Rakyat Indonesia Dibebani Utang Rp 13 Juta Per Kepala

JAKARTA, BLOKBERITA -- Ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri belum juga lepas. Alih-alih berkurang, jumlah utang luar negeri Indonesia terus menanjak. Saat ini, rakyat harus menanggung utang sebesar Rp 13 juta per orang.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, pada bu­lan Maret 2015 posisi utang Indonesia mencapai Rp 2.796 triliun yang berasal dari pinja­man luar negeri sebesar Rp 696 triliun, dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2.099 triliun. Dari utang pinjaman luar negeri sebesar Rp 696 triliun, Rp 219,6 triliun berasal dari pinjaman bilateral dari Jepang, Rp 24,9 triliun dari Prancis, Rp 20,4 triliun dari Jerman, dan dari negara lainnya sebesar Rp 77,92 triliun.

Sementara itu, Indonesia ju­ga berutang pada Bank Dunia sebesar Rp 182,8 triliun, Asia Development Bank (ADB) sebe­sar Rp 110,4 triliun, IDB sebe­sar Rp 7,8 triliun, dan lainnya sebesar Rp 2,6 triliun.
" Sudah jelas, masih banyak utang luar negeri yang sangat menganggu kedaulatan negara Indonesia," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Uchok menyebutkan, dengan besarnya utang luar negeri yang dimiliki, Indonesia seolah tidak mempunyai kemandirian. Ditambah lagi, pemerintah setiap tahunnya terus mencetak utang baru. Dia prihatin, banyak pejabat negara tidak malu untuk melakukan lobi-lobi untuk mencari utang baru tersebut.

" Jokowi juga tidak malu lagi berutang ke Bank Dunia sebesar Rp 143 triliun. Ini benar benar prestasi yang tidak disukai seja­rah," ungkapnya.

Pihaknya mencatat, utang Indonesia dari era Presiden SBY ke Presiden Jokowi bertambah sebesar Rp 191 triliun. "Penambahan utang ini baru sedikit, dan angkanya juga baru semen­tara saja," katanya.

Dia menyebutkan, sejak APBN-P 2015 disahkan DPR, ternyata Presiden Jokowi mem­butuhkan anggaran untuk kebu­tuhan pembiayaan sebesar Rp 507 triliun. Dana itu dibutuhkan untuk menutupi adanya defisit anggaran dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 222,5 triliun, juga untuk pembayaran utang yang jatuh tempo sebesar Rp 223 triliun, dan pembiayaan non utang sebesar Rp 62 triliun.

Uchok menjelaskan, anggaran sebesar Rp 507,5 triliun untuk menutupi pembiayaan seperti di atas berasal dari utang sebesar Rp 502,4 triliun, dan sebesar Rp 5,1 triliun dari non utang. "Utang sebesar Rp 507,5 triliun hanya dipergunakan seperti gali lubang untuk menutupi lubang yang bernama utang. Bukan untuk kebutuhan investasi da­lam bentuk proyek proyek yang produktif," terangnya.

Ditambahkannya, pada akhir 2015, pemerintahan Jokowi akan punya utang sebesar Rp 3.303 triliun, yang akan dibebankan pembayarannya kepada penda­patan pajak. "Artinya, gara-gara pemerintah saat ini punya utang sampai sebesar Rp 3.303 triliun, maka setiap orang penduduk Indonesia akan punya utang sebesar Rp 13 juta per orang," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah tengah bernegosiasi untuk meminjam ke beberapa lembaga untuk menu­tup defisit anggaran. Lembaga-lembaga itu adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Besaran pinjaman yang tengah dinegosiasikan untuk tahun ini adalah US$ 1,2 miliar. Utang ini nantinya akan digunakan untuk menutup defisit anggaran jika besarnya di luar toleransi pemerintah.

Pemerintah, lanjutnya, menoleransi defisit anggaran hingga 2,2 persen terhadap produk do­mestik bruto. Jika defisit masih sesuai toleransi pemerintah, maka dana tersebut digunakan untuk mengurangi surat utang negara (SUN) dalam rupiah.

Menurut Bambang, bunga yang akan diperoleh Indonesia akan lebih rendah dari pasar.
" Kan namanya pinjaman multi­lateral," katanya. Pinjaman mul­tilateral, sambungnya, adalah yang paling aman karena bun­ganya murah dan tak berubah-ubah.

[ bmw / rmol ]