Indonesia Dapat Sanksi dari AFC

https://kabar22.blogspot.com/2015/05/indonesia-dapat-sanksi-dari-afc.html
BLOKBERITA -- Indonesia dijatuhi sanksi oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Seperti diberitakan Reuters,
Indonesia akan menggelar dua pertandingan Pra-Piala Dunia 2018
sekaligus kualifikasi Piala Asia 2019 tanpa penonton dan di tempat
netral.
Putusan AFC itu diambil lantaran aksi berlebihan penonton pada dua
pertandingan kualifikasi Piala AFC U-23 melawan Timor Leste dan Korea
Selatan di Jakarta, Maret lalu. Saat itu, suporter Indonesia menyalakan
kembang api yang memang dilarang oleh panitia pelaksana pertandingan.
AFC pun menghukum Indonesia untuk dua pertandingan Pra-Piala Dunia
dan kualifikasi Piala Asia. Laga Indonesia vs Irak, Selasa (16/5/2015),
akan digelar tanpa penonton. Pada laga kandang kedua melawan Thailand,
Kamis (8/10/2015), Indonesia juga kehilangan status tuan rumah lantaran
harus dilangsungkan di tempat netral.
Kendati demikian, keikutsertaan Indonesia di ajang tersebut masih
menjadi tanda tanya. Hal itu tak lepas dari friksi yang terjadi antara
Pemerintah dan PSSI. Sementara rencana Tim Transisi untuk bertemu
petinggi FIFA pada Senin (25/5/2015), urung terlaksana.
FIFA melalui Sekretaris Jenderal Jerome Valcke, mengirimkan surat
balasan melalui faksimili terkait keinginan Pemerintah itu. “Kami
menyesal tidak bisa menemui perwakilan Anda dalam waktu dekat karena
rencana pertemuan itu berdekatan dengan Kongres FIFA,” tulis Valcke
dalam surat bertanggal 22 Mei 2015 itu.
Dalam surat yang sama, FIFA meminta Pemerintah untuk segera
mencabut sanksi pembekuan terhadap PSSI. Jika tidak diselesaikan hingga
29 Mei, FIFA akan mempertimbangkan untuk menjatuhi sanksi kepada
Indonesia.
Berdasarkan Statuta FIFA Pasal 14, sanksi akan jatuh apabila tiga perempat anggota menyetujuinya saat Kongres Umum. FIFA akan berkongres di Zurich pada 28-29 Mei mendatang.
5 Bulan untuk Tim Transisi
Tim
Transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga bakal bekerja selama
lima bulan sesuai dengan Surat Keputusan Menpora Imam Nahrawi. Salah
satu tugas Tim Transisi adalah mengambil alih tugas dan kewenangan PSSI.
"Kami bekerja selama lima bulan dengan catatan bisa diperpanjang. Mudah-mudahan masalah sepak bola nasional cepat selesai," kata Ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto, Selasa (19/5/2015), seperti dikutip dari Antara.
Tim yang dibentuk menyusul pembekuan PSSI per 17 April itu secara resmi bekerja mulai Selasa (19/5/2015), setelah SK dari Menpora Imam Nahrawi turun. SK tersebut dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan tugas yang telah diprogramkan oleh pihak Kemenpora.
Bahkan, tim yang sebelumnya berjumlah 17 orang itu telah melakukan rapat perdana bersama dengan Menpora Imam Nahrawi. Pada pertemuan tersebut hanya dihadiri 11 personel karena dua di antaranya tidak hadir dan empat personel lainnya mengundurkan diri.
Personel yang tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut adalah Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo dan Iwan Rukminto. Sedangkan personel yang mengundurkan diri adalah Velix Wanggai, Darmin Nasution, Farid Husain, dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil.
Dengan turunnya SK dari Menpora, kata Bibit, pihaknya akan langsung bekerja cepat. Apalagi saat ini sudah dibagi beberapa kelompok kerja yang mengurusi kompetisi hingga timnas Indonesia.
" Besok, Rabu (20/5/2015), rapat kelompok kerja akan dilakukan. Pada rapat tersebut juga akan dibahas rencana pelaksanaan turnamen Piala Kemerdekaan," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.
Selain membahas Piala Kemerdekaan dan kompetisi, pada rapat tersebut juga akan dibahas masalah timnas Indonesia yang akan turun pada beberapa kejuaraan internasional yang salah satunya untuk SEA Games 2015.
" Rapat juga akan membahas agenda pertemuan dengan FIFA. Kami nantinya akan menjelaskan kenapa menteri saya seperti ini. Mudah-mudahan bisa menerima kami," tutur Bibit.
Selain menangani masalah kompetisi dan timnas Indonesia, Tim Transisi juga mendapatkan tugas untuk membentuk PSSI kepengurusan baru. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak mengakui PSSI di bawah kepengurusan La Nyalla Mattalitti meski AFC dan FIFA telah mengakui.
"Kami bekerja selama lima bulan dengan catatan bisa diperpanjang. Mudah-mudahan masalah sepak bola nasional cepat selesai," kata Ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto, Selasa (19/5/2015), seperti dikutip dari Antara.
Tim yang dibentuk menyusul pembekuan PSSI per 17 April itu secara resmi bekerja mulai Selasa (19/5/2015), setelah SK dari Menpora Imam Nahrawi turun. SK tersebut dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan tugas yang telah diprogramkan oleh pihak Kemenpora.
Bahkan, tim yang sebelumnya berjumlah 17 orang itu telah melakukan rapat perdana bersama dengan Menpora Imam Nahrawi. Pada pertemuan tersebut hanya dihadiri 11 personel karena dua di antaranya tidak hadir dan empat personel lainnya mengundurkan diri.
Personel yang tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut adalah Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo dan Iwan Rukminto. Sedangkan personel yang mengundurkan diri adalah Velix Wanggai, Darmin Nasution, Farid Husain, dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil.
Dengan turunnya SK dari Menpora, kata Bibit, pihaknya akan langsung bekerja cepat. Apalagi saat ini sudah dibagi beberapa kelompok kerja yang mengurusi kompetisi hingga timnas Indonesia.
" Besok, Rabu (20/5/2015), rapat kelompok kerja akan dilakukan. Pada rapat tersebut juga akan dibahas rencana pelaksanaan turnamen Piala Kemerdekaan," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.
Selain membahas Piala Kemerdekaan dan kompetisi, pada rapat tersebut juga akan dibahas masalah timnas Indonesia yang akan turun pada beberapa kejuaraan internasional yang salah satunya untuk SEA Games 2015.
" Rapat juga akan membahas agenda pertemuan dengan FIFA. Kami nantinya akan menjelaskan kenapa menteri saya seperti ini. Mudah-mudahan bisa menerima kami," tutur Bibit.
Selain menangani masalah kompetisi dan timnas Indonesia, Tim Transisi juga mendapatkan tugas untuk membentuk PSSI kepengurusan baru. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak mengakui PSSI di bawah kepengurusan La Nyalla Mattalitti meski AFC dan FIFA telah mengakui.
[ bass / reuters / antara / kmps ]