan partai besutan DN Aidit cs tersebut di Indonesia.  

[ bin / panjimas / kmi ]