Akbar Tanjung: Waspadai Agung Cs, Menkum HAM, dan KPU !

BLOKBERITA -- Partai Golkar masih meniti jalan untuk bisa ikut dalam Pilkada 2015. Poiltisi senior yang pro Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, menyerukan agar loyalis Ical mewaspadai kubu Agung Laksono‎, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serrta KPU supaya Partai Golkar bisa tetap ikut Pilkada.
‎
" Kita harus perhatikan langkah kita sendiri. Kita juga harus perhatikan kelompok Agung Laksono dan ka‎wan-kawan. Ketiga, yang perlu kita perhatikan adalah Menkum HAM, dan keempat adalah KPU," kata Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung di depan sekitar 300 orang peserta Rapimnas VIII Golkar di Hotel Shangri La, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Akbar menjabarkan, Menkum HAM patut diwaspadai karena telah memberi keputusan yang tidak objektif dan tidak rasional dalam sengketa Partai Golkar. Keputusannya dirasa berpihak kepada kubu Agung Cs hasil kepengurusan Munas Ancol.
‎
‎" Menkum HAM mengesahkan kubu Agung. Perlu kita cermati betul langkah-langkah Menkum HAM berkaitan dengan konflik kita dengan kubu Munas Ancol," kata Akbar.
‎
‎Keempat, KPU perlu diwaspadai lantaran lembaga penyelenggara pemilu ini selalu mengacu pada partai yang disahkan Menkum HAM untuk menentukan keikutsertaan dalam Pilkada. Meski jika bersengketa maka menunggu islah atau inkrah.

"‎ KPU mengatakan islah itu harus menghasilkan kepengurusan dan harus didaftarkan ke Menkum HAM, dicatat, dan disahkan Menkum HAM, maka itulah yang menjadi pegangan KPU," sorot Akbar.‎

Menurutnya, kini pertarungan yang sesungguhnya adalah gulat hukum versus politik, kubu Ical yang dibelanya dia nyatakan telah sah secara hukum. Namun kubu Agung punya kekuatan politik karena berjalin-kelindan dengan Menkum HAM.

" Inilah pertarungan hukum melawan politik. Mereka tidak menghormati keputusan hukum, berarti mereka melihat dari perspektif politik. Politik itu ditentukan oleh kekuatan. Pihak sana mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan sehingga mereka merasa sebagai yang menang," tutur Akbar.‎ 

Munaslub

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Riau 2009, Akbar Tanjung, menawarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kepada Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical). Opsi Munaslub perlu diambil bila Golkar masih genting sampai awal‎ Juli jelang pendaftaran Pilkada serentak 2015.

"‎ Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan Ketum (Ical) bisa kita penuhi (ikut dalam Pilkada 2015).‎ Tapi kalau tidak dan sampai batas waktu, saya katakan tanggal 1 Juli atau awal Juli, kita harus konsolidasi kembali," kata Akbar di arena Rapimnas VIII Golkar, Hotel Shangri La, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (14/6/2015) malam.

Menurutnya, harapan Golkar bisa ikut Pilkada dan kubu Ical menang sampai putusan in‎krah tak bisa disikapi secara mentah 'taken for granted'. Harus ada suatu strategi jalan keluar (exit strategy) bila kemungkinan terburuk menghadang.

"‎ Saudara Ketum tolong pikirkan itu. Kalau tiba-tiba ternyata Menkum HAM mengeluarkan (mengesahkan kepengurusan yang berhak ikut Pilkada) nama yang selama ini dia sebut-sebut Agung, nah kita tidak bisa berbuat apa-apa," kata Akbar.‎

Selesai sudah usaha kubu Ical jika yang berhak menandatangani usulan calon kepala daerah adalah Agung Laksono, artinya Golkar yang sah adalah kubu Agung. Maka tawaran Munaslub bisa menjadi solusi karena pendaftaran Pilkada akan digelar pada 26-28 Juli.

"‎ Bilamana partai dalam‎ keadaan terancam, kegentingan memaksa, maka kita bisa melakukan Munas dengan persetujuan duapertiga DPD I dan dukungan DPD II. AD/ART kita mengatakan begitu. Munas itu bisa kita sebut Munaslub," papar mantan ketua DPR itu.

Sesuai amanat Mahkamah Partai Golkar, Akbar menyebut, Munas selambat-lambatnya diadakan 2016. Akbar ingin agar opsi Munas atau bisa juga disebut Munaslub itu diperhatikan.

" Waktu itu penting betul. Kalau sampai awal Juli belum ada tanda-tanda, maka kita harus mengambil terobosan sebagai exit strategy. Kalau ada gelagat pihak sana (Agung) masih main mata dengan Menkum HAM, kita perhatikan betul. Saudara Ketum harus memikirkan itu," tutur Akbar.
‎
Namun jika loyalis Aburizal tetap terhambat untuk mencalonkan diri, maka Akbar menyarankan mereka mencalonkan diri lewat jalur perorangan. Namun kader tersebut harus kembali ke Golkar bila sudah berhasil jadi kepala daerah.

Seburuk-buruknya opsi, kepala daerah tersebut maju saja lewat partai bersama parpol Koalisi Merah Putih (KMP). "Tapi jangan bikin komitmen dulu. Tetapi begitu tidak mungkin kita ikut Pilkada, bisa mungkin itu (koalisi dengan partai KMP) dipertimbangkan," ucap Akbar.‎‎ 

[ bmw /dtc ]