Beban Berat Jokowi Penuhi Janji 7% di 2017

JAKARTA, BLOKBERITA -- Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tak terduga menyusut di kuartal I 2015 akibat merosotnya ekspor. Ini kian memberatkan langkah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (5/5) menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Gross Domestic Product /GDP) kuartal 1 tahun 2015 ini sebesar 4,71% (YoY). Angka ini tercatat di bawah perkiraan pasar yang berada di 4,93% (YoY) dan merupakan angka terendah selama lima tahun terakhir.

Secara kuartal, pertumbuhan Indonesia mengalami kontraksi 0,18% (QoQ) dibandingkan dengan periode sebelumnya di Desember 2014 sebesar 0,25% (QoQ).

Berdasarkan penjelasan BPS, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dan mencatatkan pertumbuhan 5,01% (YoY). Sementara itu , komponen belanja pemerintah hanya tumbuh 2,21% (YoY) dan investasi meningkat 4,31% (YoY). Ekspor dan impor mengalami perlambatan sebesar 0,53% (YoY)

Asal tahu saja, Jokowi berjanji untuk meningkatkan belanja infrastruktur dan meningkatkan investasi demi mengejar pertumbuhan ekonomi 7% di 2017. Tapi, tampaknya target tersebut dirasa akan berat terwujud mengingat adanya perlambatan ekspor dan ditambah belanja konsumen yang mengendur akibat pelemahan rupiah.   

"Apa yang pemerintah harus lakukan sekarang, dan aku yakin itu sudah tahu ini, adalah untuk mempercepat belanja infrastruktur. Setiap orang menunggu realisasi belanja ini akhir tahun ini," kata Andry Asmoro, Ekonom PT Bank Mandiri.

Pemerintah sendiri pun bukannya tidak menyadari adanya kondisi perlambatan ekonomi ini. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah memperkirakan perlambatan pertumbuhan ini sebelumnya.

Rupiah Kian Terpuruk

Perekonomian Indonesia kian semakin berat menyusul semakin tak berdayanya kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Jumat (8/5) menunjukkan, rupiah melemah 5,92% sejak akhir tahun 2014 (YoY) menjadi 13.177 per dollar AS.

Tak hanya karena faktor dari eksternal, tetapi faktor internal yang membuat rupiah tak berotot. Pelemahan rupiah dalam sepekan ini dipicu perseteruan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perihal kebijakan suku bunga.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ada ruang BI rate turun sedikit dari posisi saat ini yang berada di level 7,5%. “Turun perlahan saja,” ujarnya, Kamis (7/5) lalu.

Sementara, menjawab permintaan pemerintah, Gubernur BI Agus Martowardojo dengan tegas menolak diintervensi siapa pun. Sebaliknya, meminta pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “BI tidak diintervensi. BI dengan pemerintah hanya berkoordinasi,” katanya.

Heru Irvansyah, ekonom PT BNI Securities menuturkan investor asing akan melihat penurunan suku bunga sebagai sinyal pelonggaran dan akan memukul rupiah. “Dari sisi domestik, perusahaan ingin pertumbuhan ekonomi yang akan kembali dihidupkan, tapi kami pikir suku bunga tidak harus dipotong untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tinggal pemerintah mengimplementasikan rencana kerjanya,” paparnya.

Tekanan terhadap rupiah sepertinya masih akan terus berlanjut. Prediksi menyebutkan defisit neraca transaksi berjalan tahun ini antara 2,5% sampai 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Inflasi juga relatif tinggi di posisi 6,8% (YoY), meskipun masih ada harapan akan turun di bawah 5% di akhir tahun.

“Ada potensi pelemahan rupiah menuju Rp 13.200 pada akhir kuartal kedua,” kata Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual.

Pemulihan rupiah baru terjadi setelah memasuki kuartal ketiga, saat pemerintah memacu belanja. Ini bisa mendorong masuknya investasi langsung jangka panjang atau foreign direct investment (FDI).

Tapi tunggu dulu, meski ada harapan namun tidak serta-merta rupiah perkasa di akhir tahun. Isu kenaikan suku bunga Bank Sentra Amerika (The Fed) menjadi faktor utama lainnya yang mengendurkan otot rupiah.

Mitigasi

Normalisasi kebijakan moneter AS dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed menyebabkan peningkatan biaya utang yang berimbas pada permasalahan struktural dan resiko penarikan dana asing.

Ekonomi Indonesia juga tertekan akibat perlambatan ekonomi China. Pada triwulan I-2015, pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu ini hanya 7%, dipicu lesunya sektor properti dan manufaktur. Ini merupakan pertumbuhan terendah sejak 2009. Bulan Maret lalu ekspor China turun sampai 15% dan impor merosot 12,7%.

Perlu langkah cepat dan terencana menyikapi perlambatan ekonomi ini. Prioritas utama yang perlu dilakukan adalah terobosan kebijakan dan pengendalian yang terukur dalam menjamin stabilisasi harga pangan pokok  dan menjaga daya beli masyarakat serta mengontrol inflasi dalam batas aman.

Stabilitas harga pangan pokok ditempuh dengan memastikan ketersediaan barang dan harga pada tingkat yang terjangkau, jaminan keamanan pasokan dan stabilisasi harga. Tanpa pasokan yang cukup, harga barang kebutuhan pokok rentan berfluktuasi dan berpotensi menggerus daya beli masyarakat, mendorong inflasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Langkah selanjutnya, perbaikan kualitas belanja pemerintah, khususnya terkait dengan belanja modal infrastruktur, yang meningkat tajam dalam APBNP 2015. Pemerintah memiliki anggaran infrastruktur tahun ini Rp 290 triliun (U$ 22 miliar). Sementara, realisasi penyerapan anggarannya baru Rp 7 triliun per 27 April lalu.

Dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat melalui stabilisasi harga pangan pokok dan percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi engine for growth dalam memitigasi perlambatan dan gejolak ekonomi global. Harapannya bisa menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas.

Kepingan Puzzle Kabinet

Indikator ekonomi yang tak memuaskan dalam kurun waktu enam bulan pemerintahan Jokowi-JK memicu isu reshuffle di kabinet kerja. Publik pun sepertinya mendukung langkah Jokowi-JK untuk segera merombak puzzle kabinetnya.

Tengok saja, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) merilis hasil survei evaluasi pemerintahan Jokowi-JK dalam 6 bulan terakhir. Survei ini melibatkan 450 responden dengan margin error +/- 4,62% dan dilaksanakan pada tanggal 24-30 April 2015.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dan sampel dipilih secara acak. “56 persen masyarakat menilai perlu dilakukan reshuffle kabinet, 37% masyarakat menyatakan tidak perlu reshuffle, dan 7% menyatakan tidak tahu atau tidak jawab," kata peneliti Kedai Kopi Hendri Satrio, Minggu (10/5).

Selanjutnya, 38,4%‎ itu ingin reshuffle setelah 1 tahun masa pemerintahan. Lalu 22,2% itu baiknya reshuffle setelah 6 bulan masa pemerintahan.

Dalam survei ini, masyarakat juga berharap jabatan menteri nantinya setelah dilakukan reshuffle diisi oleh orang-orang yang berasal dari kalangan profesional. Sekitar 48% masyarakat mendukung penambahan alokasi jatah bagi para profesional di kabinet Jokowi-JK. "Tidak ditambah profesional itu 40%, dan tidak tahu 12%,” ucapnya.

Hasil survei juga menyebut bahwa saat ini masyarakat banyak mengeluhkan tentang naiknya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok. "Persoalan paling pokok yang tengah dirasakan publik 57,1% itu dari harga kebutuhan pokok yang mahal," kata Hendri.

Setelah harga sembako yang mahal, masyarakat juga mengeluhkan naiknya harga BBM dengan persentase sebesar 20,2%, disusul kemacetan 8,2% susah mencari kerja 5,3%, tidak ada rasa aman 3,1%, dan biaya berobat yang mahal 1,3%, serta banjir 1,1%.

Secara umum, hingga enam bulan terakhir pemerintahan Jokowi-JK, 65,6% mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah. Hanya sekitar 31,3 persen yang menyatakan puas dan sisanya 3,1 persen menjawab tidak tahu.

"Janji-janji kampanye Jokowi-JK seperti yang tertuang dalam Nawa Cita juga mendapatkan rapor merah dari publik. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah merata pada semua segmen seperti pendidikan, pendapatan, usia, dan wilayah," terangnya.

Kinerja Menteri Ekonomi Kabinter Kerja:
Menteri     Penilaian
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil     **
Menteri Keuangan Bambang S Brojonegoro     **
Menteri PPN/Kepala Bapenas Andrinof Chaniago     **
Menteri Perdagangan Rahmat Gobel     *
Menteri Perindustrian Saleh Husen     *
Menteri Pertanian Sulaiman     *
Menteru ESDM Sudirman Said     **
Menteri BUMN Rini Soemarno      **
Menteri PU & Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono     **
Menteri Perhubungan Ignatius Jonan     **
Menteri Koperasi & UKM AA Gede Ngurah Puspayoga     *
Kepala BKPM Franky Sibarani     **

Sumber: Wawancara KONTAN

*** Memuaskan
** Cukup memuaskan
* Kurang memuaskan

Kini kita tinggal tunggu saja gebrakan Jokowi-JK mengatasi setumpuk permasalahan ini. Memenuhi janji-janjinya sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita. Ingat..Ingat... 'Janji adalah Hutang lhoo, Pak '

[ bmw / kontan ]