Tak Ada Perubahan Signifikan, Semester Pertama Pemerintahan Jokowi Rakyat Masih Menderita
https://kabar22.blogspot.com/2015/05/tak-ada-perubahan-signifikan-semester.html
" Dalam enam bulan pemerintahan Presiden Jokowi memang belum langsung terlihat dan dirasakan rakyat," ujar Sekjen Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Hebat, Hendrik Sirait, dalam acara diskusi di bilangan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (17/5/2015).
Namun, Hendrik meminta publik untuk tetap mempertahankan kepercayaannya kepada pemerintahan. Dilihat dari sejarah terpilihnya Jokowi sebagai presiden, hal itu terkait erat dengan optimisme akan perubahan yang dianggap sempat mati suri.
Hendrik melanjutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok pemimpin yang bebas dari dosa masa lalu. Relawan, lanjut Hendrik, yakin Jokowi berupaya keras untuk menuntaskan agenda reformasi.
" Tidak mudah bagi presiden mewujudkan cita-cita perubahan. Banyak tantangan dan hambatan mengimplementasikan Nawacita. Tapi kami perccaya niat dan kerja keras Pak Jokowi akan berbuah manis," ujar Hendrik.
Ketua DPP Projo Budi Arie Setiadi juga senada. Kepercayaan publik ke pemerintahan Jokowi yang yang saat ini kian menurun dianggap hanya menunggu waktu saja. Jokowi dianggap sudah berjalan di track yang benar.
" Batu pondasi perubahan sudah ditanamkan. Perumahan buruh, rumah rakyat dengan DP satu persen, pembangunan infrastruktur, pembangunan kabel oprik bawah laut Sulawesi-Maluku-Papua, pembagian Kartu indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera dan lain-lain jadi titik terang pesatnya pembangunan Indonesia," ujar Budi.
Budi pun memastikan relawan dan aktivis terus mendukung pemerintahan Jokowi. Apa yang tertuang dalam Nawacita Jokowi adalah cita-cita reformasi 1998.
Bandingkan Ketika Jadi Gubernur
Ketua Umum DPP Pro Jokowi Budi Arie Setiadi membanding-bandingkan kepemimpinan Joko Widodo saat telah menjabat sebagai presiden dengan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kebijakan Jokowi saat menjadi presiden dianggap tidak sebaik ketika menjadi gubernur.
Arie mencontohkan dari sisi perbaikan bidang birokrasi. Ketika Jokowi baru beberapa waktu menjabat sebagai gubernur, dia langsung bisa mengggebrak di bidang birokrasi dengan menyederhanakan dan mempermudah pelayanan masyarakat di kelurahan dan kecamatan.
" Tapi sampai saat ini pelayanan birokrasi di Indonesia belum bisa diperbaiki. Bahkan itu kan juga jadi agenda reformasi. Artinya sudah 17 tahun perbaikan pelayanan birokrasi tidak bisa dicapai," ujar Budi dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (17/5/2015).
Budi mengatakan, padahal perbaikan di bidang pelayanan birokrasi merupakan salah satu kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Masyarakat, sebut Budi, menilai pelayanan di kantor-kantor pemerintahan adalah hal yang paling dekat dengan masyarakat.
Menurut Budi, ada yang salah dengan sistem birokrasi di pemerintahan Indonesia. Ada hal-hal yang sebenarnya sederhana, namun malah dibuat rumit dengan serangkaian peraturan. Hal itu yang membuat masyarakat tak percaya lagi ke pemerintah.
" Dulu kan ada jargon, kalau bisa dipersulit, lalu kenapa harus dipermudah? Nah hal-hal ini yang harusnya diputarbalikkan," ujar Budi.
Budi menegaskan, banyak birokrat-birokrat muda yang pada dasarnya menginginkan perubahan. Dia berharap presiden mampu memunculkan sosok-sosok yang bisa menjadi anak buah yang baik dengan menjalankan pelayanan publik.
" Pokoknya gimana pemerintahan ini bisa kayak Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dulu. Ini tinggal persoalan waktu saja, kita ini mendukung dan menunggu terus," ujar Budi.
Sampaikan 5 Maklumat
Presiden Joko Widodo bertemu ribuan relawan yang pernah mendukungnya saat Pilpres 2014 lalu. Dalam pertemuan bertajuk Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi itu, para relawan menyampaikan maklumat yang berisi lima poin pada Sabtu (16/5/2015).
Pertama, relawan meminta perlunya konsolidasi politik dan konsolidasi birokrasi sesegera mungkin agar pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif. Tanpa konsolidasi maka situasi negara akan menjadi tidak kondusif, yang berujung pada sulitnya pembangunan ekonomi.
Kedua, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung implementasi Tri Sakti dan Nawacita, yang menjadi mandat bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan yang tidak sejalan harus disempurnakan dan terobosan harus segera diambil agar janji perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.
Ketiga, mendesaknya kebutuhan evaluasi dan penguatan kabinet agar dapat bekerja efektif dan sejalan dengan amanat pemikiran Tri Sakti dan Nawacita. Keempat, perlunya dipastikan agar pembangunan ekonomi dan percepatan proyek-proyek infrastruktur dilakukan dalam semangat berdiri di atas kaki sendiri.
Terakhir, perlu dilahirkan kebijakan dan program kerja yang mendorong produktivitas masyarakat sebagai penyangga ketahanan ekonomi dan saranan mencapai kesejahteraan.
Oleh sebab itu, distribusi atau pemerataan terhadap sumber dan alat produksi bagi rakyat seharusnya tidak dapat ditawar.
Salah satu hal yang dapat dilakukan yakni realisasi tanah untuk rakyat, alat pertanian untuk petani dan alat tangkap untuk nelayan. Selain itu dapat pula modal usaha untuk usaha mikro guna mendesak pembangunan infrastruktur.
[ bmw / kmps ]
