Munaslub Golkar, Siapa yang Mau Membiayai ?
https://kabar22.blogspot.com/2015/05/munaslub-golkar-siapa-yang-mau-membiayai.html
" Sulit dilakukan. Pertama siapa yang berhak sebagai penyelenggara? Pasti akan timbul lagi prokontra," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR, yang akrab disapa Bamsoet di Jakarta, Selasa (5/5).
Kedua, dia mempertanyakan siapa yang akan membiayai Munaslub tersebut karena biasanya tidak murah. Paling tidak harus ada biaya untuk gedung yang bisa menampung 2000-an peserta dan pengingapan untuk 1000-an kamar selama minimal 3 malam kalau semua lancar.
" Kalau tidak, bisa semingguan. Sekurang-kurangnya harus siap Rp20-30 miliar. Duit dari mana? Apakah ada bandar yang mau sponsorin?" guraunya.
Lagipula, pihaknya menilai masih terlalu dini menyebut Golkar tidak bisa ikut pilkada karena konflik kepengurusan. Sementara di Peraturan KPU disebutkan parpol bersengketa yang ikut pilkada harus sudah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap di pengadilan sebelum pendaftaran calon.
Bila putusan inkrah tidak keluar maka jalan satu-satunya adalah islah. Namun, Bamsoet memandang PKPU itu tidak pengaruhi posisi Golkar dalam pilkada. " Ngga ngaruh. Terlalu dibesarkan jika dikatakan Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada. Kami yakin sebelum waktu pendaftaran Golkar sudah ada keputusan hukum yang tetap atau inkrach," tegasnya.
Kalaupun putusan inkrah belum keluar, Bamsoet mengatakan DPR sudah berencana merevisi UU Parpol dan UU Pilkada sebagai payung hukum bagi KPU untuk parpol yang sudah punya keputusan pengadilan namun belum inkrah karena ada upaya banding atau kasasi.
Akbar Tanjung Dukung Munaslub
Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar versi Munas Bali Akbar Tandjung setuju dengan solusi yang diusulkan Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto terkait kisruh internal Golkar.
Menurutnya, ide putra bungsu mendiang Presiden RI Soeharto itu sangat sesuai dengan pemikiran Wantim. " Mas Tommy usul diadakan munas gabungan. Dari segi usul itu sesuai dengan wantim," kata Akbar di KPK, Kamis (30/4).
Akbar mengatakan, kisruh Golkar harus diselesaikan secepatnya, mengingat tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2015 sudah dimulai. Sementara, jalur hukum yang ditempuh kedua kubu bertikai dinilai Akbar memakan waktu terlalu lama.
Karenanya, mantan ketua umum Golkar ini mendukung penuh usulan dari Tommy. " Saya hanya khawatir apakah Golkar nanti bisa ikut pilkada. Ini sudah mepet, tanggal 26 Juli harus sudah ada calon, hanya ada waktu 2 bulan," terangnya.
Akbar pun tidak masalah jika usulan tersebut hanyalah upaya untuk memuluskan jalan Tommy duduk di kursi ketua umum. Meski hanya kader biasa di Golkar, Akbar menilai pengusaha nasional itu tetap berhak untuk menjadi kandidat.
" Golkar itu ada aturannya, kalau memang orang berminat jadi pimpinan Golkar, boleh-boleh saja. Tapi melalui mekanisme munas," pungkasnya.
[ bmw / jpnn / rmol / dtc / rims ]
